Ade Batubara Soroti Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan Madina Rp5,18 Miliar: Ada Dugaan Kutipan Puluhan Juta per Puskesmas

Diterbitkan Senin, 27 Juli, 2026 by NKRIPOST

NKRIPOST MANDAILING NATAL – Aktivis dan Tokoh Pemuda Sumatera Utara, Misron Saidi alias Ade Batubara, kembali menyoroti penggunaan Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) TA 2025 senilai Rp5.181.564.784.

Ia mendesak adanya audit terbuka dan transparan karena ditemukan sejumlah kejanggalan, mulai dari skema pengadaan, kewajaran harga, hingga dugaan kutipan Rp20–30 juta per Puskesmas.

Berdasarkan data LPSE dan hasil investigasi, anggaran BOK 2025 Madina dibagi 2 paket besar yang diumumkan 20 Maret 2025:

1. Belanja Obat Pelayanan Kesehatan Dasar
Rp3.661.864.784 – Untuk 26 Puskesmas se-Madina
2. Belanja Reagensia Sanitarian Kit
Rp1.519.700.000 – Pengadaan 26 unit Sanitarian Kit

Total: Rp5.181.564.784

4 POIN KEJANGGALAN YANG DISOROT ADE BATUBARA

1. Alokasi Obat Rp3,66 Miliar Tidak Dirinci per Puskesmas
Paket obat dicatat sebagai 1 paket untuk 26 Puskesmas tanpa rincian alokasi masing-masing.
Jika dibagi rata, tiap Puskesmas hanya dapat Rp140,8 juta untuk 9 bulan atau Rp15,6 juta per bulan.
“Format tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan distribusi. Masyarakat berhak tahu berapa jatah obat untuk Puskesmasnya,” tegas Ade Batubara.

2. Dugaan Kutipan Rp20–30 Juta per Puskesmas
Ade Batubara menyebut beredar informasi di lapangan adanya pungutan terhadap Puskesmas terkait pencairan BOK.
“Kita mempertanyakan, apa benar ada dugaan kutipan Rp20–30 juta per Puskesmas? Ini sudah menjadi rahasia umum dan harus ditelusuri kebenarannya,” ujarnya.

3. Harga Sanitarian Kit Rp58,45 Juta/unit Diduga Jauh di Atas Harga Pasar
Pengadaan 26 unit Sanitarian Kit senilai Rp1.519.700.000 atau Rp58.450.000 per unit.
Menurut Ade, harga pasar alat sejenis umumnya Rp15 juta – Rp25 juta per unit tergantung spesifikasi.
“Jika ada selisih harga signifikan, maka audit independen wajib dilakukan untuk memastikan tidak ada pemborosan keuangan daerah,” katanya.

4. Minim Obat Dasar & Aspek Lingkungan Diabaikan
Di tengah anggaran operasional besar, muncul informasi minimnya ketersediaan obat dasar di salah satu Puskesmas.
Selain itu, pengadaan reagensia laboratorium belum terlihat memperhatikan pengelolaan limbah B3, serta berpotensi tumpang tindih dengan anggaran operasional kesehatan lain.
“Tidak dicantumkannya aspek Sustainable Public Procurement (SPP) pada pengadaan sebesar ini juga patut dipertanyakan,” tambahnya.

BACA JUGA:

Ironi Kotanopan Madina: Kampung Pejabat Besar Dihancurkan Mafia PETI, Elite Bisu Publik Curiga Ada Konspirasi

Ade Batubara menegaskan setiap rupiah APBD harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Jika ditemukan indikasi ketidakefisienan, ketidakwajaran harga, atau adanya indikasi kuat pungutan di luar ketentuan, maka sudah menjadi kewajiban seluruh pihak untuk melakukan pengawasan dan audit secara terbuka,” tegasnya.

Ia mengajak:
1. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
3. Aparat Penegak Hukum (APH)
4. Seluruh elemen masyarakat Madina

Untuk bersama-sama mengawal penggunaan BOK 2025 agar efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

“Mari sama-sama kita soroti hal ini demi memperbaiki citra pelayanan kesehatan di Madina yang kita cintai bersama,” ajaknya.

Dengan keterbukaan data dan audit, Ade berharap masyarakat Madina bisa merasakan langsung dampak BOK, bukan hanya angka besar di atas kertas. Ia juga meminta Dinkes Madina segera memberikan penjelasan resmi terkait rincian distribusi obat dan harga satuan Sanitarian Kit.

Hingga berita ini diterbitkan, konfirmasi ke Kadinkes Madina masih diupayakan. Redaksi NKRIPOST membuka ruang hak jawab. (Red)