Pengacara Yaqut Sebut Surat Dakwaan Jaksa Tidak Cermat dan Kabur, Begini Jawaban KPK

Diterbitkan Kamis, 20 Agustus, 2026 by NKRIPOST

NKRIPOST JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan dugaan kerugian negara dalam kasus korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah melalui proses pemeriksaan oleh auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penegasan itu disampaikan Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein usai menyatakan berkas perkara Yaqut telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa penuntut umum.

“Kita sudah bisa buktikan di materi penyidikan yang sudah berjalan, dan terbukti dari hasil proses penyidikan yang kita lakukan, koordinasi dengan auditor BPK, sampai kemudian mengeluarkan hasil pemeriksaan dan kemudian diserahkan berkasnya ke penuntut umum, itu dinyatakan lengkap,” kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/8/2026).

Taufik menyebut dengan status P21, maka unsur kerugian negara dalam perkara ini telah terpenuhi dan diverifikasi. Ia meminta semua perdebatan soal ada atau tidaknya kerugian negara diselesaikan di pengadilan.

“Artinya sudah diverifikasi oleh penuntut umum bahwa itu perkara layak untuk diteruskan ke tahap persidangan. Jadi silakan, kalau memang ada anggapan-anggapan, tidak ada penerimaan atau tidak ada KN, tetapi kita sudah tuangkan semua dalam suatu berkas perkara yang kemudian sudah dinyatakan lengkap oleh tim jaksa penuntut umum KPK,” tegasnya.

Pernyataan KPK ini muncul sebagai jawaban atas keberatan tim hukum Yaqut dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026).

BACA JUGA:

Bongkar Skema Korupsi Kuota Haji: Yaqut Didakwa Terima USD271.500, Jaksa Sebut Ada Jual Beli Kuota Petugas Haji Senilai Rp39,9 M

Pengacara Yaqut, Mellisa Anggraini, menilai surat dakwaan jaksa tidak cermat dan kabur atau _obscuur libel_. Menurutnya, dakwaan mengabaikan kewenangan atributif Yaqut sebagai Menag berdasarkan Pasal 9 UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Mellisa menyebut pembagian tambahan 20.000 kuota haji tahun 2023-2024 sudah ditetapkan lewat Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 130 Tahun 2024. KMA itu merupakan turunan dari MoU resmi antara Pemerintah RI dan Kerajaan Arab Saudi 8 Januari 2024, dengan rincian 10.000 kuota haji reguler dan 10.000 kuota haji khusus.

“Surat dakwaan tidak cermat dan kabur karena mengabaikan kewenangan atributif Terdakwa… serta fakta bahwa KMA Nomor 130 Tahun 2024 merupakan penetapan operasional turunan dari MoU resmi,” kata Mellisa.

Kubu Yaqut juga membantah adanya kerugian negara. Mereka menilai dana haji khusus berasal dari jemaah dan perusahaan travel swasta, bukan dari APBN maupun kekayaan negara yang dipisahkan.

“Dana yang berasal dari jemaah dan perusahaan travel swasta murni merupakan sirkulasi keuangan masyarakat atau swasta yang tidak bersumber dari APBN maupun kekayaan negara yang dipisahkan,” ujar Mellisa.

Menurut tim hukum, jika ada dugaan penerimaan uang terkait jabatan, maka seharusnya masuk rezim suap atau gratifikasi, bukan korupsi yang merugikan keuangan negara.

Selain soal KMA, Mellisa juga mempersoalkan 2 poin dalam dakwaan:
1. Dugaan penerimaan “fee percepatan” USD 271.500 atau sekitar Rp4,8 miliar. Disebut uraian dalam dakwaan tidak jelas.
2. Dugaan penyiapan uang USD 1 juta untuk memengaruhi Pansus Angket Haji 2024 DPR. Tim hukum menyebut uraian ini juga tidak cukup jelas.

Atas dasar itu, kubu Yaqut meminta majelis hakim membatalkan dakwaan dan memerintahkan KPK mengeluarkan Yaqut dari rumah tahanan.

Yaqut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pembagian kuota haji khusus tambahan 2023-2024. KPK menduga ada penyalahgunaan kewenangan dalam pembagian kuota yang menyebabkan kerugian negara.

Dengan telah P21, perkara ini akan segera masuk ke tahap persidangan. Majelis hakim nantinya yang akan menguji semua alat bukti termasuk perhitungan kerugian negara dari BPK dan keberatan _obscuur libel_ dari tim hukum. **