Aksi Jilid 4, GMNI Desak PJS Wali Kota Malang Usut Tuntas Kasus Tragedi Kanjuruhan
Diterbitkan Sabtu, 28 Oktober, 2023 by NKRIPOST
NKRIPOST, KOTA MALANG – Puluhan Mahasiswa/i yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Malang kembali melakukan aksi Jilid empat (4) menuntut keadilan atas kasus Tragedi Kanjuruhan yang memakan korban 135+ orang kepada Pjs Wali Kota Malang di Depan halaman Kantor Wali Kota Malang, Jumat (26/10/2023).
Masa aksi mendesak Pemerintah Kota Malang dan seluruh elemen untuk segera mengusut tuntas Tragedi Kanjuruhan 01 Oktober 2022 lalu kepada oknum pelaku yang seadil-adilnya dengan memberikan hukuman yang setimpal.
Pantauan Media Nkripost.co di lokasi, Ketua GMNI Kota Malang Stanis Laus Asa Umbu Sogara saat dimintai keterangan menegaskan Pemerintah Pusat dan Pemkot Malang belom berpihak kepada korban, masih berpihak kepada oknum pelaku.
“Seharunya dari korban 135+ orang yang tewas keluarga korban mendapatkan keadilan yang paling adil dengan memberikan hukuman seberat-beratnya kepada oknum pelaku atas kelalaian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka,” ujar Bung Stanis.
Ia juga menyerukan semakin kesini kasus Tragedi Kanjuruhan lenyap dan hanyut di terjang para pemangku kebijakan.
“Semakin hari semakin jelas bahwa Pemerintah tidak bertanggung jawab atas hilangnya nyawa 135+ orang terlebih khusus Pemkot Malang tidak mau mengawal secara masif atas Tragedi Kanjuruhan Malang,” tegas Stanis saat orasi di depan halaman kantor Wali Kota Malang.
Adapun poin tuntutan dalam aksi Jilid 4 oleh GMNI Kota Malang diantaranya:
1. Mendesak Presiden Joko Widodo usut tuntas Tragedi Kanjuruhan Malang
2. Mendesak PJS Wali Kota Malang untuk mengusut tuntas Tragedi Kanjuruhan Malang
3. Mendesak Polri bertanggung jawab atas Tragedi Kanjuruhan Malang
4. Hentikan Renovasi Stadion Kanjuruhan Malang.
BACA JUGA:
GMNI Belu Ancam Demo, Desak Polisi Usut Tuntas Kasus Penyelundupan Pupuk Subsidi ke Timor Leste
Sayangnya, kata perwakilan korlap GMNI Kota Malang, aksi Jilid 4 kali ini terkesan tidak diindahkan oleh Pemerintah Kota Malang, bahkan tampak oknum Satpol PP dan oknum APH resort Malang Kota tidak mengijinkan masuk para peserta aksi.
“Kenapa menghalangi kami untuk masuk temui PJS Walikota Malang, mereka hanya diam membisu seperti patung hidup.” Ujarnya perwakilan korlap GMNI Kota Malang menceritakan kejadian saat itu.
Menurutnya, Pemerintah Kota Malang terkesan tidak mau merespon atas tuntutan yang disampaikan pihaknya.
“Pemerintah Kota Malang dan pemangku kebijakan lainnya tidak kooperatif atas tuntutan GMNI Kota Malang.” Ucapnya (Lau Kaza)
