Prabowo Singgung Raja Kecil yang Melawan Perintah Efisiensi Anggaran, Begini Respon Dr. Iswadi
Diterbitkan Selasa, 11 Februari, 2025 by NKRIPOST
NKRIPOST JAKARTA – Ketua Umum Solidaritas Pemersatu Bangsa Indonesia (SPBI) Dr. Iswadi, M.Pd mengatakan Dalam beberapa waktu terakhir, isu mengenai efisiensi anggaran negara menjadi sorotan publik, terutama setelah pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto , Prabowo mengungkapkan kekesalannya terhadap para pejabat atau “raja kecil” yang menentang kebijakan efisiensi anggaran yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Menurutnya, para pejabat tersebut dianggap sebagai hambatan bagi tercapainya tujuan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif. Respon terhadap pernyataan ini datang dari berbagai kalangan, termasuk Dr. Iswadi, M.Pd, seorang akademisi dan pengamat kebijakan publik.
Dalam pandangan Dr. Iswadi, pernyataan Prabowo mengenai “raja kecil” yang menentang efisiensi anggaran ini seharusnya dilihat dengan lebih mendalam. Menurutnya, penyebutan “raja kecil” bisa memicu perdebatan dan bahkan menimbulkan ketegangan antara pihak pemerintah pusat dan daerah.
“Konsep “raja kecil” sendiri merujuk pada pejabat-pejabat daerah atau birokrasi yang berkuasa dalam lingkup wilayah tertentu, yang sering kali memiliki kekuasaan dan pengaruh yang cukup besar di daerahnya masing-masing. Mereka ini kerap kali bertindak secara otonom, bahkan terkadang berseberangan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.” Pungkas Dr. Iswadi, M. Pd. kepada wartawan, Selasa 11 Februari 2025
BACA JUGA:
Presiden Prabowo Sebut Ada yang Mau Pisahkannya Dengan Jokowi
Ketum SPBI Dr. Iswadi Nilai Reshuffle Kabinet Akan Menjadi Energi Baru untuk Mewujudkan Visi Prabowo
Presiden Prabowo Subianto Buka Kongres XVIII Muslimat NU, Sampaikan Pesan Ini
Dr. Iswadi menilai bahwa pernyataan Prabowo, meski mungkin berniat untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang tidak sejalan dengan efisiensi anggaran, harus dilihat dari perspektif yang lebih luas. Hal ini dikarenakan para pejabat daerah atau “raja kecil” tidak selalu memiliki niat buruk dalam menjalankan pemerintahan.
“Banyak di antara mereka yang terjebak dalam sistem yang sulit untuk diubah dan terkadang harus mengakomodasi kepentingan lokal yang bersifat urgensi. Oleh karena itu, menurut Dr. Iswadi, penyelesaian masalah ini tidak bisa hanya dilakukan dengan pendekatan yang konfrontatif, melainkan membutuhkan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis dialog.” Tuturnya.
Sebagai seorang akademisi, Dr. Iswadi mengingatkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran seharusnya tidak hanya dilihat sebagai upaya untuk mengurangi pengeluaran, melainkan juga sebagai usaha untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan.
“Dalam konteks ini, efisiensi anggaran harus mempertimbangkan dampaknya terhadap pembangunan daerah dan masyarakat. Misalnya, jika kebijakan efisiensi anggaran membuat program-program yang berdampak langsung pada masyarakat terhambat, maka dampaknya bisa lebih besar dari sekadar penghematan anggaran itu sendiri.”Ujarnya.
Selanjutnya, Dr. Iswadi mengkritisi bahwa meskipun kebijakan efisiensi anggaran adalah hal yang penting, tidak bisa dipungkiri bahwa implementasi di lapangan sering kali dihadapkan pada berbagai kendala. Pejabat daerah sering kali memiliki tantangan yang lebih besar dalam mengelola anggaran, karena mereka harus memperhatikan berbagai kebutuhan masyarakat yang beragam.
“Di sisi lain, mereka juga harus menghadapi tekanan dari berbagai pihak yang ingin memastikan bahwa program-program tertentu tetap berjalan, meskipun dalam kondisi anggaran yang terbatas.” Pungkasnya.
Dalam hal ini, Dr. Iswadi menekankan pentingnya dialog antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ia percaya bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan oleh pemerintah pusat harus disosialisasikan secara baik kepada pemerintah daerah, dengan mempertimbangkan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing daerah.
“Pemerintah daerah juga perlu diberikan ruang untuk memberikan masukan mengenai bagaimana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara lebih efektif, tanpa mengorbankan kebutuhan mendasar masyarakat di daerah.” Tuturnya.
Selain itu, Dr. Iswadi juga menyarankan agar pemerintah pusat memberikan pelatihan dan pendampingan yang lebih intensif kepada pejabat daerah mengenai cara-cara untuk mengelola anggaran dengan lebih efisien. Hal ini dapat membantu mereka untuk lebih memahami prinsip-prinsip efisiensi anggaran, serta cara-cara untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada.
“Dalam konteks ini, pemerintah pusat tidak hanya memberikan perintah, tetapi juga menyediakan dukungan yang diperlukan oleh pemerintah daerah agar kebijakan efisiensi anggaran dapat diimplementasikan dengan baik.” Ungkapnya Iswadi.
Pernyataan Prabowo yang menyinggung tentang “raja kecil” yang menentang kebijakan efisiensi anggaran juga mendapat perhatian dalam konteks pemerintahan yang lebih besar. Dr. Iswadi mengingatkan bahwa kebijakan anggaran yang terlalu kaku dan tidak memperhatikan kondisi lokal bisa berujung pada ketegangan politik.
“Jika pemerintah pusat terkesan mengabaikan kebutuhan dan dinamika di daerah, hal ini bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang ada. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan antara kebutuhan efisiensi anggaran dan pemenuhan kebutuhan masyarakat daerah.” Tandasnya.
Secara keseluruhan, Dr. Iswadi melihat bahwa pernyataan Prabowo yang menyebut “raja kecil” merupakan kritik yang perlu dijadikan bahan refleksi bagi semua pihak. Namun, untuk mewujudkan efisiensi anggaran yang ideal, dibutuhkan pendekatan yang tidak hanya mengandalkan kekuatan dari atas, tetapi juga membangun komunikasi dan kerjasama yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah. Dialog yang konstruktif dan kesepakatan yang saling menguntungkan adalah kunci untuk mencapai tujuan efisiensi anggaran tanpa merugikan kepentingan rakyat.
“Dalam pandangannya, keberhasilan dalam efisiensi anggaran bukan hanya ditentukan oleh seberapa banyak anggaran yang dapat dipangkas, tetapi juga oleh sejauh mana kebijakan tersebut memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.” pungkas Alumni Program Doktoral Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta tersebut.
Oleh karena itu, Dr. Iswadi mengajak semua pihak untuk tidak hanya fokus pada angka-angka anggaran, tetapi juga pada dampak nyata yang dapat diberikan kepada rakyat Indonesia.***
