PDIP Ancam Kirim Surat Kedua ke BGN, Minta Data Kader yang Diduga Terlibat Proyek MBG
Diterbitkan Minggu, 19 Juli, 2026 by NKRIPOST
NKRIPOST JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) telah mengirimkan surat resmi kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Surat itu berisi permintaan data terkait kader partai yang diduga terlibat dalam pengadaan proyek Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini diambil PDIP untuk menindaklanjuti pernyataan petinggi BGN yang menyebut adanya keterlibatan hampir seluruh partai politik dalam pengadaan program MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya belum menerima jawaban dari BGN terkait surat permintaan data tersebut.
“Nah, terkait dengan surat yang dikirim oleh DPP PDI Perjuangan sampai sekarang belum mendapat jawaban. Padahal surat itu kami maksudkan ketika Wakil Kepala BGN saat itu mengatakan bahwa hampir seluruh partai politik itu terlibat di dalam pengadaan melalui SPPG tersebut,” kata Hasto kepada wartawan di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Sabtu (18/7/2026).
Menurut Hasto, klarifikasi dari BGN sangat penting agar PDIP bisa melakukan langkah koreksi dan penertiban di internal partai.
“Karena yang mengucapkan adalah otoritas dari Badan Gizi Nasional, maka partai kemudian mengirimkan surat agar kami dapat melakukan suatu langkah-langkah koreksi dan menertibkan di internal kami,” tuturnya.
Hasto menegaskan, PDIP memiliki aturan ketat bagi seluruh kader agar tidak menyalahgunakan program pemerintah untuk kepentingan pribadi, termasuk dalam proyek MBG.
“Karena partai sudah mengambil suatu kebijakan setiap anggota dan kader partai dilarang untuk terlibat di dalam suatu proses mencari keuntungan dari program yang seharusnya didedikasikan untuk kepentingan rakyat tersebut,” imbuhnya.
Ia menyebut, program MBG merupakan program strategis nasional untuk pemenuhan gizi anak dan masyarakat. Karena itu, tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan untuk keuntungan politik maupun finansial.
Hingga kini, PDIP masih menunggu respons resmi dari BGN. Jika tidak ada jawaban, partai berlambang banteng itu akan kembali melayangkan surat.
“Ya kalau belum ada jawaban ya nanti kita kirim surat yang kedua ya,” pungkas Hasto.
BACA JUGA:
Kejaksaan Agung Buka Peluang Periksa Kepala BGN Nanik S Deyang
Pernyataan Wakil Kepala BGN sebelumnya memicu polemik karena menyebut hampir seluruh partai politik terlibat dalam pengadaan MBG melalui SPPG di daerah.
Menanggapi itu, sejumlah partai termasuk PDIP berupaya melakukan audit internal untuk memastikan tidak ada kader yang menyalahgunakan program tersebut.
Pemerintah sendiri menargetkan program MBG menjangkau jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia sebagai upaya menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas SDM.***
