Cekcok di Paripurna, Ketua DPRD ENDE Diduga Pukul Anggota DPRD Fraksi Hanura
Diterbitkan Kamis, 3 September, 2026 by NKRIPOST
NKRIPOST ENDE — Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ende, NTT ricuh. Seorang anggota DPRD dari Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura), HIKP alias Iwan (51), melaporkan Ketua DPRD Ende FT alias F dari PDI Perjuangan ke kepolisian atas dugaan penganiayaan.
Laporan dibuat Iwan pada Selasa (1/9/2026) ke Polres Ende. Peristiwa dugaan pemukulan disebut terjadi di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Ende pada hari yang sama sekitar pukul 11.45 WITA.
Berdasarkan surat tanda bukti lapor yang diterima, perkara tersebut dicatat sebagai dugaan penganiayaan. Iwan tercatat sebagai korban, sedangkan FT alias F menjadi pihak terlapor.
Menurut informasi yang dihimpun, insiden bermula dari perbedaan pendapat saat pembahasan agenda aspirasi masyarakat korban gempa.
Iwan yang mewakili Fraksi Hanura menyoroti lambannya penyaluran bantuan untuk warga terdampak gempa magnitudo 7,7 dan 10.334 gempa susulan yang masih melanda Ende hingga saat ini.
Perdebatan memanas ketika pembahasan dinilai berbelit dan tidak menghasilkan solusi konkret. Adu argumen antara Iwan dan Ketua DPRD FT diduga berujung pada dorongan hingga pemukulan di tengah ruang sidang.
“Saya memilih jalur hukum bukan untuk kepentingan pribadi. Ini terjadi di lembaga terhormat yang semestinya jadi ruang pelayanan publik. Saya juga mewakili Partai Hanura dan suara rakyat yang memilih saya,” kata Iwan, Selasa (1/9/2026).
Ia berharap aparat penegak hukum memproses laporan secara profesional agar ada kepastian hukum dan tidak berkembang menjadi konflik politik.
BACA JUGA:
Dari Atambua ke Lembata: Ini Kronologi Lengkap Laporan Dugaan Perselingkuhan Komisioner Bawaslu Belu
Sorotan Publik: “Wakil Rakyat Malah Tengkar”
Insiden ini langsung viral dan mendapat sorotan warganet di media sosial.
Akun X @Gi_N0NG menyindir:
“Di sela masyarakat masih dilanda trauma gempa magnitudo 7,7 dengan gempa susulan 10.334 sampai saat ini. DPRD Ende buat gempa susulan di ruang sidang”
Komentar lain juga pedas:
“gaji dan tunjangannya minta besar, tapi kerjaannya hanya tengkar, solusi ke masyarakat gak ada”
“Beginilah wakil rakyat sekarang.”
Warganet menilai, di tengah masyarakat Ende yang masih berjuang pulih dari bencana, wakil rakyat justru gaduh di ruang sidang.
Kasus ini menjadi sorotan karena terjadi di Ruang Paripurna DPRD — ruang simbol lembaga legislatif yang membawa mandat rakyat.
Sebagai kader Hanura, Iwan menegaskan proses hukum harus berjalan sesuai peraturan perundang-undangan agar tidak mengaburkan substansi perkara.
“Penyelesaian kasus ini diharapkan tidak berhenti pada persoalan antarindividu. Ada kepentingan lebih besar: menjaga marwah lembaga legislatif dan memastikan setiap persoalan diselesaikan melalui mekanisme hukum,” ujarnya.
Ia juga berharap pimpinan partai politik terkait mengambil sikap aktif dan proporsional agar rasa keadilan korban tetap diperhatikan tanpa mengorbankan prinsip hukum.
Hingga berita ini diturunkan, konfirmasi dari Ketua DPRD Ende FT dan pimpinan DPRD belum diperoleh. Polres Ende juga belum merilis perkembangan pemeriksaan terhadap laporan tersebut.**
