Ditertibkan di Karet Tengsin, 50 Pedagang Tolak Relokasi Jauh: Pemkot Jakpus Lobi Lahan Swasta

Diterbitkan Kamis, 6 Agustus, 2026 by NKRIPOST

NKRIPOST JAKARTA – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat masih mencari solusi relokasi bagi sekitar 50 pedagang yang lapaknya ditertibkan di atas Saluran Penghubung (PHB) Jalan Abdul Jalil, Karet Tengsin, Tanah Abang.

Penertiban dilakukan Kamis (6/8/2026) karena bangunan tersebut menutup saluran air dan memicu potensi genangan.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Jakarta Pusat, Suprayogie, mengatakan mediasi dengan pedagang belum menemui titik temu. Para pedagang menolak opsi relokasi ke Gedung Swadarma yang selama ini jadi tempat relokasi PKL.

Menurut Suprayogie, lokasi Gedung Swadarma di lantai 3 dan 4 dinilai terlalu jauh dan tidak strategis bagi para pedagang Karet Tengsin.

“Yang dari kita kan sudah ada, kayak di Sudarman – Gedung Swadarma lantai 3, lantai 4. Terus di lokasi promosi UMKM. Mungkin agak jauh, dan mereka enggak mau di atas,” kata Suprayogie di lokasi, Kamis (6/8/2026).

Selain jarak, pedagang juga belum kompak. Belum ada koordinator yang bisa mewakili seluruh pedagang terdampak.

“Karena jumlahnya banyak, jadi mungkin belum bisa diarahkan oleh satu orang. Masih terpecah-pecah. Kami sudah tawarkan beberapa opsi relokasi, cuma belum tuntas pembahasannya. Mudah-mudahan segera tuntas dalam beberapa hari ke depan,” ujarnya.

Suprayogie menegaskan, proses relokasi akan lebih mudah jika pedagang sudah terdata sebagai UMKM binaan Pemkot dan memiliki KTP DKI Jakarta.

Data itu penting untuk memastikan bantuan dan pendampingan tepat sasaran.

Karena opsi Pemkot ditolak, Pemkot Jakpus kini melobi perusahaan swasta yang memiliki lahan kosong di sekitar Karet Tengsin, termasuk di Jalan Mas Mansyur.

Tujuannya agar pedagang bisa tetap berjualan dekat lokasi lama dengan sewa terjangkau.

“Nah, kalau mereka pengin di beberapa lahan yang belum digunakan PT-PT di sini, mereka infokan ke kami. Nanti kami undang pemiliknya ke kelurahan,” ujar Suprayogie.

Kelurahan Karet Tengsin akan memfasilitasi pertemuan antara pedagang dan pemilik lahan. Pemkot juga akan meminta keringanan agar sewa tidak dibanderol tarif komersial.

“Kita minta bantuan bahwa ini adalah korban terdampak. Jadi jangan dikasih komersil dulu. Kita bantu maksimalkan komunikasi sama mereka,” kata Suprayogie.

BACA JUGA:

Postbakum Kopinus Ingatkan Kodam Jaya Patuhi UU Nomor 2 Tahun 2012 Soal Rencana Eksekusi Bangunan Rumah Pada Tanah Eks BPPN di Karet Tengsin

Penertiban ini merupakan bagian dari normalisasi saluran PHB di RW 09 dan RW 11 Kelurahan Karet Tengsin. Total 95 bangunan liar dibongkar, dan sekitar setengahnya digunakan sebagai warung atau lapak dagang.

Sebelum pembongkaran, Pemkot mengaku sudah melakukan 3 kali sosialisasi dan 1 kali rapat bersama RW, LMK, dan FKDM.

“Lokasi tempat mereka berdagang berada di atas saluran PHB dan lokasi ini akan dijadikan kawasan penanganan genangan,” jelas Suprayogie.

Usai dibongkar rata dengan tanah, Pemkot akan langsung melakukan pengerukan dan normalisasi saluran agar aliran air lancar dan tidak banjir lagi.***