Polemik Rujab Pimpinan DPRD TTS Tidak Dihuni, Pimpinan DPRD TTS Diminta Pertanggungjawabkan Ke Publik
Diterbitkan Jumat, 14 Februari, 2025 by NKRIPOST
NKRIPOST SOE – Ditengah polemik dua dari tiga unit rumah jabatan (Rujab) pimpinan DPRD Kabupaten TTS yang tengah ramai dipublik karena belum dihuni. Tokoh Masyarakat Amanuban, merasa prihatin dan mengungkapkan kritikan tajam, karena alokasi anggaran operasional bagi fasilitas wakil rakyat dianggap berlebihan tapi sayangnya tidak huni.
Demikian pernyataan press release Tokoh Masyarakat Amanuban Pina Ope Nope kepada awak tim media pada Kamis (13/02/2025) via pesan whatsapp
“Pihak DPRD Kabupaten TTS harus bisa menjelaskan dana senilai 81 juta yang sudah terpakai selama beberapa bulan sejak pelantikan, itu dikemanakan dan apakah pemanfaatannya sudah sesuai prosedur. Publik layak tahu sebagai bentuk tranparansi terutama sekarang pemerintah sedang melakukan berbagai upaya penghematan”, ujar Pina Ope Nope
Pernyataan Pina Ope Nope sebagai Tokoh Masyarakat Amanuban, menunjukkan keprihatinannya mewakili warga masyarakat TTS terhadap penggunaan pajak rakyat yang terkesan tidak efisien dan berlebihan.
Dirinya menyebut sejumlah anggaran yang dialokasikan untuk fasilitas wakil rakyat sangat berlebihan dan terkesan melambungkan gaya hidup para wakil rakyat.
“Polemik tentang rumah jabatan Pimpinan DPRD memang patut kita kritisi bersama. Karena pembiayaan Rujab menurut informasi yang beredar yaitu 81 juta perbulan adalah sangat berlebihan bahkan bisa disebut sebagai penggelapan uang negara”, sebutnya
“Seharusnya Pimpinan DPRD bijak dalam persoalan ini, berkaca pada negara Swedia misalnya, disana DPRD tidak diberikan fasilitas rumah jabatan dan kendaraan padahal negara itu merupakan negara maju dengan pendapatan perkapita tertinggi di dunia”, sambung Nope
Menurut pria dengan sapaan akrab Pina ini, dirinya sangat menyayangkan kondisi tersebut. Ia menyebut masyarakat TTS dengan kondisi miskin ekstrem dan stunting yang tinggi, tapi mampu membiayai operasional wakil rakyatnya.
“Justru masyarakat TTS yang miskin ini bisa memfasilitasi gaya hidup DPRD dengan rumah gedung mewah dan keistimewaan lainnya, seharusnya wakil-wakil kita berterima kasih kepada rakyat TTS bukannya menelantarkan gedung itu”, ungkap Pina Ope Nope
“Kalau memang gedung rumah jabatan tidak dipakai, sebaiknya di sewakan atau dikontrakkan saja biar bisa menambah pemasukan bagi Pemda”, sambungnya.
BACA JUGA:
Rumah Terdakwa Korupsi Kementan Muhammad Hatta Digeledah KPK
Rumah Jabatan DPRD TTS Terkesan Seram, Tampak Sunyi Di Selimuti Suasana Sepi
Lebih lanjut Pina pun meminta para pimpinan DPRD yang kini mengemban amah rakyat, sewajarnya berterima kasih kepada masyarakat TTS yang berkontribusi untuk penyediaan fasilitas bagi wakil rakyatnya.
“Dimana logikanya DPRD TTS yang dikelilingi kemiskinan harus memiliki fasilitas mewah seperti rumah gedung dan keistimewaan lainnya? Seharusnya wakil-wakil kita berterima kasih kepada rakyat TTS yang memfasilitasi gaya hidup mereka, bukannya menelantarkan gedung ini,” tegas Pina Ope Nope dengan nada kecewa.
Diakhir pernyataannya, Pina mengusulkan, jika rujab pimpinan DPRD tidak dihuni, maka bisa dikontrakan ke pihak ke-3 untuk membantu PAD TTS dalam menghapadi kebijakan efisiensi anggaran APBN 2025.
“Kalau memang gedung rumah jabatan tidak dipakai, sebaiknya di sewakan atau dikontrakkan saja biar bisa menambah pemasukan bagi Pemda,” usul Pina Ope Nope.
Untuk diketahui, informasi yang diperoleh awak media dari warga sekitar kompleks perumahan pimpinan DPRD TTS. Namun tidak ingin identitasnya disebutkan dalam pemberitaan ini mengaku, hingga minggu kedua bulan februari 2025. Ketiga rumah jabatan pimpinam DPRD tersebut tidak terlihat aktifitas sebagaimana pimpinan-pimpinan sebelumnya.
Meski polemik ini tengah menjadi sorotan publik, para pimpinan DPRD Kabupaten TTS masih bungkam dan enggan menemui awak media untuk memberikan klarifikasi publik. (Tim)
