NKRI POST

BERITA SEPUTAR NKRI

SELAMAT DATANG DI NKRI POST
TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI KAMI
SAMPAI JUMPA LAGI

Sidang Paripurna, PDI Perjuangan Kritik Bupati Jepara, Nasdem Tolak Pertanggung jawaban APBD

BAGIKAN :

NKRIPOST.CO, JEPARA – Hujan kritik terhadap Bupati Jepara, Dian Kristiandi, dari anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jepara. dalam Rapat Paripurna Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 di Gedung DPRD Jepara, Kamis (15/7/2021).

Dalam pandangan umum, Ketua Fraksi PDIP Kabupaten Jepara, Edy Ariyanto, menyatakan bahwa pihaknya menerima laporan dari Bupati Jepara. Namun, Fraksi PDIP memberikan sepuluh catatan serius kepada pemerintah.

Fraksi PDIP menilai, efektivitas dan koordinasi antarbirokrasi buruk. Itu terbukti dari adanya Organiasi Perangkat Daerah (OPD) kurang memahami perencanaan penganggaran. Sehingga sering terjadi pergeseran anggaran.. “SKPD kurang memahami pengelolaan keuangan yang berakibat terlambatnya pengajuan pencairan dana,” kata Edy.

Selain itu, promosi dan mutasi OPD dinilai kurang terencana dengan baik. Sehingga tidak terwujudnya efisiensi kinerja OPD yang sesuai. Perekrutan promosi dan mutasi jabatan dianggap fraksi ini hanya sebatas memenuhi regulasi tanpa memperhatikan subtansi.

BACA JUGA:

Berikutnya, Fraksi PDIP menilai pengelolaan Perumda dan PDAM sangat lemah. Itu dibuktikan dengan penyertaan modal yang digelontorkan sebesar Rp 16 miliar, namun deviden yang diberikan ke pemerintah hanya Rp 135 juta, dan biaya oprasional Perumda mencapai Rp 4,73 miliar.

Bahkan, kata Edy, laporan keuangan perumda dari target pendapatan Rp 19 miliar hanya terealisasi Rp 9 Miliar atau hanya 48 persen dengan kredit macet lebih dari Rp 5 miliar.

Khusus PDAM, Edy melihat pelayanan tidak maksimal. Laporan keuangan yang berantakan, perekrut karyawan yang tidak profesional, dan piutang sampai Rp 13 miliar. Selain itu, terdapat perekrutan karyawan dan pengangkatan direksi yang dianggap tidak profesional.

“Oleh sebab itu Fraksi PDI Perjuangan mendorong bupati Jepara untuk melakukan audit operasional Perumda dan PDAM,” tegas Edy.

Dalam kesempatan itu, Fraksi PDIP Jepara juga menanyakan inventarisasi aset BUMD, pro atau tidaknya pemerintah pada investor, optimalisasi pengembangan wilayah industri di Jepara bagian utara, kurangnya serapan belanja daerah dari 90 persen, dan kejelasan penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gemulung. Serta penanganan sampah rumah tangga oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jepara.

Edy menambahkan, pihaknya melihat pengadaan bantuan pangan dari luar daerah, padahal Jepara termasuk daerah surpluss pangan. Itu dianggap tidak mendukung progam pemerintah yang mensingkronkan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan recovery ekonomi.

“Agar Bapak Bupati Jepara segera menertibkan oknum-oknum tersebut,” tandas Edy.

Catatan Analisa Partai Nasdem.

Analisa Catatan Atas Laporan Keuangan Partai Nasdem tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020, yang dibacakan oleh Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem, Padmono Wisnunugroho, SH. Adalah, sebagai berikut :

  1. Bahwa OPD kurang memahami Perencanaan Penganggaran dan kurang memahami pengelolaan keuangan yang berakibat terlambatnya pengajuan pencairan Dana. Penjelasan ini sangat disayangkan dan seakan-akan hanya buat ruang belajar OPD, ini menunjukkan bahwa OPD tidak Profesional dalam menjalankan tugasnya dengan baik.
  2. Dalam penyampaian LPP APBD 2020 Pendapatan dan Belanja Perumda Aneka Usaha dan PDAM masih sangat lemah dan sangat buruk serta selama ini tidak pernah memberikan PAD yang masuk akal, seperti :
    a. Penyertaan modal untuk Perumda sebesar 16 Milyar dengan biaya promosi 338 juta tetapi keuntungan yang bisa diberikan kepada Pemerintah daerah hanya 135 Juta.
    b. Biaya Operasional PDAM yang mencapai 4,73 Milyar tidak sebanding hasil yang didapat.
    c. Pelayanan PDAM kurang maksimal ditambah lagi Laporan keuangan yang tidak jelas, dan piutang sampai 13 Milyar.
    d. Mangkraknya Sumur dan Jaringan PDAM di Desa Blimbingrejo yang di sewa dari sumur-sumur pertanian, sungguh sangat merugikan petani.
    e. Adanya Pendakalan saluran irigasi di Desa Suwawal Timur, Pakis Aji yang diakibatkan oleh kegiatan bisnis yang dikelola oleh Perumda Aneka Usaha. Ini sangat merugikan para petani setempat.
    f. Adanya temuan kelebihan Pajak (Pajak yang dibayarkan dimuka) sebesar 620 Juta oleh PDAM.
    g. Pemasangan baru PDAM terlalu mahal, misi sosial hampir tidak ada
    h. Banyaknya aduan dari masyarakat yang setiap tahun sudah bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Desa tetapi kenyataannya masih menunggak Pajak.
    i. Banyak ditemukan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN OPD yang tidak terserap sempurna, dengan rincian sebagai berikut :
    a. Disdikpora, Gaji dan Tunjangan ASN hanya terserap 86,61% atau 413,4 Milyar dari total 477,3 Milyar.
    b. Dinas Kesehatan, Gaji dan Tunjangan ASN hanya terserap 46,89% atau 5,4 Milyar dari total 11,6 Milyar.
    c. DiskopUkmNakertrans, Gaji dan Tunjangan ASN hanya terserap 73,32% atau 2,4 Milyar dari total 3 Milyar.
    d. DinsosPermaDes, Gaji dan Tunjangan ASN hanya terserap 71,71% atau 1,8 Milyar dari total 2,5 Milyar.

BACA JUGA:

Masih banyak yang harus segera dibenahi untuk diperbaiki dalam hal perencanaan, khususnya soal Gaji dan Tunjangan ASN.
OPD tidak dilibatkan dalam pembahasan refokusing, sehingga membuat anggaran refokusing tidak bisa terserap dengan baik.seperti :

  1. Refokusing untuk Covid 19 masih ada Silpa kurang lebih sekitar 40 M, artinya perencanaan refokusing masih belum terencana dengan baik.
  2. Kurangnya Inovasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam Proses Belajar Mengajar di masa Pandemi Covid-19, ini sangat penting dan urgent mengingat kurang lebih 1 (satu) tahun ini pendidikan semuanya melalui daring/online.
  3. Pelaksanaan Promosi dan Mutasi Jabatan, tidak hanya memenuhi regulasi yang ada namun harus juga mengedepankan substansi, terlebih Tim Penilaian Kinerja PNS tidak dilibatkan.
  4. Kurangnya Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan dalam melakukan Edukasi dan Koordinasi dengan Satgas Desa serta perluasan tugas mulai dari perawatan pasien isolasi mandiri sampai pemakaman warga yang meninggal di luar Rumah Sakit.
  5. Banyaknya aduan dari masyarakat yang setiap tahun sudah bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Desa tetapi kenyataannya masih menunggak Pajak.
  6. Banyak ditemukan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN OPD yang tidak terserap sempurna, dengan rincian sebagai berikut :
    a). Disdikpora, Gaji dan Tunjangan ASN hanya terserap 86,61% atau 413,4 Milyar dari total 477,3 Milyar.
    b). Dinas Kesehatan, Gaji dan Tunjangan ASN hanya terserap 46,89% atau 5,4 Milyar dari total 11,6 Milyar.
    c). DiskopUkmNakertrans, Gaji dan Tunjangan ASN hanya terserap 73,32% atau 2,4 Milyar dari total 3 Milyar.
    d). DinsosPermaDes, Gaji dan Tunjangan ASN hanya terserap 71,71% atau 1,8 Milyar dari total 2,5 Milyar.

BACA JUGA:

Segera dan harus dibenahi dan diperbaikan dalam hal perencanaan, khususnya soal Gaji dan Tunjangan ASN.sebagai beriiut :

  1. OPD tidak dilibatkan dalam pembahasan refokusing, sehingga membuat anggaran refokusing tidak bisa terserap dengan baik.
  2. Refokusing untuk Covid 19 masih ada Silpa kurang lebih sekitar 40 M, artinya perencanaan refokusing masih belum terencana dengan baik.
  3. Kurangnya Inovasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam Proses Belajar Mengajar di masa Pandemi Covid-19, ini sangat penting dan urgent mengingat kurang lebih 1 (satu) tahun ini pendidikan semuanya melalui daring/online.
  4. Pelaksanaan Promosi dan Mutasi Jabatan, tidak hanya memenuhi regulasi yang ada namun harus juga mengedepankan substansi, terlebih Tim Penilaian Kinerja PNS tidak dilibatkan.
  5. Kurangnya Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan dalam melakukan Edukasi dan Koordinasi dengan Satgas Desa serta perluasan tugas mulai dari perawatan pasien isolasi mandiri sampai pemakaman warga yang meninggal di luar Rumah Sakit.
  6. Dalam melakukan tracking kepada pasien yang terkena Covid 19, Dinas Kesehatan sangat lambat bahkan ada yang tidak sama sekali.
  7. Program Recovery Ekonomi yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih kurang jelas, untuk itu Dinas terkait untuk segera menyusun program-program yang berhubungan dengan Recovery Ekonomi agar bisa diusulkan di Tahun Anggaran Tahun 2022. Jangan sampai program dan kegiatan Dinas terkait Recovery Ekonomi di Refocusing, ini tidak akan sesuai dengan RPJMD tahun 2022 yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sejahtera.
  8. Belum sempurnanya Perda yang mengatur tentang CSR, kami meminta kepada Pemerintah Daerah untuk segera menyempurnakan Peraturan Daerah terkait CSR tersebut. Hal ini kami sampaikan karena terdapat kenaikan investasi fantastis baik dari PMDN sebesar 3.783% dan PMA sebesar 590% sehingga hal ini harus ada upaya terperinci agar CSR ini bisa terintegritas serta terkelola dengan baik dengan program-program Pemerintah Daerah.
  9. Kami melihat penutupan TPA di Desa Gemulung tidak mengedepakan kepentingan rakyat tetapi kepentingan investor. Hal ini tidak sesuai dengan keputusan DPRD tahun 2020 yang telah memutuskan tidak di perbolehkan melakukan penutupan TPA Gemulung sebelum ada TPA pengganti. Namun DLH tdk mengindahkan keputusan DPRD DLH tetap menutup TPA tersebut sehingga rakyat di rugikan juga beban APBD semakin berat.
  10. Pada Dinas Pariwisata, pendapatan dan biaya gaji pegawai tidak seimbang dgn pendapatan. Ini cukup memprihatinkan, karena kalau kita lihat Kabupaten Jepara yang mempunyai destinasi wisata yang banyak, akan tetapi pendapatan yang di terima tidak sebanding dengan anggaran yang di berikan kepada Dinas Pariwisata.
  11. Terakhir, Fraksi Partai NasDem meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara harus secepatnya menindaklanjuti semua rekomendasi dari hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara komprehensif.

BACA JUGA:

Dengan temuan tersebut diatas maka, Fraksi Partai NasDem Tidak Dapat Menerima Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 dan mengusulkan DPRD menggunakan hak-hak konsitusional untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

Untuk kebaikan Pemerintah Daerah Kedepan, Fraksi Partai Nasdem, berharap Bupati bersama dengan DPRD dan masyarakat Kabupaten Jepara bisa besinergi dalam membangun Jepara yang MADANI, agar bisa maju dan mandiri demi kesejahteraan masyarakat Jepara.

Demikianlah Pendapat Akhir dari Fraksi Partai NasDem terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bupati Jepara Tentang Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

Menanggapi kritikan itu, Bupati Jepara, menerima seluruh catatan tersebut. Pihaknya akan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang menjadi kelemahan bagi birokrasi yang ia pimpin.

“Terima kasih atas catatan-catatannya. Itu menjadi bahan evaluasi bagi kami,” ucap Andi. ***

NkriPost – Purnomo.

Diterbitkan Pada Juli 15, 2021 by NKRI POST

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami