Tokoh Muda Malut Tegur DPD RI: Stop Bahas Federal, Urus Rakyat yang Masih Lapar dan Butuh Solusi
Diterbitkan Rabu, 19 Agustus, 2026 by NKRIPOST
NKRIPOST TERNATE – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Bangkit Maluku Utara (DPP GERBANG MALUT) melayangkan teguran keras kepada para anggota DPD RI asal Maluku Utara.
Tokoh muda Malut, lMuliansyah Abdurrahman, mendesak para senator Malut untuk berhenti membahas wacana sistem federal yang dinilai tidak urgen, dan beralih fokus memperjuangkan isu kesejahteraan rakyat di daerah.
Pernyataan itu disampaikan Muliansyah, selaku Pembina DPP GERBANG MALUT dan Ketua Umum BPP KAPMI, di Ternate, Selasa (18/8/2026).
Menurut Muliansyah, saat ini rakyat Maluku Utara masih bergelut dengan persoalan mendasar seperti mahalnya harga pangan, minimnya lapangan kerja, buruknya infrastruktur, dan ketimpangan akses pendidikan serta kesehatan.
Karena itu, energi para anggota DPD RI seharusnya dikerahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah riil tersebut, bukan untuk berdebat soal sistem ketatanegaraan.
“Seharusnya anggota DPD RI bicara bagaimana masyarakat Malut bisa unggul, tidak lapar, dan bisa setara dengan daerah lain di Indonesia. Jangan habiskan energi untuk membahas sistem yang belum urgen,” tegas Muliansyah.
Ia menilai wacana sistem federal yang belakangan mengemuka justru mengalihkan perhatian dari persoalan utama rakyat.
“Rakyat di daerah butuh solusi nyata hari ini juga. Debat sistem bisa belakangan, tapi perut rakyat tidak bisa ditunda. Jangan jual wacana federal, jual solusi untuk Malut,” ujarnya.
Muliansyah mengingatkan bahwa secara konstitusi, DPD RI memiliki peran sebagai wakil daerah. Fungsi pengawasan dan pengusulan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, serta APBN harus dimaksimalkan untuk kepentingan Malut.
BACA JUGA:
Gubernur Sherly Apresiasi Warga Halut Serahkan 16 Senpi Ilegal, Kapolda: Wujud Cinta NKRI
Ia merinci 5 isu prioritas yang harus menjadi fokus DPD RI Malut di Senayan:
- Ketahanan Pangan: Menstabilkan harga kebutuhan pokok dan mendorong produksi lokal.
- Pendidikan dan Kesehatan: Memastikan akses yang merata hingga ke pulau-pulau terluar.
- Infrastruktur: Mempercepat pembangunan konektivitas laut, udara, dan jalan.
- Lapangan Kerja: Menciptakan iklim investasi yang berpihak pada tenaga kerja lokal.
- Pemerataan Pembangunan: Mengurangi kesenjangan antara Ternate, Tidore dengan kabupaten/kota lain.
“Stop debat sistem! Yang Malut inginkan adalah setara dan sejahtera. Itu tugas utama wakil daerah di pusat,” pungkasnya.
GERBANG MALUT adalah organisasi kemasyarakatan yang konsen terhadap isu kepemudaan, pembangunan daerah, dan pengawalan kebijakan publik di Maluku Utara.
Organisasi ini rutin melakukan kajian dan advokasi agar kebijakan pusat benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat Malut.***Iwa
