Protes Kuota Akpol, Desak Kapolri Turun Tangan, Aliansi di NTT: Jalur Afirmasi Direbut Anak Pejabat Luar Daerah
Diterbitkan Kamis, 16 Juli, 2026 by NKRIPOST
NKRI POST KUPANG – Aliansi Masyarakat Adat Peduli Transparansi dan Keadilan Inklusif Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar aksi unjuk rasa di Mapolda NTT dan Gedung DPRD NTT, Kamis (16/7/2026). Massa memprotes hasil seleksi Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) Pengiriman Daerah (Panda) NTT Tahun Anggaran 2026 yang dinilai tidak berpihak kepada putra-putri daerah.
Mereka menyoroti 6 kuota Taruna Akpol untuk NTT yang diduga didominasi peserta bukan asal daerah. Massa juga mendesak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengevaluasi hasil seleksi tersebut.
Salah satu peserta aksi, Sarah Leri Mboeik, menilai DPRD NTT tidak peka terhadap persoalan yang sudah terjadi 3 tahun berturut-turut.
“Kami datang karena DPRD tidak pernah sensitif untuk taruna-taruni yang sudah tiga kali seperti ini. Anak-anak NTT yang telah diberi afirmatif ditiadakan oleh anak-anak pejabat,” kata Sarah di depan DPRD NTT.
Ia menuding jalur afirmasi yang seharusnya untuk putra daerah dimanfaatkan lewat perpindahan administrasi kependudukan menjelang seleksi.
Sarah meminta kuota afirmasi diisi 100 persen putra-putri NTT, dengan alokasi 30 persen khusus calon taruni. Alasannya, kebutuhan polisi wanita di NTT masih tinggi seiring maraknya kasus kekerasan berbasis gender.
Senada, Ketua AJI Kupang Djemi Amnifu menilai proses seleksi belum transparan. Ia meminta DPRD NTT memanggil Polda NTT untuk menjelaskan mekanisme rekrutmen Taruna Akpol.
Menanggapi tuntutan, Ketua Komisi I DPRD NTT Julius Uly menyatakan aspirasi massa menjadi perhatian.
“DPRD telah mengagendakan Rapat Dengar Pendapat/RDP bersama Polda NTT untuk membahas persoalan ini,” ujar Julius.
Anggota DPRD NTT Ana Waha Kolin mengusulkan agar rekrutmen memasukkan unsur kearifan lokal, termasuk kemampuan berbahasa daerah, sebagai bagian afirmasi bagi putra-putri NTT.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi antara Polda, Pemprov NTT, dan DPRD sejak awal proses rekrutmen.
BACA JUGA:
Viral!! Undangan Aksi Aliansi Nusa Tenggara Timur Menggugat Geruduk Mabes Polri: Tolak Hasil Seleksi Calon Taruna Akpol Polda NTT
Sementara itu, Polda NTT membantah adanya kecurangan. Kabid Humas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra menegaskan keenam calon Taruna Akpol Panda NTT 2026 telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi, termasuk ketentuan domisili sesuai pengumuman.
“Seluruh tahapan seleksi dilaksanakan berdasarkan prinsip BETAH: Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis. Diawasi pengawas internal maupun eksternal,” kata Henry.
Sebagai bentuk transparansi, kata Henry, Polda menyampaikan hasil verifikasi administrasi bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Disdukcapil.
“Hasil verifikasi menunjukkan keenam calon telah memenuhi persyaratan administrasi dan masa domisili sesuai ketentuan. Verifikasi dilakukan bersama Disdukcapil untuk memastikan tidak ada manipulasi data maupun perpindahan domisili yang bertentangan dengan regulasi,” ujarnya.
Aksi massa dimulai dari Mapolda NTT dan berakhir di Gedung DPRD NTT dengan pengawalan aparat. Hingga berita ini ditulis, DPRD NTT belum menetapkan jadwal RDP dengan Polda NTT.(*)
