Eurico Guterres Konsultasi Ke Polda NTT Respon Isu Oknum-oknum Eks Timor-Timur Dituding Menguasai Program MBG dari Hulu Hingga Hilir
Diterbitkan Selasa, 9 Juni, 2026 by NKRIPOST
NKRIPOST KUPANG – Ketua Umum DPP Forum Komunikasi Pejuang Timor Timur (FKPTT), Eurico Guterres, bersama ratusan anggota dan jajaran organisasi FKPTT mendatangi Polda NTT pada Senin, 8 Juni 2026.
Eurico mengatakan, kedatangan FKPTT ke Polda NTT bukan untuk melakukan aksi demonstrasi maupun membuat laporan polisi, akan tetapi bertujuan konsultasi dan bertukar pikiran dengan pihak kepolisian terkait isu yang berkembang di media sosial mengenai dugaan monopoli program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh oknum eks Timor Timur.
“Kita datang ke Polda NTT bukan untuk aksi demo seperti yang dilakukan rekan-rekan lain. Kami datang untuk silaturahmi, berdiskusi dan bertukar pikiran tentang isu-isu yang cukup liar di media sosial,” kata Eurico.
Ia menyoroti unggahan media sosial yang menyebut adanya oknum eks Timor Timur yang menguasai program MBG dari hulu hingga hilir di NTT. Menurutnya, narasi tersebut berpotensi membentuk opini publik yang merugikan komunitas eks Timor-Timur secara keseluruhan.
Salah satu isu yang menjadi sorotan diantaranya terkait unggahan akun anonim bernama “Darus Torus” yang menyinggung dugaan keterlibatan oknum eks Timor Timur dalam praktik monopoli Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTT. Dalam unggahan tersebut menyebut, “Kejati tangkap di NTT mafia titik MBG dan mafia yayasan yang monopoli hulu sampai hilir adalah oknum-oknum eks Tim-Tim.”
Eurico menilai jika memang terdapat pihak yang diduga terlibat dalam praktik penyimpangan, seharusnya identitas yang bersangkutan disampaikan secara jelas agar dapat ditindaklanjuti aparat penegak hukum.
Karena itu, FKPTT meminta bantuan Polda NTT untuk menelusuri sumber informasi tersebut dan mengklarifikasi pihak yang menyampaikan tuduhan.
“Kami hanya konsultasi. Kalau memang ada orang yang berbicara seperti itu, tolong ditanya siapa yang dimaksud sehingga semuanya menjadi jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat,” ujarnya.
BACA JUGA:
Eurico Guterres Tak Kenal Lelah Perjuangkan Nasib WNI Eks Timor Timur Dapatkan Rumah
Ia berharap proses klarifikasi dapat dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat memperoleh informasi yang benar dan tidak terjebak dalam opini yang belum tentu sesuai fakta
Menurut FKPTT, pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan stigma terhadap komunitas eks Timor Timur apabila tidak disertai data dan bukti yang jelas.
Eurico meminta aparat penegak hukum menelusuri kebenaran informasi yang beredar di media sosial agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun keresahan di tengah masyarakat.
Eurico menegaskan bahwa setiap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis harus didukung dengan data dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
“Jika ada dugaan seperti itu, sebaiknya disertai data yang jelas agar tidak menimbulkan penilaian yang merugikan banyak pihak,” ujar Eurico.
Ia menegaskan, penggunaan istilah umum seperti “oknum eks Tim-Tim” tanpa menjelaskan identitas maupun bukti yang mendasarinya berpotensi menggeneralisasi kesalahan kepada seluruh komunitas eks Timor Timur yang berada di NTT.
Eurico mengaku memiliki jaringan yang dapat digunakan untuk menelusuri pihak yang mengunggah informasi tersebut.
Namun, sebagai warga negara yang taat hukum, ia memilih menyerahkan proses pencarian dan penelusuran sepenuhnya kepada aparat kepolisian.
“Saya ingin orang yang membuat postingan itu dihadirkan agar bisa menjelaskan siapa yang dimaksud. Kalau memang memiliki data, silakan dibuka kepada publik supaya tidak menimbulkan multitafsir di masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyatakan kesiapannya apabila namanya turut disebut dalam dugaan tersebut, selama tuduhan yang disampaikan didukung bukti yang dapat diuji secara hukum.
Lebih dari itu, FKPTT menegaskan bahwa langkah mendatangi Polda NTT bukan bertujuan membatasi kebebasan berpendapat. Organisasi tersebut hanya meminta kejelasan atas informasi yang telah beredar luas dan berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat.
FKPTT juga menyatakan dukungan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengusut setiap dugaan penyimpangan dalam Program Makan Bergizi Gratis. Eurico menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Eurico mengingatkan agar dugaan terhadap individu tertentu tidak digeneralisasi kepada seluruh komunitas eks Timor Timur yang selama ini juga menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi.
“Jangan sampai tindakan segelintir orang mencoreng nama baik seluruh kelompok masyarakat,” pungkasnya.***
