SELAMAT DATANG DI NKRI POST
TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI KAMI
SAMPAI JUMPA LAGI
oleh

Wakil DPRD Jepara Drs. Junarso: Pemda Tidak Berwenang Keluarkan Uzin Analisa Mengenai Dampak Lingkungan

NKRIPOST.CO, JEPARA – Setelah meminta dukungan kepada Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI, kini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara yang dituntut untuk ikut menolak rencana penambangan pasir laut di Perairan Balong.

Lebih dari 40 orang mendatangi Gedung DPRD Jepara. Selain warga Balong, mereka datang dari berbagai kelompok aktivis yang menentang rencana penambangan pasir tersebut. Mereka menghadiri audiensi dengan DPRD dan DLH Jepara.

Dafiq, koordinator massa penolak sekaligus warga Balong, menuntut beberapa hal kepada DPRD Jepara. Yaitu meminta klarifikasi bupati Jepara, yang menyatakan bahwa yang ditambang itu pasir putih, padahal di lokasi tapak tersebut tidak terdapat pasit putih adanya pasir hitam.

Selain itu, Dafiq juga mendesak agar DPRD Jepara mengajukan pemberhentian proses penyusunan AMDAL dari PT EAL dan PT BTI selaku pelaksana proyek.

“Kami juga meminta agar DPRD Jepara segera membentuk panitia khusus (pansus),” ujarnya di sela-sela audiensi dengan DPRD Jepara, Rabu (9/6/2021).

Pihaknya juga meminta wakil rakyat Jepara menyurati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait penolakan itu. Serta mendorong Dinas Perikanan dan kelautan Provinsi Jawa Tengah untuk tidak memberikan izin lokasi pertambangan. “Kami minta gubernur dan presiden disurati perihal tuntutan kami,” imbuh Dafiq.

Menanggapi hal itu, Junarso, wakil Ketua DPRD Jepara, langsung menerjunkan tim ahli DPRD Jepara untuk menindaklanjuti tuntutan massa penolak. Mereka ditugasi untuk menggali data-data tentang rencana proyek pengerukan pasir itu. Junarso mengaku memahami bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) kepada perusahaan yang akan menambang pasir.

Namun, menurutnya, pemda memiliki kewenangan untuk melakukan kajian. Kajian itulah yang nantinya akan menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah pusat mengenai AMDAL.

Pihaknya tidak ingin ada konflik horizontal lagi di masyarakat Balong. Mengingat, warga Balong pernah berkonflik gara-gara menolak rencana pembangunan PLTN. Yang akhirnya tidak jadi dibangun sampai sekarang.

Untuk itu, Junarso meminta kepada DLH untuk melakukan kajian-kajian. Terutama pada sisi lingkungan, kesehatan, ekonomi, dan sosial.

“Kalau tidak melakukan kajian-kajian itu, kami akan mempertanyakan keseriusan pemerintah Jepara dalam melayani masyarakatnya sendiri,” tegas Junarso.***

NkriPost – Purnomo.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed