Presiden Jokowi: Hentikan Suap dan Tidak Mau Dengar Pengusaha Kesulitan
Diterbitkan Senin, 9 Agustus, 2021 by NKRIPOST
NKRIPOST, JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengancam jajarannya yang terbukti meminta suap atau bahkan mempersulit pengajuan usaha di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Jokowi pada Peresmian Peluncuran Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko, Senin (9/8). Jokowi pada acara tersebut didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Investasi Indonesia/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia.
“Saya tidak mau lagi mendengar ada kesulitan yang dihadapi pengusaha, saya tidak mau ada lagi yang melakukan suap,” kata Presiden Joko Widodo.
Jokowi meminta bagi para pengusaha yang mendapat hambatan karena upaya tersebut untuk tak segan melapor.
“Jika ada aparat pemerintah yang tidak bersih, yang mencoba-coba laporkan kepada saya,” tegas Presiden.
Presiden Jokowi mengungkapkan OSS Berbasis Risiko tersebut merupakan bentuk reformasi kemudahan layanan perizinan.
“Hal ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan berusaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mendorong lebih banyak wirausaha baru, mempercepat transformasi sektor informal menjadi sektor formal, dan yang paling penting akan menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya,” tambah Presiden.
BACA JUGA:
Gubernur Riau Dan Kadis Kominfo Kompak “Membisu” Terkait Pergub
Jokowi mengatakan kepada semua pihak agar pandemi tidak boleh menghentikan upaya pemerintah untuk melakukan reformasi struktural.
“Berbagai agenda reformasi struktural terus akan kita lanjutkan. Aturan yang menghambat kemudahan yang berusaha akan terus kita pangkas, prosedur berusaha, dan investasi akan terus kita permudah,” ungkap Presiden.
Tujuannya, Presiden Jokowi iklim usaha di Indonesia berubah makin kondusif, memudahkan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berusaha.
BACA JUGA:
“Selain itu untuk meningkatkan kepercayaan investor agar membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya sehingga menjadi solusi atas persoalan pengangguran yang bertambah akibat dampak pandemi,” tambah Presiden.
Presiden Jokowi juga memerintahkan kepada para menteri dan kepala lembaga, gubernur, bupati, dan wali kota agar disiplin mengikuti kemudahan dalam OSS Berbasis Risiko tersebut.
“Saya akan cek langsung, saya akan awasi langsung implementasi di lapangan seperti apa. Apakah prosesnya semakin mudah? Apakah izin semakin berkurang? Apakah prosesnya semakin sederhana? Apakah biayanya semakin efisien? Apakah standarnya sama di seluruh Indonesia? Apakah layanannya semakin cepat? Ini yang akan saya ikuti,” jelas Presiden.(*** )
