Bupati Nonaktif Pekalongan Fadia Arafiq Dituntut 5 Tahun Penjara dan Cabut Hak Politik, Terkait Korupsi Outsourcing dan Gratifikasi Rp2,6 Miliar
Diterbitkan Kamis, 24 September, 2026 by NKRIPOST
NKRIPOST SEMARANG – Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Bupati Nonaktif Pekalongan Fadia Arafiq dengan hukuman 5 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengaturan proyek tenaga alih daya (outsourcing) dan penerimaan gratifikasi senilai Rp2,6 miliar.
Tuntutan tersebut dibacakan JPU KPK Agus Subagya dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Kamis (24/9/2026). Sidang dipimpin Hakim Ketua Rightmen Situmorang.
TUNTUTAN JAKSA
“Menuntut Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa Fadia Arafiq terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun,” kata JPU Agus Subagya di persidangan.
Selain pidana badan, JPU juga menuntut:
1. Denda sebesar Rp250 juta subsider 90 hari kurungan.
2. Uang Pengganti (UP) sebesar Rp2,6 miliar, sesuai dengan gratifikasi yang diterima. Jika tidak dibayar dalam 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda disita dan dilelang, jika tidak mencukupi diganti pidana penjara.
3. Pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun, berlaku setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok.
JPU menilai terdakwa terbukti melanggar Pasal 12 huruf i dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Dalam surat tuntutan setebal 78 halaman itu, JPU menguraikan dua klaster perbuatan:
Pada kurun waktu 2022 hingga 2026, terdakwa selaku Bupati Pekalongan diduga memerintahkan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memenangkan PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) dalam pengadaan jasa tenaga alih daya (security, cleaning service, dan tenaga administrasi).
Fakta persidangan, PT RNB merupakan perusahaan yang didirikan dan terafiliasi dengan terdakwa sendiri. Akibat pengaturan tersebut, negara dirugikan karena proses pengadaan tidak kompetitif dan mark-up harga.
Dakwaan Kedua – Gratifikasi:
Terdakwa terbukti menerima gratifikasi dari sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemkab Pekalongan dengan total Rp2,6 miliar selama periode 2021-2026. Uang tersebut diterima secara tunai dan transfer dengan dalih THR, uang operasional, dan setoran rutin.
Hal ini sejalan dengan fakta sidang sebelumnya di mana Fadia mengungkap adanya tradisi pemberian THR dari OPD di Pekalongan.
HAL MEMBERATKAN DAN MERINGANKAN
Dalam pertimbangan tuntutan, JPU menyampaikan hal memberatkan:
– Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan KKN.
– Merusak kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
– Terdakwa sebagai pejabat publik tidak memberi teladan.
– Berbelit-belit di persidangan.
Hal meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga.
BACA JUGA:
Fadia Arafiq Ngaku Keuangan Minus dan Punya Utang Saat Jadi Bupati, “Saya Tak Cari Uang dari Jabatan”
Menanggapi tuntutan tersebut, Hakim Ketua Rightmen Situmorang memberikan kesempatan kepada terdakwa dan tim penasihat hukum untuk menyampaikan nota pembelaan (pledoi) pada sidang pekan depan.
“Baik, tuntutan sudah dibacakan. Kami beri waktu kepada Penasihat Hukum untuk menyiapkan pledoi pada sidang Kamis depan, 1 Oktober 2026,” kata Rightmen.
Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Fadia Arafiq pada 3 Maret 2026 di Pendopo Kabupaten Pekalongan. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan sejumlah Kepala Dinas dan uang tunai yang diduga terkait pengadaan outsourcing.
Hingga berita ini diturunkan, sidang masih berlanjut dengan agenda pledoi.**
