Dr. Iswadi, M.Pd: Transparansi Profil Anggota DPR RI Kunci Meningkatkan Kepercayaan Publik dan Kualitas Demokrasi
Diterbitkan Minggu, 7 Juni, 2026 by NKRIPOST
NKRIPOST JAKARTA – Tokoh pendidikan nasional, Dr. Iswadi, M.Pd., mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk terus meningkatkan transparansi informasi mengenai profil para anggotanya kepada masyarakat. Menurutnya, keterbukaan data terkait latar belakang pendidikan, pengalaman profesional, rekam jejak organisasi, serta pengabdian publik para wakil rakyat merupakan bagian penting dalam memperkuat akuntabilitas lembaga negara dan kualitas demokrasi Indonesia.
Dalam keterangannya di Jakarta, Dr. Iswadi menegaskan bahwa transparansi bukan hanya sekadar kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh institusi negara, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sebagai lembaga legislatif yang memiliki peran strategis dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, DPR RI perlu menunjukkan komitmen yang kuat terhadap keterbukaan informasi publik.
Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui siapa saja yang mewakili mereka di parlemen. Informasi mengenai latar belakang para anggota DPR RI merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan politik kepada rakyat yang telah memberikan mandat melalui proses demokrasi.
“Masyarakat berhak mengetahui siapa yang mewakili mereka di parlemen. Keterbukaan profil anggota, termasuk riwayat pendidikan, pengalaman profesional, dan rekam jejak pengabdian publik, merupakan bentuk pertanggungjawaban moral sekaligus politik kepada rakyat,” ujar Dr. Iswadi dalam keterangannya yang diterima media ini, minggu (7/6).
Ia menjelaskan bahwa pendidikan memang bukan satu-satunya indikator yang menentukan kualitas seorang anggota legislatif. Faktor lain seperti integritas, pengalaman, kapasitas kepemimpinan, kemampuan komunikasi, serta komitmen terhadap kepentingan masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Namun demikian, informasi mengenai pendidikan tetap menjadi bagian dari data dasar yang layak diketahui oleh publik.
“Berdasarkan data anggota DPR RI periode 2024–2029 hasil Pemilu 2024, mayoritas anggota parlemen Indonesia memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Data tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 41 anggota atau sekitar 7,1 persen berpendidikan doktor (S3), 180 anggota atau 31,3 persen berpendidikan magister (S2), 288 anggota atau 50 persen berpendidikan sarjana (S1), serta 66 anggota atau 11,5 persen berpendidikan SMA atau sederajat.” Jelasnya.
BACA JUGA:
Prabowo Teken Aturan Potongan Aplikator 8%, Dr. Iswadi Desak Kepatuhan Platform
Menurut Dr. Iswadi, data tersebut mencerminkan bahwa parlemen Indonesia memiliki sumber daya manusia yang cukup beragam dari sisi pendidikan. Namun yang lebih penting adalah memastikan agar informasi tersebut dapat diakses secara mudah, jelas, akurat, dan berkelanjutan oleh masyarakat luas.
“Keterbukaan informasi tidak cukup hanya tersedia dalam dokumen atau arsip tertentu. Informasi harus disajikan secara sistematis, mudah ditemukan, dan dapat diakses oleh masyarakat tanpa hambatan. Di era digital saat ini, transparansi harus menjadi budaya dalam setiap lembaga negara,” katanya.
Dr. Iswadi menilai bahwa keterbukaan profil anggota DPR RI akan memberikan manfaat besar bagi penguatan demokrasi. Dengan tersedianya informasi yang lengkap dan mudah diakses, masyarakat dapat memahami latar belakang akademik, pengalaman kerja, bidang keahlian, serta kapasitas para wakil rakyat yang dipercaya untuk merumuskan berbagai kebijakan strategis nasional.
Selain itu, keterbukaan informasi juga berpotensi memperkuat hubungan antara masyarakat dan lembaga perwakilan. Tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara, menurutnya, sangat dipengaruhi oleh sejauh mana lembaga tersebut bersedia membuka informasi yang relevan dan dibutuhkan masyarakat.
Ia menambahkan bahwa di berbagai negara demokrasi maju, keterbukaan profil pejabat publik telah menjadi standar yang umum diterapkan. Informasi mengenai riwayat pendidikan, perjalanan karier, pengalaman profesional, hingga aktivitas publik biasanya dapat diakses dengan mudah melalui platform resmi lembaga negara sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan secara lebih efektif.
“Keterbukaan bukan hanya soal memenuhi aturan. Transparansi adalah instrumen untuk membangun kepercayaan. Ketika masyarakat memperoleh akses terhadap informasi yang jelas dan akurat, maka ruang bagi spekulasi dan kesalahpahaman dapat diminimalkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dr. Iswadi mengingatkan bahwa masyarakat sipil memiliki peran yang sangat penting dalam mengawal agenda transparansi. Akademisi, mahasiswa, media massa, organisasi kemasyarakatan, dan berbagai elemen masyarakat lainnya berhak memberikan perhatian terhadap kualitas keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari penguatan demokrasi.
Menurutnya, partisipasi masyarakat dalam mengawasi lembaga negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi yang sehat. Pengawasan yang dilakukan secara objektif, kritis, dan konstruktif justru dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat akuntabilitas penyelenggara negara.
BACA JUGA:
Begini Harapan Dr. Iswadi, M.Pd kepada Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang Baru
Sebagai bentuk kontribusi terhadap penguatan transparansi, Dr. Iswadi menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis. Pertama, mendorong standardisasi data profil pejabat publik pada seluruh lembaga negara. Kedua, memperkuat integrasi data melalui sistem informasi nasional yang mudah diakses masyarakat. Ketiga, meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik agar lebih akurat dan selalu diperbarui. Keempat, memperluas akses digital terhadap data pejabat publik. Kelima, membangun budaya keterbukaan yang berkelanjutan di lingkungan pemerintahan maupun lembaga legislatif.
Menurutnya, langkah-langkah tersebut akan membantu memperkuat akuntabilitas publik sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi di Indonesia.
“Demokrasi yang sehat membutuhkan keterbukaan. Ketika lembaga negara mampu menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah diakses, maka masyarakat akan semakin percaya kepada institusi yang bekerja atas nama rakyat. Transparansi bukan sekadar kewajiban, tetapi investasi penting bagi masa depan demokrasi Indonesia,” tutup Dr. Iswadi.***
