Debat Panas, PDIP Sebut Kades Bunuh Diri Akibat Kopdes Merah Putih Dibantah Gerindra: Itu Utang Pribadi
Diterbitkan Jumat, 17 Juli, 2026 by NKRIPOST
NKRIPOST JAKARTA – Rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi Ferry Juliantono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026) diwarnai perdebatan panas.
Sumber sengketanya: dugaan dampak program Koperasi Desa Merah Putih/KDMP terhadap keuanga Dibantahn desa yang disebut berujung pada bunuh dirinya seorang kepala desa di Sidoarjo, Jawa Timur.
*PDIP: “Ada Kades Bunuh Diri Gara-gara Anggaran Dipotong KDMP”*
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, menyinggung kasus tersebut saat rapat. Ia menuding alokasi sebagian Dana Desa untuk KDMP membuat ruang fiskal desa menyempit.
“Bapak tahu, ada salah satu kepala desa bunuh diri, Pak Menteri, gara-gara anggaran desanya dipotong untuk Koperasi Desa Merah Putih,” ujar Mufti.
Menurutnya, kades itu tertekan karena tidak bisa memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan warga. Untuk menutupinya, ia terpaksa berutang.
“Karena tidak punya ruang fiskal yang cukup, akhirnya dia berutang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketika utangnya tidak mampu dibayar dan merasa tidak bisa memenuhi harapan warganya, akhirnya dia memilih mengakhiri hidup,” kata Mufti.
Mufti mendesak pemerintah menyiapkan roadmap matang untuk KDMP agar program tidak membebani desa.
“Dengan pengorbanan sebesar itu, program ini tidak boleh gagal. Harus ada roadmap yang jelas,” tegasnya.
BACA JUGA:
Presiden Prabowo: Gerakan Koperasi Indonesia Akan Bangkit Menjadi Kekuatan Ekonomi Indonesia
Pernyataan itu langsung dibantah Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian. Ia menyebut data kepolisian berbeda dengan narasi yang disampaikan Mufti.
“Kalau melihat data dari kepolisian, faktanya bukan seperti itu. Disebutkan ada tekanan ekonomi karena utang pribadi, termasuk persoalan penjualan tanah sekitar Rp300 juta dan utang kepada salah seorang ketua RW sekitar Rp100 juta,” kata Kawendra.
Dengan kata lain, total utang pribadi korban disebut mencapai Rp400 juta, tidak ada kaitannya dengan pemotongan anggaran untuk KDMP.
Perbedaan data itu sempat memicu interupsi dan ketegangan di ruang rapat. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade kemudian melerai.
“Karena ini rapat terbuka dan pernyataan tersebut tentu akan menjadi perhatian publik, maka informasi penyeimbang juga perlu disampaikan agar masyarakat tidak salah memahami persoalan,” ujar Andre.
Andre meminta kedua fraksi menahan diri dan menyerahkan fakta sepenuhnya pada hasil penyelidikan aparat.
Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan program prioritas pemerintah yang mewajibkan setiap desa membentuk koperasi. Sebagian Dana Desa 2026 dialokasikan untuk modal awal pembentukan dan operasional KDMP.
Hingga berita ini diturunkan, Menteri Koperasi Ferry Juliantono belum memberikan tanggapan langsung atas perdebatan tersebut.(*)
