NKRI POST

BERITA SEPUTAR NKRI

SELAMAT DATANG DI NKRI POST
TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI KAMI
SAMPAI JUMPA LAGI

Gubernur Riau Dinilai ‘Gebuk’ Pers Melalui PERGUB, SPRI: Mari Bersatu Kita Lawan

BAGIKAN :

NKRIPost.co | Riau – Peraturan Gubernur (PERGUB) Riau Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemprov Riau, disambut aksi penolakan dari sejumlah Organsiasi Pers di provinsi Riau .

Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pers Republik Indonesia Provinsi Riau (DPD SPRI Provinsi Riau) merupakan Salah satu organisasi Pers di Provinsi Riau yang bersuara lantang menolak peraturan Gubernur Riau tersebut

Hal tersebut di sampaikan Ferry Sibarani, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pers Republik Indonesia Provinsi Riau , (DPD SPRI Provinsi Riau) melalui siaran persnya yang diterima redaksi media ini di Pekanbaru. Minggu (20 Juni 2021)

Menurutnya Keberadaan Media-media dan Wartawan yang bukan aliansi Dewan Pers, saat ini di provinsi Riau cepat atau lambat akan tersingkir dalam hal kesempatan bekerjasama dengan Pemerintah terkait anggaran publikasi setiap tahun. Kenapa ? Karena Pemerintah Daerah Provinsi Riau melalui Peraturan Gubernur Riau Nomor 19 Tahun 2021 tentang kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemprov Riau sangat bertentangan dengan UU Pers, khususnya pada pasal 15 ayat (3) poin b, c dan h, menyangkut Terverifikasi Perusahaan Pers dan Wartawan UKW muda dan penanggungjawab Redaksi di persyaratkan dalam pergub tersebut sebagai syarat mutlak agar dapat kerjasama, sehingga kita perkirakan ratusan perusahaan Pers dan wartawan akan terbuang dari kerjasama dengan Pemerintah.

BACA JUGA

Lebih lanjut Ferry Sibarani menyampaikan sejumlah alasan yang mendasari Ia bersama organisasi Persnya tegas menolak Pergub tersebut.

“Kita menentang Pergub tersebut, karena :
A. Pergub juga menurut informasi akan dijadikan rujukan dan pedoman bagi pemerintah kabupaten Kota di Provinsi Riau.
B. Kita harus tolak karena pergub kita nilai cacat formil dan materil, sebab dalam pencantuman kriteria diatas pada pasal 15 tersebut, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, baik UU Pers maupun UU UMKM, UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan tidak menganut asas kepastian hukum, keadilan, dan manfaat sosial.
C. Dengan adanya Pergub tersebut, maka kedepan akan terjadi persaingan usaha tidak sehat dikalangan Perusahaan Pers, karena akan terjadi praktik monopoli anggaran publikasi di Pemprov dan kabupaten Kota di Provinsi Riau, dimana hanya kelompok tertentu yang akan menikmati semua anggaran Publikasi.
D. Akan ada kesenjangan sosial, khususnya dikalangan Perusahaan Pers dan Wartawan di provinsi Riau.” Jelasnya.

DPD SPRI Provinsi Riau juga menjelaskan, Dasar Hukum akan berdirinya sebuah pers tidak berdasarkan kepada Verivikasi Dewan Pers namun Surat Keputusan Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia.

“Sesungguhnya perlu kami beritahukan, bahwa terverifikasi Perusahaan Pers sebagaimana disampaikan oleh Dewan Pers selama ini tidaklah sebuah legitimasi hukum, karena dalam UU Pers, perusahaan Pers adalah perusahaan berbadan hukum Indonesia (pasal 1 ayat (2) UU Pers dan Wartawan adalah orang yang secara teratur melakukan tugas jurnalistik sesuai dengan pasal 1 ayat (4) UU Pers.”Jelasnya

“Artinya Terverifikasi Perusahaan Pers dan Wartawan UKW itu adalah rekayasa Dewan Pers sendiri diluar UU Pers sebagai satu-satunya landasan yuridis kehidupan Pers secara umum dan khusus, dan kode etik profesi adalah dasar Pers melakukan tugasnya, disamping kompetensi profesi wartawan yang didapat dari berbagai sekolah Wartawan atau kuliah jurnalis di perguruan-peguruan tinggi di Indonesia.” Sambungnya.

BACA JUGA:

Selain itu menurut Ferry Sibarani, Dewan Pers tidak memiliki kompetensi sesuai dengan tupoksinya untuk menerbitkan Sertifikasi Kompetensi Profesi Wartawan

“Dewan Pers juga tidak berhak melakukan Sertifikasi Kompetensi Profesi Wartawan, selain karena bukan tupoksinya, Sertifikasi Profesi Wartawan itu hanya wewenang Lembaga Sertifikasi Profesi ,,(LSP) Pers yang diberi lisensi atau wewenang oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Berdasarkan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP Nomor 10 Tahun 2018 tentang BNSP.”Tegasnya

“Jadi hanya LSP Pers Indonesia yang berhak secara hukum melakukan tugas sertifikasi kompetensi profesi wartawan Berdasarkan aturan Negara, bukan aturan Dewan Pers. Maka mulai saat ini seluruh Wartawan dan Organisasi Pers di Indonesia termasuk di Riau wajib memahami hal ini.”Paparnya.

Menilai Kehadiran Peraturan Gubernur Riau Nomor 19 Tahun 2021 tersebut menjadi ancaman bagi kebebasan Pers, sehingga dengan tegas ketua SPRI Provinsi Riau mengajak wartawan bersama semua Organisasi Pers bersatu menolak Pergub Tersebut.

“Mulai sekarang dan kedepan saya harapkan kita semua organsiasi Pers dan Wartawan yang bukan aliansi Dewan Pers, harus dapat bersatu dan kompak agar kita tidak bisa mereka cerai beraikan.. karena kita lah yang rugi, baik secara materi maupun immateri.”Imbuhnya.

“Saya atau kami dari Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) di Pekanbaru dan Riau siap memberikan pemahaman ini jika diperlukan, demi sebuah penegakan norma-norma hukum yang benar berdasarkan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia. Selama ini kita sudah cukup lama menjadi korban stikmanisasi dan lebelisasi perusahaan Pers abal-abal dan Wartawan abal-abal, dan kita hanya bisa terdiam.”Tegasnya Melanjutkan.

Terakhir Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pers Republik Indonesia Provinsi Riau mengajak segenap awak media bersatu menolak Peraturan Gubernur Riau Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemprov Riau

“Sekali lagi mari kita semua Bersatu Bersinergi, dan satu dicubit semua terasa sakit. Hidup Pers…..!!! Tandasnya mengakhiri.**

(Milan)

Diterbitkan Pada Juni 20, 2021 by NKRI POST

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami