Garis Kemiskinan NTT Naik, Rokok Kretek Filter Masuk Hitungan BPS!
Diterbitkan Sabtu, 8 Agustus, 2026 by NKRIPOST
NKRIPOST NTT – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat kenaikan angka pengangguran dan kemiskinan di NTT pada awal 2026. Data terbaru menunjukkan kondisi sosial ekonomi masyarakat masih menghadapi tekanan, terutama di wilayah perdesaan.
Kepala BPS Provinsi NTT, Matamira B. Kale, menyampaikan data tersebut melalui Berita Resmi Statistik (BRS) pada 5 Agustus 2026.
1. Pengangguran: 104 Ribu Orang, Tertinggi di Perkotaan
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTT pada Mei 2026 naik menjadi 3,26 persen. Angka ini naik 0,1 poin dibanding Februari 2026 yang sebesar 3,16 persen.
Secara jumlah, penganggur di NTT bertambah 3,42 ribu orang sehingga total menjadi 104 ribu orang.
“Yang menarik, tingkat pengangguran masih lebih tinggi di wilayah perkotaan. TPT di perkotaan tercatat 6,60 persen, sedangkan di perdesaan hanya 1,71 persen,” jelas Matamira.
Berdasarkan jenis kelamin, TPT laki-laki juga lebih tinggi yaitu 3,72 persen dibanding perempuan 2,70 persen.
Meski begitu, penyerapan tenaga kerja juga mengalami peningkatan. Dalam rentang Februari – Mei 2026, jumlah penduduk yang bekerja bertambah 5,29 ribu orang menjadi 3,08 juta orang.
Total usia kerja di NTT tercatat 4,15 juta orang. Dari jumlah itu, 3,19 juta orang merupakan angkatan kerja dan 960 ribu orang bukan angkatan kerja.
2. Kemiskinan: 1,04 Juta Jiwa, Mayoritas di Desa
Jumlah penduduk miskin NTT pada Maret 2026 mencapai 1,04 juta jiwa atau 17,52 persen dari total penduduk. Jumlah ini bertambah 5,95 ribu jiwa atau naik 0,02 poin dibanding September 2025.
Kenaikan kemiskinan ini didorong oleh wilayah perdesaan. BPS mencatat kemiskinan desa naik dari 21,48 persen menjadi 21,64 persen. Sebaliknya, kemiskinan di perkotaan justru turun dari 6,96 persen menjadi 6,71 persen.
“Secara jumlah, penduduk miskin perkotaan berkurang sekitar 2,7 ribu jiwa. Sementara di perdesaan meningkat sekitar 8,7 ribu jiwa,” ungkap Matamira.
BACA JUGA:
Miris!! Belasan Tahun Hidup Di rumah Tak Layak Huni, Keluarga Miskin di Belu NTT Ini Tak Tersentuh Bantuan
Garis Kemiskinan (GK) NTT juga naik 3,77 persen menjadi Rp584.252 per kapita per bulan. Dengan rata-rata anggota rumah tangga miskin 5,54 orang, maka GK per rumah tangga mencapai Rp3.236.756 per bulan.
Komoditas yang paling memengaruhi GK adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam, gula pasir, kopi instan, serta biaya perumahan, pendidikan, listrik, dan bahan bakar. Sebanyak 75,32 persen GK masih didominasi kebutuhan makanan.
BPS juga mencatat Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) naik. Artinya rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan.
3. Konteks Ekonomi: PDRB dan Inflasi
Matamira menyebut data ini menjadi bahan evaluasi pemerintah. Di tengah kenaikan kemiskinan, beberapa indikator ekonomi lain justru membaik:
- PDRB tumbuh 0,20 persen dibanding triwulan sebelumnya
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga naik 0,39 persen
- Nilai Tukar Petani (NTP) naik 4,60 persen
Namun inflasi pada periode September 2025 – Maret 2026 tercatat 2,73 persen. “Inflasi ini turut memengaruhi daya beli masyarakat dan kenaikan garis kemiskinan,” tukasnya.
Gini Ratio NTT juga membaik, turun dari 0,322 menjadi 0,319, masih dalam kategori ketimpangan rendah.
4. Analisis: Desa Jadi PR Besar Pemerintah
Kenaikan kemiskinan di perdesaan memberi sinyal bahwa pembangunan ekonomi belum sepenuhnya menghasilkan ketahanan rumah tangga.
NTT memiliki basis ekonomi pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM. Ketika ekonomi desa melemah, dampaknya langsung ke pendapatan rumah tangga.
Tantangan utama masyarakat desa bukan hanya produksi, tapi juga akses pasar, modal, teknologi, dan hilirisasi. Petani yang menjual bahan mentah memiliki nilai tawar lebih rendah dibanding yang sudah mengolah produk.
“Pertanyaannya bukan hanya berapa banyak bantuan yang diberikan. Tapi berapa banyak keluarga yang berhasil keluar dari ketergantungan bantuan dan punya pendapatan stabil,” demikian sorotan dalam rilis BPS.
Secara nasional, NTT masih masuk 6 besar provinsi dengan kemiskinan tertinggi dan termasuk 7 provinsi yang mengalami kenaikan kemiskinan dibanding September 2025.
Data BPS ini menjadi peringatan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat strategi pembangunan berbasis potensi lokal. Hilirisasi, perluasan akses modal dan pasar, serta peningkatan SDM menjadi kunci agar potensi NTT benar-benar berubah menjadi pendapatan dan kesejahteraan
BACA JUGA:
Wabup Belu Vicente Hornai Geleng Kepala: Data Kemiskinan Berantakan, KK Miskin Ekstrem Tambah Tapi Data BPS Malah Turun!
Wabup Belu Vicente Hornai Geleng Kepala: Data Kemiskinan Berantakan, KK Miskin Ekstrem Tambah Tapi Data BPS Malah Turun!
Pemerintah Kabupaten Belu sebagai salah satu kabupaten di Provinsi NTT memperkuat upaya pengendalian kemiskinan melalui sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal itu ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kemiskinan Kabupaten Belu 2026 yang digelar di Aula BP4D Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (31/7/2026).
Rakor dibuka langsung Wakil Bupati (Wabup) Belu Vicente Hornai Gonsalves selaku Ketua Tim Koordinasi Pengendalian Kemiskinan Kabupaten Belu. Turut hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Belu Riene Bere Baria dan Kepala BP4D Belu Fredrikus L. Bere Mau.
Dalam arahannya, Wabup Vicente menyoroti adanya ketidaksesuaian data antara Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) 2025 dengan data kemiskinan makro Badan Pusat Statistik (BPS).
Berdasarkan DTSEN 2024, jumlah KK miskin ekstrem di Belu tercatat 8.793 KK. Sementara angka kemiskinan makro BPS mencapai 13,86 persen atau sekitar 32.570 jiwa dari total penduduk 232.570 jiwa.
Namun pada 2025, terjadi anomali. Jumlah KK miskin ekstrem justru meningkat menjadi 9.018 KK. Di sisi lain, data BPS menunjukkan jumlah penduduk miskin turun menjadi sekitar 30.400 jiwa.
“Ini KK-nya meningkat, tapi di BPS angkanya menurun. Ini masih tinggi sebenarnya. Bagaimana caranya kita bisa menurunkan angka kemiskinan ini. Banyak indikator yang harus kita penuhi,” tegas Vicente dikutip info publik, Sabtu (32/7/2026).
Ia meminta seluruh pimpinan OPD mendorong penurunan angka kemiskinan lewat program kegiatan di masing-masing OPD dan mengalokasikan anggaran pada indikator yang relevan.
“Tolong dorong anggarannya pada indikator yang masuk di OPD bapak ibu sekalian,” ujarnya.
Wabup juga menekankan pentingnya kualitas pendataan oleh BPS karena data menjadi dasar penyusunan kebijakan.
“Teman-teman BPS, tolong datanya yang baik karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat Kabupaten Belu,” katanya.
Menurut Vicente, kondisi ini menunjukkan penanggulangan kemiskinan masih memerlukan kerja bersama seluruh perangkat daerah melalui program yang tepat sasaran dan terintegrasi.
BACA JUGA:
Pemkab Belu Matangkan 7 Agenda Besar Sambut HUT RI ke-81, Wabup Vicente Ungkap Alasan Gerak Jalan 45 KM Dialihkan Lewat Bauho
Kepala BP4D Belu Fredrikus L. Bere Mau memaparkan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Belu Tahun 2026.
Ia menjelaskan tugas Tim Koordinasi Pengendalian Kemiskinan meliputi:
1. Menyusun rencana aksi daerah penanggulangan kemiskinan
2. Mengoordinasikan penyusunan RKPD berbasis indikator kemiskinan
3. Mengawal pelaksanaan program OPD
4. Membangun kemitraan dengan pihak ketiga
5. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan mengelola pengaduan masyarakat
Fredrikus menegaskan, melalui rakor ini Pemkab Belu berharap tercipta sinergi lebih kuat antar-OPD agar program berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Belu.***
