DPRD Belu RDP Bersama Plt. Direktur RSUD Atambua Terkait PHK 20 Cleaning Service, Yuk Simak Hasilnya
Diterbitkan Rabu, 8 Februari, 2023 by NKRIPOST
NKRI POST ATAMBUA – Kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 20 orang Cleaning Service oleh pihak RSUD Atambua kembali disorot Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belu.
Hal tersebut diketahui saat DPRD Kabupaten Belu NTT melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin oleh Ketua DPRD Jeremias Manek Seran Jr, dan dihadiri sejumlah anggota DPRD Belu, Plt Direktur RSUD Atambua dr. Maria Ansila Muti dan Sekretaris KSPSI Belu, perwakilan BPJS Kesehatan Belu serta perwakilan tenaga kerja yang di PHK diruang kerja Ketua DPRD Belu. Rabu (8/02/2023)
Ketua DPRD Belu Jeremias Manek Seran jr, mengatakan, RDP tersebut dilakukan untuk mencari solusi terhadap pengaduan yang disampaikan oleh para tenaga Kontrak yang di-PHK-kan oleh pihak RSUD Atambua sejak 31 Desember 2022.
“Hari ini kita bertemu, DPRD memfasilitasi pihak RSUD Atambua dan tenaga kerja yang di PHK untuk membahas bersama supaya mendapat solusi yang terbaik bagi para tenaga kerja yang sudah diberhentikan oleh pihak RSUD Atambua,” Kata Ketua DPRD Belu Jeremias Manek Seran jr
Jeremias menegaskan pihaknya menginginkan agar 20 orang tenaga kerja yang sudah mengabdi di RSUD itu supaya kembali diakomodir untuk tetap berkerja seperti semula.
Meskipun tenaga kontrak RSUD yang sekarang direkrut oleh pihak ketiga (outsorcing).
“Para tenaga kontrak sebelumnya direkrut melalui BLUD RSUD Atambua dan sekarang kalo direkrut oleh outsorcing maka perlu dilakukan koordinasi sehingga para tenaga kontrak ini tetap diakomodir,” harapnya
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Belu Marthen Nai Buti mengungkapkan bahwa pihak RSUD secara sadar telah menyalahi prosedur dalam melakukan kerjasama dengan pihak outsourcing karena tanpa melalui pengumuman secara resmi maupun dalam memberhentikan atau mem-PHK-kan 20 orang tenaga kerja tanpa pertimbangan kemanusiaan.
“Alasan yang selalu disampaikan adalah kemampuan keuangan daerah, sebetulnya bukan kurang uang, tapi pihak RSUD Atambua yang kurang hati dengan para tenaga kontrak,” pinta Marthen.
Karena itu, lanjut Marthen tenaga kontrak RSUD Atambua sebanyak 20 orang itu dapat dikoordinasikan secara bijak agar tetap diakomodir untuk dipekerjakan kembali dengan pertimbangan kemanusiaan.
BACA JUGA:
Sementara itu, Plt Direktur RSUD Atambua dr. Maria Ansila Muti usai RDP kepada media ini mengatakan bahwa hasil pembahasan bersama DPRD dan perwakilan tenaga kontrak itu akan dikoordinasikan dan dilaporkan pada Bupati Belu.
“Tadi sudah kami sampaikan dalam RDP, soal kronologisnya. Kami menceritakan sesuai dengan keadaan yang ada. Dan saya, tentu diskusikan dengan pimpinan wilayah (Bupati) untuk mencarikan solusi penyelesaiannya,” Ujar dr. Ansila.
Diketahui, sebanyak 20 orang tenaga kontrak diberhentikan oleh pihak RSUD per 31 Desember 2022 yakni 17 orang sebagai tenaga cleaning Service dan 3 orang sebagai tenaga security.
Reporter : M@u
