Tim Verifikasi Dan Validasi Data Kabupaten Belu Temukan Ribuan Data Siluman Peserta BPJS Fiktif, Ini Data Lengkapnya!
Diterbitkan Rabu, 28 Mei, 2025 by NKRIPOST
NKRIPOST, ATAMBUA – Tim Verifikasi dan Validasi Data Kepesertaan BPJS Kesehatan Kabupaten Belu temukan ribuan data siluman selama 3,5 tahun di masa kepemimpinan mantan Bupati dan Wakil Bupati dr. Agustinus Taolin dan Aloysius Haleserens periode 2020-2024.
Sebanyak 19.481 peserta BPJS dinyatakan tidak memenuhi syarat, termasuk ribuan nama fiktif, warga luar daerah, hingga peserta yang telah meninggal dunia, namun masih ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Tim verifikasi ini dibentuk langsung oleh Bupati Belu Willybrodus Lay dan Wakil Bupati Vicente Hornai Gonzalves, sebagai bentuk koreksi atas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang selama ini dibiayai Pemkab.
Hasilnya, ditemukan potensi kerugian daerah mencapai belasan miliar rupiah selama 3,5 tahun terakhir akibat pembiayaan peserta yang tidak layak.
“Kami temukan banyak peserta yang ternyata bukan penduduk Belu, sudah meninggal, atau bahkan tidak dikenal sama sekali. Inilah yang kami sebut sebagai ‘data siluman’,” tegas Marselus Koli, Sekretaris Tim Verval, dalam konferensi pers yang digelar Senin (27/5/2025) di ruang kerja Bupati Belu.
Tim yang dipimpin oleh Asisten I Setda Belu, Nikolaus Umbu K. Birri, bekerja lintas OPD bersama perangkat desa dan kelurahan.
Mereka memverifikasi satu per satu nama dalam Basis Data Nominal Alamat (BNBA) yang diserahkan BPJS Kesehatan Cabang Atambua.
Fokus pemeriksaan ada pada peserta kategori PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) sebanyak 49.714 jiwa, yang selama ini iurannya dibayarkan Pemkab.
Hasil Verifikasi: Ribuan Data Fiktif Ditemukan
Berikut temuan rincian hasil verifikasi:
* Total peserta terdaftar: 49.714 orang
* Memenuhi syarat (layak dibiayai): 30.233 orang
* Tidak memenuhi syarat: 19.481 orang, terdiri dari:
– Bukan penduduk Belu: 960
– Tidak dikenal: 4.30
– Meninggal dunia: 1.267
– Domisili luar Belu: 5.594
– Peserta PPU (telah ditanggung tempat kerja): 5.149
– Usulan PBI APBN: 2.206
BACA JUGA:
Dengan demikian, hanya 30.233 orang yang dipastikan layak dibiayai oleh APBD dengan total anggaran sebesar Rp7.999.651.800.
Kerugian Belasan Miliar Rupiah, Tahun Pertama Tembus Rp 36 Miliar
Yang lebih mencengangkan, selama 3,5 tahun kerja sama Pemkab Belu dengan BPJS Kesehatan, anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp 24 miliar per tahun, bahkan Rp 36 miliar pada tahun pertama.
Tanpa verifikasi, potensi kerugian akibat data siluman dan peserta tidak layak sangat besar dan merugikan keuangan daerah.
Pemkab kini tengah menyusun langkah untuk mendorong peserta tambahan yang layak namun belum terdata agar bisa masuk kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN melalui Kementerian Sosial RI.
Langkah verifikasi dan validasi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintahan saat ini untuk menata ulang sistem bantuan kesehatan agar lebih akuntabel, tepat sasaran, dan bebas dari penyimpangan. (**)
