Tingkatkan Pembangunan di Perbatasan, Pemkab Belu Adakan FGD
Diterbitkan Senin, 3 April, 2023 by NKRIPOST
NKRIPOST. BELU, NTT – Pemerintah Kabupaten Belu mengadakan Forum Grup Discusion (FGD) yang difasilitasi oleh Badan Pengelolah Perbatasan Daerah Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam kegiatan pengadaan Forum Grup Discusion (FGD) ini secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Belu, Drs. Aloysius Haleserens, di Atambua.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Belu, Drs. Aloysius Haleserens meminta kepada seluruh stakeholder untuk bersinergi dan mendukung pembangunan di kawasan perbatasan RI-RDTL, Kabupaten Belu secara terarah, terpadu dan sistematis.
“Kita berharap FGD sebagai wadah untuk saling bertukar pikiran dan ide untuk mensukseskan pembangunan perbatasan. Kegiatan ini menjadi momentum bersama dalam sinergitas dan optimalisasi pembangunan dikawasan perbatasan sehingga dapat mendorong terwujudnya pembangunan Kabupaten Belu yang Sehat, Berkarakter dan Kompetitif,” katanya.
Pada kesempatan itu, Wabup menyampaikan rasa terima kasih kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang telah menginput data secara riil sehingga FDG dapat terlaksana hari ini.
“BNPP sudah melakukan pemantauan pada enam titik lokasi kecamatan di perbatasan, yakni Kecamatan Kota Atambua, Atambua Selatan dan Atambua Barat, serta tiga kecamatan lainnya, yakni Kecamatan Kakuluk Mesak, Raihat dan Tasifeto Timur,” ungkapnya.
BACA JUGA:
Polres Belu Undang Inskait Gelar Rakor Lintas Sektoral Operasi Semana Santa 2023
Ia menjelaskan, pelaksanaan pemantauan dan sejenisnya di lakukan untuk mencari tahu apakah tiga variabel utama yang di laksanakan melalui 33 indikator itu sudah terpenuhi atau masih kurang dalam mengelola kawasan perbatasan.
“Ternyata indeks kita di tahun 2022 baru mencapai 0,48 persen dari target 0,52 persen yang ditetapkan. Berarti masih ada selisih 0,4 persen yang kita harus kejar sehingga dapat memenuhi target RPJMN 2020 – 2024,”tuturnya.
Selain itu, Lanjut Wabup, ia juga mengapresasi BNPP yang sudah menjembatani dan mengkoordinasi seluruh program kegiatan yang ada di Republik ini untuk mengeksekusi seluruh kebutuhan di 18 pusat kawasan strategis nasional termasuk di Kabupaten Belu.
“ Kita berharap dengan adanya wadah FGD ini, kedepannya indeks pengelolaan kawasan perbatasan ini di Kabupaten Belu menjadi meningkat. Kalaupun ada Force Majeure akibat bencana alam dan sejenisnya, pihak kementerian dapat membantu memperbaiki data-data riil yang kita berikan untuk dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan dan kebijakan dalam perencanaan kedepan,”ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat, Dr. Asnil, S.E, M.Si mengatakan, Tim BNPP Pusat hadir untuk mendiskusikan khususnya Kabupaten Belu sebagai salah satu pusat strategis nasional yang tertuang pada RPJMN tahun 2020 – 2024.
“Kita ingin melihat sejauh mana intervensi atau pembangunan yang ada di perbatasan ini bisa terlaksana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanah nawacita yang diinstruksikan Presiden Jokowi. Bahwa target indeks pengelolaan perbatasan yang tertuang di RPJMN 2020 – 2024 sebesar 0,52 persen untuk 18 PKSN,” katanya.*(Mario)
