KOPINUS Desak Presiden Prabowo Turun Tangan Atasi Jalan Berlumpur Di Lubuk Rasam Solok Yang Terisolir Sejak Merdeka
Diterbitkan Jumat, 24 Juli, 2026 by NKRIPOST
NKRIPOST JAKARTA – Korps Pasgibra Nusantara (Kopinus) mendesak Pemerintah Pusat segera turun tangan menyelesaikan persoalan akses jalan menuju Jorong Lubuk Rasam, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
Hingga 80 tahun Indonesia merdeka, jalan sepanjang 14 kilometer itu masih berupa jalan tanah rusak dan berlumpur yang hanya bisa dilalui dengan medan ekstrem.
Hal tersebut disampaikan Bendahara Umum Korps Pasgibra Nusantara (Kopinus), Gustini Komlasari, yang juga merupakan putri kelahiran Nagari Surian, Solok.
“Kami meminta Bapak Presiden Prabowo, DPR RI, Kementerian Kehutanan, Kementerian ATR/BPN dan seluruh instansi pemerintah terkait untuk segera menyelesaikan persoalan masyarakat Lubuk Rasam yang terisolasi sejak Indonesia merdeka” tegas Gustini, Kamis (23/7/2026).
Menurut Gustini, kondisi jalan yang rusak parah membuat Jorong Lubuk Rasam seperti “terlupakan”. Jarak 14 km dari pusat nagari harus ditempuh dengan kondisi jalan tanah, licin saat hujan, dan rawan longsor.
“Ini bukan lagi soal pembangunan, ini soal keadilan. Masa iya di era 2026 masih ada warga negara Indonesia yang akses jalannya belum tersentuh sama sekali sejak 1945,” ujarnya.
Ia menyebut, keterisolasian ini berdampak langsung pada ekonomi, pendidikan, dan kesehatan warga. Harga kebutuhan pokok mahal, anak-anak sulit ke sekolah, dan warga sakit harus dipikul berjam-jam untuk mencapai puskesmas.
BACA JUGA:
Jalan untuk Lubuk Rasam: Menjaga Hutan, Menghadirkan Negara
KOPINUS DESAK 5 LANGKAH KONGKRIT PEMERINTAH
Sebagai bentuk kepedulian terhadap kampung halamannya, Kopinus menyampaikan 5 tuntutan kepada pemerintah:
- Presiden Prabowo agar memerintahkan percepatan pembangunan jalan penghubung Lubuk Rasam melalui Inpres atau dana khusus daerah terisolir.
- DPR RI Komisi IV untuk melaksanakan RDP bersama Kementerian Kehutanan dan instansi terkait untuk menyelesaikan persoalan status kawasan hutan yang menjadi kendala pembukaan jalan.
- DPR RI Komisi V untuk melakukan kunjungan kerja dan pengawasan langsung ke lokasi.
- Kementerian Kehutanan agar segera menyelesaikan persoalan status kawasan hutan yang menjadi kendala pembukaan jalan.
- Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat proses pelepasan dan sertifikasi lahan demi kelancaran pembangunan infrastruktur.
“Kami tidak minta yang muluk-muluk. Kami hanya minta jalan yang layak, agar masyarakat Lubuk Rasam bisa merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya,” tutup Gustini.
BACA JUGA:
Jalan Lubuk Rasam Kembali Terkubur Lumpur: Setiap Hujan Turun, Warga Terpaksa Jalan Kaki
HABIS HUJAN, JALAN KEMBALI LUMPUR: WARGA TURUN DARI MOBIL
Desakan Kopinus menguat setelah kondisi jalan Lubuk Rasam kembali menjadi sorotan. Rabu (22/7/2026), hujan deras mengguyur kawasan tersebut dan membuat badan jalan berubah menjadi lumpur tebal.
Keluhan itu disampaikan warga melalui media sosial, salah satunya akun Facebook Melsy Rahmania Febry yang mengunggah video kondisi terkini.
“Kami terpaksa berhenti dan berteduh cukup lama menunggu hujan reda. Namun hujan tidak kunjung berhenti. Karena jalan sangat licin, penumpang harus turun dan berjalan kaki agar kendaraan bisa menanjak” tulisnya.
Dalam video yang beredar, kendaraan roda dua dan roda empat terlihat kesulitan menanjak. Beberapa pengendara motor bahkan menggunakan rantai tambahan pada roda untuk meningkatkan daya cengkeram.
Warga menyebut kondisi ini berulang setiap kali hujan deras. Akses tersebut merupakan urat nadi bagi warga untuk ke kantor nagari, sekolah, puskesmas, dan menjual hasil pertanian seperti padi, sayur, dan komoditas perkebunan.
“Kalau cuaca cerah masih bisa dilewati dengan hati-hati. Tapi kalau hujan deras, kendaraan sering tidak mampu menanjak. Banyak yang terpaksa turun dan berjalan kaki,” ujar seorang warga.
BACA JUGA:
Miris.. Warga Lubuk Rasam Solok Bawa Pasien Sakit Keras Pakai Motor ke Puskesmas Lewati Jalan Rusak Berlumpur
Informasi yang dihimpun, jalan tersebut belum bisa diaspal permanen karena sebagian besar berada di kawasan hutan lindung. Selama ini penanganan hanya sebatas perataan dan pengerasan berkala.
Pengamat pembangunan pedesaan menilai, dibutuhkan solusi seimbang antara pembukaan akses dan pelestarian lingkungan. Alternatif seperti pengerasan dengan material kuat, drainase memadai, dan pemeliharaan rutin dinilai mendesak dilakukan sembari menunggu pelepasan kawasan.
Hingga saat ini aktivitas warga Lubuk Rasam masih berlangsung di tengah keterbatasan. Masyarakat berharap pemerintah tidak menunda lagi.
“Kami tidak menuntut yang berlebihan. Yang penting jalan bisa dilalui dengan aman, terutama saat musim hujan. Karena jalan ini merupakan urat nadi aktivitas masyarakat,” ungkap warga lainnya.
Kopinus berharap desakan ini menjadi perhatian serius pemerintah agar di tahun 2026, tidak ada lagi wilayah di Indonesia yang terisolir tanpa akses jalan layak.***
