Ironi Kotanopan: Kampung Pejabat Besar Dihancurkan Mafia PETI, Elite ‘Bisu’ Publik Curiga Ada Konspirasi
Diterbitkan Senin, 27 Juli, 2026 by NKRIPOST
NKRIPOST MANDAILING NATAL – Ironi Kotanopan. Kampung halaman para tokoh besar di Sumatera Utara (Sumut) kini porak-poranda. Di sepanjang aliran sungai dan lereng hutan Kotanopan, deru mesin ekskavator Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) meraung siang-malam. Alam dirusak terang-terangan, sementara wibawa hukum dan para pejabat asal daerah itu seolah tak berkutik di hadapan mafia tambang.
Kotanopan hari ini berubah menjadi “kota tambang ilegal”. Sungai keruh, hutan gundul, dan lubang-lubang galian menganga.
Ironisnya, daerah ini adalah tanah kelahiran sederet pejabat publik “mentereng” Sumut:
1. Atika Azmi Utammi Nasution – Wakil Bupati Mandailing Natal
2. Indah Annisa – Wakil Ketua DPRD Madina
3. H. Aswin Parinduri – Anggota DPRD Sumut, Ketua Fraksi Golkar
4. Rahmat Rayyan Nasution – Anggota DPRD Sumut Fraksi Gerindra
Nama besar mereka yang “konon” punya pengaruh, ternyata tak ada artinya di mata para toke PETI. Tidak ada ketegasan, tidak ada penertiban.
“Ini sinyal kuat runtuhnya wibawa kepemimpinan daerah. Hukum kalah di hadapan cukong. Para elit asal Kotanopan dilecehkan dan dipandang sebelah mata,” ujar Direktur Eksekutif The Madina Green Institute, Ridwandi Nasution, di Panyabungan, Sabtu (26/7/2026).
Yang lebih menyakitkan, suara keras aktivis dan media selama ini hanya dibalas dengan “tutup mulut dan no comment” dari para tokoh asal Kotanopan.
Sikap pasif itu memicu kecurigaan publik.
“Sikap pasif dan ketidakpedulian para figur publik asal Kotanopan makin memperjelas indikasi pembiaran sistemik dan dugaan konspirasi kotor. Di mana suara Bu Atika, Pak Aswin, Bu Indah, Pak Rayyan soal PETI di Kotanopan?” tanya Ridwandi.
Menurutnya, diamnya para elit wajar memunculkan spekulasi liar adanya dugaan aliran upeti dari PETI ke kantong pejabat.
“Kehadiran dan tanggung jawab para pemimpin elit dari Kotanopan di mana? Miris, daerah asal sendiri dibiarkan diacak-acak. Atau jangan-jangan mereka ikut asyik menikmati PETI untuk memperbanyak pundi-pundi?” sindirnya.
Ridwandi menyebut para pejabat di atas gagal total melindungi kampung halaman.
“Kita tak usah terlalu berharap pada Bu Wabup dan para wakil rakyat asal Kotanopan. Melindungi kampungnya sendiri saja gagal, bagaimana bisa membenahi Madina atau Sumut. Itu mustahil,” tegasnya.
Ridwandi mengekspos temuan di lapangan. Ia menuding ada oknum Kepala Desa berinisial GD dan rekannya PWG sebagai aktor intelektual/pengendali utama operasional PETI di Kotanopan.
Keduanya disebut “mengamankan” aktivitas ilegal agar luput dari jerat hukum.
“Saya bisa menjamin bila GD dan PW ditangkap, maka PETI di Madina akan tutup total,” ujarnya.
BACA JUGA:
Kapolres Madina Diduga Tutup Mata Soal Tambang Emas Ilegal Hingga Blokir WhatsApp Wartawan
Karena aparat daerah dinilai gagal, kini bola panas dilempar ke Mabes Polri.
Elemen masyarakat Madina mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin operasi penertiban PETI skala besar di Madina.
“Publik menantang keberanian dan taring Kapolri. Segera terjunkan Tim Bareskrim untuk memberangus habis PETI di Kotanopan dan meringkus GD serta PW ke meja hijau,” tegas Ridwandi.
“Negara harus hadir. Hukum tidak bisa dipermainkan dan tidak bisa dibeli oleh cukong yang memperkaya diri di atas kehancuran ekologi Kotanopan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, awak media sedang berupaya melakukan konfirmasi kepada Wabup Atika, Aswin, Indah, dan Rayyan terkait kerusakan Kotanopan dan maraknya PETI di kampung halaman mereka.*** Magrifatulloh_
