DPP AKJII Desak Presiden Prabowo Copot Kapolri dan Kajagung, Ini Alasannya!
Diterbitkan Kamis, 23 Juli, 2026 by NKRIPOST
NKRIPOST JAKARTA – Agus Yusuf Ahmadi, S.H., M.H.,C.Me., CLA, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Kajian Jurnalis Independen Indonesia (AKJII) menyebut kasus Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Febrie Adriansyah sebagai sinyal ancaman serius bagi stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan itu disampaikan Yusuf dalam agenda konsolidasi Tim Khusus Research and Development Agency DPP AKJII di Hotel Paragon, Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Senin-Kamis (20-23 Juli 2026).
Yusuf menyoroti hingga saat ini Febrie Adriansyah belum ditangkap dan belum ditahan. Status hukumnya pun masih “abu-abu” antara saksi dan tersangka, dan keberadaannya tidak diketahui publik.
“Kasus Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah adalah Sinyal Ancaman Serius Untuk Presiden Prabowo. Ini bukan main-main karena berkaitan dengan stabilitas pemerintahan dan penegakan hukum. Persaingan institusi yang langsung di bawah komando presiden, dalam hal ini Kejaksaan diduga dikorbankan dan mengorbankan, terindikasi banyak yang terlibat di dalamnya,” jelas Yusuf, Ketua Umum DPP AKJII periode 2026-2031, Rabu (23/7).
Ia menduga kasus ini membuktikan lemahnya fungsi intelijen internal terhadap “permainan kotor” di internal aparat penegak hukum.
“Diduga kuat berkaitan dengan dugaan gratifikasi, suap, pemerasan, dan atau bahkan perintah atasan,” tegas advokat yang juga tergabung dalam Persatuan Advokat Indonesia ini.
Yusuf mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun tangan mengambil alih penyidikan.
“Bagaimana mau mengusut siapa saja yang terlibat dalam kasus mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, jika yang menangani perkara ini dari Kejaksaan sendiri? Bagaimana jika pimpinannya diduga terindikasi keterlibatan? Ini tidak mungkin bisa berjalan. Maka KPK harus segera turun tangan, tangkap dan tahan, sebelum kabur keluar negeri,” papar Yusuf.
Ia menilai ada upaya penggerusan dan pelemahan di dalam pemerintahan Presiden Prabowo dari oknum aparatur penegak hukum.
BACA JUGA:
Isu Reshuffle Kabinet Merah Putih Menguat Juli 2026, Sejumlah Nama Menteri Disebut Masuk Bursa Evaluasi
Yusuf juga mengkritisi proses penanganan kasus yang dinilai menerjang mekanisme KUHAP.
“Kasus mantan Jampidsus Febrie Adriansyah ini transenden buruk penegakan hukum di Indonesia. KUHAP mengatur dengan jelas dan tegas batasan wewenang penyidik Polri. Bagaimana bisa Polri melimpahkan perkara pada tahap penyidikan ke Kejaksaan, yang seharusnya perkara tersebut sudah dinyatakan lengkap P21 bisa lanjut ke tahap penuntutan,” ujarnya.
Melihat adanya konflik terbuka antara dua institusi penegak hukum, Yusuf meminta langkah tegas dari Presiden.
“Publik sudah menyaksikan Kejagung Vs Polri. Maka solusinya jelas, untuk stabilitas bangsa dan negara maka Presiden Prabowo harus tegas copot Kapolri dan Jaksa Agung. Sudah terlalu lama semua ini,” tegas Yusuf yang juga menjabat Direktur Eksekutif Sapujagad Institut.
Ia mengingatkan, meski 5 pejabat baru Kejagung baru saja dilantik Presiden Prabowo, namun itu belum cukup.
“Kami mendesak Presiden untuk segera mengganti Kapolri dan Jaksa Agung, serta memperkuat tim intelijen khusus presiden,” tambahnya.
BACA JUGA:
Korps Pasgibra Nusantara Minta Presiden Segera Evaluasi Kapolri dan Jaksa Agung, Iwa Kustiwa: Sudah Terlalu Menjabat
Ketegangan antara Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kepolisian RI (Polri) mencuat ke publik setelah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri secara langsung menetapkan Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah sebagai tersangka dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Di sisi lain, Kejagung juga menetapkan perwira tinggi Polri berpangkat Brigjen Pol LMI sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis.
Setelah kasus menguap ke publik, pimpinan kedua institusi sempat bertemu dan menegaskan tidak ada perpecahan. Namun menurut Yusuf, proses hukum yang berjalan justru menunjukkan penyimpangan prosedur KUHAP pada tahap penyidikan kasus eks Jampidsus tersebut.***
