Begini Kata Dr.Iswadi Tentang Presiden Prabowo Kumpulkan 1.200 Rektor-Guru Besar se-Indonesia di Istana

Diterbitkan Kamis, 15 Januari, 2026 by NKRIPOST

NKRIPOST JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto membuat langkah yang jarang terjadi dalam sejarah kepemimpinan nasional dengan mengumpulkan sekitar 1.200 rektor dan guru besar dari seluruh Indonesia di Istana Negara. Peristiwa ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan mengandung pesan simbolik dan strategis yang kuat. Menurut Dr. Iswadi, langkah tersebut harus dibaca sebagai sinyal awal tentang arah baru relasi antara negara dan dunia akademik di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

Dalam pandangan Dr. Iswadi, Presiden Prabowo memahami bahwa tantangan Indonesia ke depan tidak lagi bertumpu semata pada kekuatan politik atau ekonomi, tetapi pada kualitas sumber daya manusia dan kemandirian intelektual bangsa. Dengan mengundang para rektor dan guru besar puncak otoritas keilmuan di perguruan tinggi Presiden seolah ingin menegaskan bahwa kampus bukan sekadar menara gading, melainkan mitra strategis negara dalam merancang masa depan.

Dr. Iswadi menilai pertemuan tersebut sebagai upaya membangun kembali kepercayaan antara pemerintah dan dunia akademik. Selama bertahun tahun, relasi ini kerap diwarnai jarak, bahkan kecurigaan. Akademisi sering dipandang terlalu kritis, sementara negara dianggap terlalu dominan. Di sinilah makna penting pertemuan di Istana: ruang simbol kekuasaan dibuka bagi para ilmuwan, seakan menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan ditempatkan sejajar dengan kekuasaan politik.

Lebih jauh, Dr. Iswadi melihat langkah ini sebagai pengakuan bahwa kompleksitas persoalan bangsa mulai dari ketahanan pangan, energi, pertahanan, hingga transformasi digital tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan instan. Negara membutuhkan riset yang kuat, kebijakan berbasis data, dan keberanian untuk mendengar suara kampus. Dalam konteks ini, mengumpulkan 1.200 rektor dan guru besar bukanlah soal jumlah, melainkan tentang membangun orkestrasi gagasan nasional.

Namun demikian, Dr. Iswadi juga mengingatkan bahwa pertemuan besar seperti ini tidak boleh berhenti pada retorika. Tantangan sesungguhnya justru muncul setelah lampu lampu Istana padam dan para akademisi kembali ke kampus masing-masing. Apakah negara sungguh-sungguh membuka ruang kebebasan akademik? Apakah hasil hasil riset akan menjadi rujukan nyata dalam pengambilan kebijakan? Pertanyaan-pertanyaan ini, menurutnya, menjadi ukuran keberhasilan langkah Presiden Prabowo.

Dr. Iswadi menekankan bahwa guru besar dan rektor bukan hanya administrator atau simbol intelektual, tetapi penjaga nurani akademik bangsa. Ketika mereka diajak duduk bersama Presiden, tanggung jawab moral mereka pun semakin besar. Mereka dituntut tidak hanya loyal pada institusi, tetapi juga berani menyampaikan kebenaran ilmiah, meskipun tidak selalu sejalan dengan kepentingan politik jangka pendek.

BACA JUGA:

Soal Pemutusan Kontrak PPPK, Dr. Iswadi: Guru Wajib Diangkat CPNS, Negara Harus Hadir

Dalam Pandangan Dr. Iswadi, pertemuan di Istana juga dapat dibaca sebagai ajakan kepada dunia kampus untuk keluar dari zona nyaman. Kampus tidak cukup hanya produktif menulis jurnal, tetapi juga harus hadir dalam realitas sosial bangsa. Presiden Prabowo, dalam konteks ini, dipandang sedang mendorong agar ilmu pengetahuan menjadi kekuatan transformatif, bukan sekadar prestise akademik.

Meski demikian, Dr. Iswadi menggarisbawahi pentingnya menjaga batas yang sehat antara kekuasaan dan akademisi. Kolaborasi tidak boleh berubah menjadi kooptasi. Kampus harus tetap kritis, independen, dan berpihak pada kepentingan publik. Justru di situlah nilai strategis akademisi bagi negara: sebagai penyeimbang, pengingat, dan pemberi arah berbasis nalar.

Pada akhirnya, menurut Dr. Iswadi, peristiwa Presiden Prabowo mengumpulkan 1.200 rektor dan guru besar di Istana adalah sebuah pembuka bab. Ia bukan akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari pertaruhan besar: apakah Indonesia mampu menjadikan ilmu pengetahuan sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Jawaban atas pertaruhan itu tidak hanya berada di tangan Presiden, tetapi juga di pundak para akademisi yang telah dipanggil untuk ikut memikul tanggung jawab sejarah bangsa.***