Analisis Dr. Iswadi: Problem Komunikasi Kabinet Prabowo Cerminkan Tantangan Konsolidasi Pemerintahan

Diterbitkan Minggu, 5 Juli, 2026 by NKRIPOST

NKRIPOST JAKARTA – Pengamat politik Dr. Iswadi menilai bahwa problem komunikasi yang menjadi sorotan dalam pemberitaan mengenai Kabinet Prabowo tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan teknis kehumasan pemerintah. Lebih dari itu, fenomena tersebut merupakan refleksi dari dinamika konsolidasi pemerintahan pada fase awal kekuasaan, ketika koordinasi antarkementerian, penyelarasan agenda kebijakan, serta pengendalian narasi publik masih berada dalam proses penguatan.

Menurut Dr. Iswadi, dalam perspektif ilmu politik dan administrasi publik, komunikasi merupakan instrumen strategis yang menentukan efektivitas pemerintahan. Pemerintah modern tidak hanya dituntut menghasilkan kebijakan yang berkualitas, tetapi juga mampu membangun komunikasi yang konsisten, kredibel, dan berbasis data. Kegagalan dalam membangun komunikasi publik berpotensi mengurangi legitimasi politik, meskipun substansi kebijakan yang dijalankan memiliki tujuan yang baik.

“Di era demokrasi digital, persepsi publik terhadap pemerintah tidak hanya dibentuk oleh capaian kebijakan, tetapi juga oleh kualitas komunikasi yang menyertainya. Politik hari ini adalah politik persepsi. Karena itu, komunikasi bukan lagi fungsi pelengkap, melainkan bagian integral dari tata kelola pemerintahan,” ujar Dr. Iswadi melalui keterangan tertulisnya yang diterima media ini, minggu (5/7) .

Ia menjelaskan bahwa pemberitaan mengenai problem komunikasi kabinet menunjukkan adanya tantangan dalam membangun single government narrative, yaitu kemampuan seluruh institusi pemerintah menyampaikan pesan yang selaras kepada masyarakat. Dalam praktik pemerintahan, perbedaan penjelasan antarkementerian atau antarpejabat sering kali memunculkan interpretasi yang berbeda, sehingga ruang publik dipenuhi spekulasi dan perdebatan yang sebenarnya dapat dihindari melalui koordinasi komunikasi yang lebih efektif.

Dr. Iswadi menilai bahwa komunikasi pemerintahan merupakan representasi langsung dari kapasitas koordinasi birokrasi. Semakin sering muncul pernyataan yang saling bertentangan, semakin besar pula persepsi publik bahwa koordinasi internal pemerintah belum berjalan optimal. Dalam konteks tersebut, komunikasi bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi indikator kualitas tata kelola pemerintahan.

Lebih lanjut, ia berpandangan bahwa tantangan komunikasi yang dihadapi Kabinet Prabowo tidak dapat dilepaskan dari karakter koalisi pemerintahan yang terdiri atas beragam kekuatan politik dengan latar belakang kepentingan yang berbeda. Kondisi tersebut membutuhkan kepemimpinan komunikasi yang kuat agar seluruh kementerian bergerak dalam kerangka kebijakan dan narasi yang sama. Tanpa koordinasi yang solid, setiap kementerian berpotensi membangun framing sendiri terhadap kebijakan pemerintah sehingga menimbulkan fragmentasi informasi di ruang publik.

BACA JUGA:

Dr. Iswadi Desak Pemerintah Terbitkan Perpres Hilirisasi Blok Andaman di KEKAL ARUN Untuk Perkuat Investasi dan Ekonomi Aceh

Menurut Dr. Iswadi, terdapat tiga persoalan utama yang perlu menjadi perhatian pemerintah.

Pertama, belum optimalnya integrasi komunikasi strategis antarkementerian. Dalam isu isu strategis yang menyangkut kepentingan publik, setiap kementerian seharusnya menyampaikan pesan yang konsisten berdasarkan arah kebijakan Presiden. Inkonsistensi komunikasi akan memperbesar peluang munculnya disinformasi maupun misinformasi yang pada akhirnya menggerus kepercayaan masyarakat.

Kedua, pemerintah perlu memperkuat pendekatan komunikasi berbasis substansi, bukan sekadar respons terhadap polemik yang berkembang. Selama ini komunikasi pemerintah cenderung bersifat reaktif setelah suatu isu menjadi kontroversi. Padahal, komunikasi publik yang efektif seharusnya bersifat antisipatif dengan menjelaskan latar belakang, tujuan, manfaat, serta dampak kebijakan sebelum ruang publik dipenuhi berbagai spekulasi.

Ketiga, pemerintah perlu membangun sistem komunikasi yang lebih adaptif terhadap perubahan lanskap media. Perkembangan media digital menyebabkan siklus informasi berlangsung dalam hitungan menit. Dalam situasi demikian, keterlambatan pemerintah memberikan penjelasan akan membuka ruang bagi pembentukan opini oleh aktor-aktor lain yang belum tentu memiliki informasi yang utuh.

Dr. Iswadi menegaskan bahwa komunikasi publik pada akhirnya berkaitan erat dengan legitimasi politik. Dalam teori politik, legitimasi tidak hanya diperoleh melalui kemenangan elektoral ataupun keberhasilan menjalankan program pembangunan, tetapi juga melalui kemampuan pemerintah membangun kepercayaan masyarakat secara berkelanjutan. Kepercayaan tersebut lahir dari konsistensi antara kebijakan, tindakan, dan komunikasi pemerintah.

Ia juga mengingatkan bahwa kritik terhadap komunikasi kabinet tidak semestinya dimaknai sebagai penilaian bahwa pemerintahan gagal. Sebaliknya, kritik harus diposisikan sebagai mekanisme evaluasi yang konstruktif untuk memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan. Pemerintahan yang demokratis justru ditandai oleh kesediaan melakukan koreksi terhadap kelemahan internal, termasuk dalam aspek komunikasi publik.

Menurut Dr. Iswadi, Presiden Prabowo memiliki peluang untuk menjadikan momentum ini sebagai titik balik dalam memperkuat manajemen komunikasi nasional. Diperlukan sistem koordinasi yang lebih terpusat, penguatan fungsi komunikasi strategis di lingkungan kabinet, serta peningkatan kapasitas para pejabat publik dalam menyampaikan informasi secara akurat, terukur, dan tidak kontradiktif.

“Keberhasilan pemerintahan lima tahun ke depan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghasilkan kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kepercayaan publik melalui komunikasi yang efektif. Di tengah kompetisi narasi yang semakin kuat di ruang digital, komunikasi pemerintahan merupakan bagian dari strategi kepemimpinan nasional yang tidak dapat diabaikan,”tutur Dr. Iswadi.

Bagi Dr. Iswadi, isu komunikasi Kabinet Prabowo merupakan pengingat bahwa kualitas demokrasi tidak hanya bergantung pada proses pengambilan keputusan, tetapi juga pada kemampuan negara menghadirkan informasi yang transparan, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintahan yang mampu mengonsolidasikan komunikasi publik secara efektif akan memiliki modal politik yang lebih kuat untuk menjalankan agenda pembangunan, menjaga stabilitas nasional, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.***