Wali Kota Depok Supian Suri Dilaporkan ke KPK, Ini Kasusnya!
Diterbitkan Kamis, 20 Agustus, 2026 by NKRIPOST
NKRIPOST JAKARTA – Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi (GMAK) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI segera memanggil dan memeriksa Wali Kota Depok Dr. H. Supian Suri, M.M.. Desakan itu terkait dugaan penyimpangan dalam pengadaan smartboard Rp94,56 Miliar dan pengadaan tanah tahun 2024 di Kota Depok.
Desakan disampaikan GMAK dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK, Rabu (19/8/2026). Bersamaan dengan aksi, GMAK juga menyerahkan laporan resmi dengan Nomor: 020/VIII/GMAK/2026.
Dengan mengusung tema *”Mendesak KPK RI Segera Panggil, Periksa dan Tangkap Wali Kota Depok Atas Dugaan Korupsi Pengadaan Smartboard dan Pengadaan Tanah di Kota Depok”, GMAK menegaskan fokusnya bukan hanya proyek, tapi pertanggungjawaban uang rakyat.
Usman, Koordinator Lapangan GMAK mengatakan, persoalan utama adalah pertanggungjawaban penggunaan APBD.
“Bagi GMAK, persoalan utama bukan semata-mata mengenai proyek pengadaan, tetapi menyangkut pertanggungjawaban penggunaan uang rakyat dan sejauh mana kepala daerah mengetahui, mengawasi, serta memastikan proses pengadaan di lingkungan Pemkot Depok berjalan sesuai ketentuan,” ujar Usman.
GMAK menilai pemeriksaan terhadap Supian Suri penting untuk menjawab: apakah Wali Kota mengetahui proyek, bagaimana mekanisme pengawasan, apakah sesuai prosedur, dan apakah ada pembiaran terhadap potensi penyimpangan.
“Kami tidak sedang menjatuhkan vonis. Kami meminta KPK bekerja. Panggil dan periksa Supian Suri. Jika tidak ada keterlibatan, buktikan lewat proses pemeriksaan. Jika ada bukti keterlibatan atau kelalaian, proses sesuai hukum,” tegas GMAK.
BACA JUGA:
Pengacara Yaqut Sebut Surat Dakwaan Jaksa Tidak Cermat dan Kabur, Begini Jawaban KPK
2 OBJEK LAPORAN GMAK KE KPK
1. DUGAAAN KORUPSI PENGADAAN SMARTBOARD RP94,56 MILIAR
Objek: Pengadaan Smartboard Dinas Pendidikan Kota Depok TA 2023–2025
Nilai: ± Rp94,56 Miliar
GMAK menyoroti 5 kejanggalan:
1. Dugaan mark-up harga
2. Dugaan penggunaan vendor yang sama berulang kali
3. Keseragaman harga antar paket
4. Belum ada pembuktian survei harga yang memadai
5. Dugaan ketidaksesuaian spesifikasi barang
“Kami dapat info KPK sudah periksa Kadisdik. Tapi kami tegaskan, KPK harus segera panggil dan periksa Wali Kota Depok. Beliau pucuk pimpinan dan pasti tahu lingkaran pemburu rente yang merampok duit rakyat,” tegas Dayat, Orator GMAK.
GMAK juga meminta KPK mengusut pengadaan tanah untuk:
1. SMP Negeri Kecamatan Tapos
2. SMP Negeri Kecamatan Cimanggis
3. DLHK Kelurahan Sukatani, Tapos
GMAK mendesak penelusuran proses perencanaan, penentuan harga, dokumen, pembayaran, dan kesesuaian administrasi dengan kondisi lapangan.
Dalam aksi tersebut, GMAK menyampaikan 7 tuntutan:
- Selidiki & Sidik KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian terhadap dugaan korupsi smartboard & tanah.
- Panggil & Periksa Wali Kota Depok Supian Suri terkait tanggung jawab dan pengawasan APBD.
- Audit Investigatif oleh BPK dan BPKP untuk pengadaan smartboard & tanah 2024.
- Periksa Seluruh Pihak: Kadis, PPK, KPA, Pokja Pengadaan, dan Vendor/Penyedia.
- Jangan Ada Impunitas. Jabatan Wali Kota bukan penghalang pemeriksaan.
- Berikan Sanksi kepada pejabat yang terbukti melanggar hukum.
- Reformasi Total Sistem Pengadaan di Kota Depok.
GMAK juga meminta KPK tidak berhenti di pejabat teknis. “Penyelidikan akan kehilangan substansi apabila hanya berhenti pada pejabat pelaksana teknis,” kata Usman.
BACA JUGA:
KPK Tahan Eks Kakanwil Pajak Jakarta, Diduga Pakai Jabatan Minta Sponsor; ke Wajib Pajak untuk Bisnis Fashion Anak
ULTIMATUM: 6×24 JAM
GMAK menegaskan akan terus mengawal laporan ini.
“Jika dalam 6×24 jam tidak ada respon dari KPK, maka GMAK akan melakukan aksi unjuk rasa jilid II di depan KPK RI dengan eskalasi massa yang lebih besar,” tutup GMAK.
Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari KPK dan Wali Kota Depok Dr. H. Supian Suri, M.M. Media Nkripost terbuka untuk hak jawab seluas-luasnya sesuai dengan UU tentang Pers. *
Tag: #GMAK #KPK #SupianSuri #KorupsiDepok #SmartboardDepok #WaliKotaDepok
