Wabup Belu Vicente Hornai Geleng Kepala: Data Kemiskinan Berantakan, KK Miskin Ekstrem Tambah Tapi Data BPS Malah Turun!
Diterbitkan Jumat, 31 Juli, 2026 by NKRIPOST
NKRIPOST ATAMBUA – Pemerintah Kabupaten Belu memperkuat upaya pengendalian kemiskinan melalui sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah / OPD. Hal itu ditegaskan dalam Rapat Koordinasi / Rakor Pengendalian Kemiskinan Kabupaten Belu 2026 yang digelar di Aula BP4D Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat 31/7/2026.
Rakor dibuka langsung Wakil Bupati (Wabup) Belu Vicente Hornai Gonsalves selaku Ketua Tim Koordinasi Pengendalian Kemiskinan Kabupaten Belu. Turut hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Belu Riene Bere Baria dan Kepala BP4D Belu Fredrikus L. Bere Mau.
Dalam arahannya, Wabup Vicente menyoroti adanya ketidaksesuaian data antara Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional / DTSEN 2025 dengan data kemiskinan makro Badan Pusat Statistik / BPS.
Berdasarkan DTSEN 2024, jumlah KK miskin ekstrem di Belu tercatat 8.793 KK. Sementara angka kemiskinan makro BPS mencapai 13,86 persen atau sekitar 32.570 jiwa dari total penduduk 232.570 jiwa.
Namun pada 2025, terjadi anomali. Jumlah KK miskin ekstrem justru meningkat menjadi 9.018 KK. Di sisi lain, data BPS menunjukkan jumlah penduduk miskin turun menjadi sekitar 30.400 jiwa.
“Ini KK-nya meningkat, tapi di BPS angkanya menurun. Ini masih tinggi sebenarnya. Bagaimana caranya kita bisa menurunkan angka kemiskinan ini. Banyak indikator yang harus kita penuhi,” tegas Vicente dikutip info publik, Sabtu (32/7/2026).
Ia meminta seluruh pimpinan OPD mendorong penurunan angka kemiskinan lewat program kegiatan di masing-masing OPD dan mengalokasikan anggaran pada indikator yang relevan.
“Tolong dorong anggarannya pada indikator yang masuk di OPD bapak ibu sekalian,” ujarnya.
Wabup juga menekankan pentingnya kualitas pendataan oleh BPS karena data menjadi dasar penyusunan kebijakan.
“Teman-teman BPS, tolong datanya yang baik karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat Kabupaten Belu,” katanya.
Menurut Vicente, kondisi ini menunjukkan penanggulangan kemiskinan masih memerlukan kerja bersama seluruh perangkat daerah melalui program yang tepat sasaran dan terintegrasi.
BACA JUGA:
Pemkab Belu Matangkan 7 Agenda Besar Sambut HUT RI ke-81, Wabup Vicente Ungkap Alasan Gerak Jalan 45 KM Dialihkan Lewat Bauho
Kepala BP4D Belu Fredrikus L. Bere Mau memaparkan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Belu Tahun 2026.
Ia menjelaskan tugas Tim Koordinasi Pengendalian Kemiskinan meliputi:
1. Menyusun rencana aksi daerah penanggulangan kemiskinan
2. Mengoordinasikan penyusunan RKPD berbasis indikator kemiskinan
3. Mengawal pelaksanaan program OPD
4. Membangun kemitraan dengan pihak ketiga
5. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan mengelola pengaduan masyarakat
Fredrikus menegaskan, melalui rakor ini Pemkab Belu berharap tercipta sinergi lebih kuat antar-OPD agar program berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Belu.***
