SELAMAT DATANG DI NKRI POST
TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI KAMI
SAMPAI JUMPA LAGI
oleh

Dewan Pers Tidak Punya Wewenang Memverifikasi Media dan Wartawan

Nkripost, Jakarta – Menyikapi maraknya Oknum- oknum yang tidak bertanggung jawab menyebarkan Video yang sudah kadaluarsa atau basi , Ketua Presidium FPII, Kasihhati mengatakan, kita tidak perlu resah dan takut dengan video yang sudah disebarkan oleh oknum-oknum Penjilat yang tidak mengerti Undang Undang Pers 40 Thn 1999, UUD 45 dan Pancasila.

“saya tegaskan Dewan Pers (DP) tidak berhak memverifikasi media dan menjustifikasi media dan wartawan. DP tidak punya wewenang untuk itu ,DP itu bukan Lembaga negara,” ujarnya dalam release resmi FPII yang dibagikan ke WAG FPII, Minggu (07/03/2021).

Dijelaskannya, DP hanyalah salah satu organisasi yang hanya boleh mendata media dan wartawan, itupun hanya untuk konstituennya saja.

“Jadi untuk semua wartawan dan media diseluruh Indonesia jika merasa resah dan terganggu dengan video tersebut, laporkan saja DP ke polisi karena sudah membuat resah dan mencemarkan nama baik media dan wartawan,” ucar wanita yang akrab disapa Bunda ini.

FPII Menggugat Dewan Pers. (Foto : FB Kasihhati)

FPII sudah melaporkan Yosep Adi Prasetyo, Ketua DP terdahulu karena video dan surat edaran No. 371 yang ditandatanganinya.

“Jadi saya menghimbau untuk semua teman teman jangan takut dan resah, karena kita dilindungi oleh undang undang ,dan legalitas resmi dari Negara, kita punya hak yang sama di republik ini,” tegasnya.

Menurut Kasihhati, apa yang dilakukan oleh Oknum-oknum “kaki tangan” Dewan Pers dengan menyebarkan video “usang” yang dikemas dengan baik memperlihatkan bahwa Dewan Pers telah GAGAL dan “ANGKAT TANGAN” utk melakukan tupoksinya.

” Anggaran Negara yang mereka peroleh diduga dinikmati oleh Oknum yang ada di Dewan Pers. Tupoksi tidak berjalan, yang disalahkan Media dan Wartawan diluar konstituennya, inilah bentuk “lagu lama” yang selalu dinyanyikan DP,” ungkap Kasihhati.

Pemerintah atau Negara seharusnya berterimakasih kepada Insan Pers dan Pengusaha Media menengah ke bawah yang notabene adalah UMKM kecil. Dengan adanya mereka , sudah mengurangi pengangguran, dan mengurangi anak anak putus sekolah, serta mengurangi tingkat kriminalitas,

Pemerintah harus buka mata untuk itu semua, bukan malah mengamini tindakan DP yang konyol dan tidak tahu aturan itu, sudah sepantasnya Dewan Pers itu dibubarkan saja, karena sudah tidak sesuai dengan tupoksinya lagi, dan sudah tidak Independen lagi.

sumber :Presidium FPII

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

6 komentar

  1. Lanjutkan …ngapain kita punya badan hukum dan sudah punya PT SIUP SITU TDP NPWP kalau tidak terdaptar saja di dewan pers dianggap abal abal.. kita sangat prihatin dengan bahasa itu..sementara kita jurnalis yg tiap hari selalu melihatkan hasil harya kita dilapangan.salam

  2. Kalau menurut pendapat saya tugas dewan pers itu adalah lembaga yang bertgas untuk pembinaan teknis. Artinya, bagaimana perusahaan pers yang baru tumbuh bisa berkemvang. Tapi dewan pers sepertinya menghambat, dibuktikan dengan ada ukw (ujian kopetensi wartawan), untuk apa?. Saya menilai upaya ukw itu adalah sebagai sumber usaha mencari uang, untuk ikut ikw harus bayar, artinya jadi bisnis DP.