Presiden Jokowi Di Minta Copot Kepala BIN Budi Gunawan, Imbas Wanita Bercadar Terobos Istana
Diterbitkan Rabu, 26 Oktober, 2022 by NKRIPOST
NKRIPOST.CO, JAKARTA – Selasa 25 Oktober 2022, publik dihebohkan dengan pemberitaan jagat media sosial tentang seorang wanita bercadar yang menerobos area ring 1 VVIP di Jl. Medan Merdeka, Istana Negara Jakarta Pusat.
Hal ini sontak mengingatkan kita pada peristiwa dengan kronologis yang sama di Jl. Trunojoyo Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia oleh seorang wanita berinisial ZA pada tanggal 31 Maret 2021 yang lalu dan kemudian berakhir pada melayangnya timah panas ke tubuh wanita tersebut. Setelah diselidiki ternyata almarhum merupakan pengikut aliran ISIS.
Wanita bercadar yang menerobos area Istana Negara tersebut kini sudah diamankan dan setelah dilakukan investigasi mendalam oleh pihak Kepolisian ternyata adalah warga DKI Jakarta yang lahir di Jakarta Utara dengan inisial SE, 24 tahun yang beralamat di RT.013, RW.003, Koja, Jakarta Utara.
Kapolda Metro Jaya dan jajaran kepolisian Polda Metro Jaya bergerak cepat untuk mengidentifikasi pelaku tersebut. Kepala Sekretariat Presiden (KSP) Jendral TNI (Purn) Moeldoko dalam keterangan awalnya bersama Kabareskrim Mabes Polri Komjen. Pol. Drs. Agus Andrianto, S.H.,M.H, kepada wartawan menyatakan bahwa motifnya sedang didalami dan dari hasil pengamatan sementara bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan. Terkait motif dan strategi operasinya sementara disimpulkan bahwa wanita tersebut beraksi secara individu.
Menanggapi hal tersebut Rogger Evantino yang merupakan Sekretaris Jendral KORPS NUSANTARA memberikan tanggapan terkait insiden tersebut dari sudut pandang Ilmu Pertahanan Negara. Pria asal Nusa Tenggara Timur ini menjelaskan bahwa sangatlah penting sebuah profesionalisme dari sebuah Lembaga seperti Badan Intelijen Negara yang mendapat alokasi anggaran yang sangat besar dalam mendeteksi dan meminimalisir segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap negara.
”BIN ini adalah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang setiap pembahasan anggaran di Komisi 1 DPR-RI selalu dilakukan tertutup dan tidak pernah detail dibuka ke publik dan sudah pasti sangat besar secara porsi dan jumlah, tetapi kemudian tidak didukung oleh kerja dan prestasi. Malah sebaliknya kecolongan-kecolongan dari case atau kejadian yang remeh temeh yang ujungnya adalah mendegradasi konsep pertahanan negara ini.” Ucap Bung Rogger.
“Salah satu contoh kecolongan tersebut adalah kasus yang kemudian menjadi sorotan publik beberapa waktu lalu yang berkaitan dengan pertahanan negara. Mulai dari tertembaknya KABINDA Papua, Kasus Hacker Bjorka yang berhasil membobol data para pejabat penting pemerintahan menjadi tontonan dunia akan perencanaan dan strategi pertahanan bangsa kita. Juga dugaan investasi pribadi oleh pejabatnya menggunakan anggaran BIN itu sendiri, sampai pada dugaan BIN ikut mengurusi politik praktis, yang tentunya menjadi sorotan masyarakat. Apa prestasi dari Lembaga yang merupakan sebuah unsur penting dalam pertahanan negara ini”, tanya pria yang sering disapa Bung Rogger ini.
Lebih lanjut Bung Rogger menambahkan bahwa dalam perspektif Ilmu Pertahanan salah satu fungsi dari Ilmu Pertahanan Negara adalah membangun kekuatan pertahanan negara melalui fungsi-fungsi pertahanan yaitu dengan menyusun rencana kontingensi yang implementatif dengan mempertimbangkan berbagai ancaman terhadap eksistensi negara, baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri, dengan berbagai bentuk ancaman, termasuk ancaman terjadinya low intensity conflict (LIC) berupa pemberontakan dan gerakan separatis bersenjata. Karena itu dalam Jakum Hanneg (Kebijakan Umum Pertahanan Negara) termaktub secara jelas peran, fungsi dan tugas pokok dari Badan Intelijen Negara (BIN) itu sendiri. Nah dalam pelaksanaannya jika hal tersebut hanya sebatas cetak biru yang tidak diikuti dengan implementasinya maka ini merupakan kegagalan dari BIN itu sendiri dalam men-terjemahkan Visi dan Misi Pertahanan dan Kemanan Negara kita.
“Kelalaian ini tidak bisa diterima begitu saja dikarenakan alokasi anggaran yang sangat besar dari Negara setiap tahun kepada BIN itu sendiri, yang harus dipertanggungjawabkan dengan kinerjanya.” ungkapnya.
Dirinya juga menyimpulkan bahwa kejadian-kejadian tersebut adalah bukti nyata ketidakmampuan seorang Jendral Budi Gunawan dalam memimpin Lembaga tersebut. Dirinya menyarankan kepada Presiden Jokowi untuk mengevaluasi total kinerja Budi Gunawan.
“Harapan saya selaku Sekjen KORPS NUSANTARA keberanian Presiden Joko Widodo dalam mengevaluasi dan mengganti Kepala BIN Jendral Budi Gunawan dan dilakukan evaluasi secara menyeluruh di Komisi 1 DPR-RI agar semuanya bisa terbuka secara jelas dan transparan”, tegasnya.
BACA JUGA:
Usut Keterlibatan Wanita Bercadar yang Todongkan Senpi di Istana dengan Jaringan Terorisme, Densus 88 Turun Tangan
Senjata Api Wanita Penerobos Istana Negara FN
Wanita Bercadar Bawa Senpi di Depan Istana Negara, Sempat Meronta Namun Di Lumpuhkan
Kepemimpinan Budi Gunawan, menurut Bung Rogger membuat BIN kecolongan berkali – kali dan dapat dikatakan gagal total dalam kontribusi akan kebijakan umum Pertahanan Negara (Jakum Hanneg) yang sudah menjadi blue print Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
“Percuma kalau Komisi 1 kasih anggaran besar setiap tahun tetapi ujungnya adalah kegagalan untuk mendeteksi dini ancaman terhadap pertahanan negara. Tidak seimbang antara kinerja dengan anggaran yang diterima.” Ungkapnya.
Selain itu, Pria Asal NTT juga menyarankan kepada Panglima TNI Jendral Andhika Perkasa dan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo untuk menarik setiap anggotanya yang terindikasi tidak professional dan tidak netral dari kelembagaan Badan Intelijen Negara (BIN).
“Terakhir saya meminta DPR-RI untuk membuka secara terang benderang penggunaan anggaran BIN yang patut diduga disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu di 2024”, pungkasnya.
Berikut petikan wawancara awak media NKRIPOST bersama Sekretaris Korps Nusantara Bung Rogger Evantino saat memberikan beberapa catatan kritis terkait kinerja dari Badan Intelijen Negara (BIN) yang dikomandani oleh Budi Gunawan:
*). AM (Awak Media), BR (Bung Rogger)
AM : Selamat sore Bung Rogger. Langsung saja sesuai dengan topik yang mau dibahas. Mencermati pemberitaan jagat maya hari ini tentang seorang wanita berinisial SE yang dicegah oleh Paspampres di depan Istana Merdeka Jakarta, sebagai Sekretaris Jendral dari Organisasi KORPS NUSANTARA, bagaimana tanggapan anda.?
BR : Selamat sore juga. Terima kasih sudah mewawancarai saya. Saya mencoba melihatnya dari perspektif ilmu pertahanan.
Mencermati kejadian hari selasa kemarin terkait area VVIP Istana Negara yang diserobot oleh seorang wanita berinisial SE yang mana pelaku sempat menodongkan senjata kepada petugas pengamanan ini merupakan sebuah kejadian yang sangat memalukan, dan menjadi catatan kritis bagi kita semua sebagai sebuah bangsa yang memiliki komponen pertahanan yang mumpuni untuk meminimalisir AGHT (Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan). Label terorisme atau sebutan lainnya kepada wanita tersebut belum bisa saya labeli karena masih dalam penyelidikan pihak terkait. Namun locus delicti-nya di area Objek Vital Negara atau Ring-1 VVIP yakni istana negara yang merupakan tempat dimana Presiden dan Wakil Presiden melakukan aktivitas kenegaraan secara rutin setiap hari. Tentu sorotan utama yang muncul adalah terkait kemampuan dan kecakapan Intelijen Negara dalam mengantisipasi ancaman-ancaman tersebut. Ini benar-benar kecolongan. Beruntung ada organik Paspampres dan aparat kepolisian yang berjaga di sekitar area yang mampu mencegah dan kemudian diamankan. Tetapi ini bisa saja test case dari kelompok – kelompok radikal terhadap komponen pertahanan negara, yang akan sangat lucu dan memalukan jika potensi tersebut tidak secara dini terdeteksi oleh Badan Intelijen Negara (BIN).
AW : Bagaimana pembagian Tupoksi Lembaga Negara untuk meminimalisir tindakan separatis atau bentuk ancaman lainnya terhadap Negara.?
BR : Dalam perspektif Ilmu Pertahanan salah satu fungsi dari Ilmu Pertahanan Negara adalah membangun kekuatan pertahanan negara melalui fungsi-fungsi pertahanan yaitu dengan menyusun rencana kontingensi yang implementatif dengan mempertimbangkan berbagai ancaman terhadap eksistensi negara, baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri, dengan berbagai bentuk ancaman, termasuk ancaman terjadinya low intensity conflict (LIC) berupa pemberontakan dan gerakan separatis bersenjata. Karena itu dalam Jakum Hanneg (Kebijakan Umum Pertahanan Negara) termaktub secara jelas peran, fungsi dan tugas pokok dari Badan Intelijen Negara (BIN) itu sendiri. Nah dalam pelaksanaannya jika hal tersebut hanya sebatas cetak biru yang tidak diikuti dengan implementasinya maka ini merupakan kegagalan dari BIN itu sendiri dalam menterjemahkan Visi dan Misi Pertahanan dan Kemanan Negara kita. Kelalaian ini tidak bisa diterima begitu saja dikarenakan alokasi anggaran yang sangat besar dari Negara setiap tahun kepada BIN itu sendiri, yang harus dipertanggungjawabkan dengan kinerjanya.
AW : Apa saja kelalaian Badan Intelijen Negara (BIN) yang anda catat selama kepemimpinan Jendral Budi Gunawan.?
BR : Banyak sekali tentunya. Tapi yang menjadi sorotan adalah peristiwa-peristiwa besar yang terjadi belakangan. Mulai dari gugurnya Kabinda di Papua pada bulan April tahun lalu, Isu terlibatnya Kepala BIN dalam urusan pencalonan kepala daerah, Anggaran BIN yang patut diduga disalahgunakan oleh Sekretaris Utama Komjen.Pol.Bambang Sunarwibowo untuk kepentingan investasi pribadi, Kasus Hacker Bjorka yang membobol data para pejabat pemerintahan kita dan juga beberapa catatan lain yang belum bisa saya buka semua disini namun secara terang benderang sudah tercatat dalam memori kolektif bangsa ini. Semua yang saya sebutkan diatas sudah bukan menjadi rahasia di masyarakat saat ini. Padahal BIN ini adalah Lembaga Pemerintah / Negara Non Kemanterian yang Tupoksinya diatur dalam UU. Tupoksinya jelas adalah mengurusi Intelijen. Mungkin akibat keluar dari jalur tersebutlah yang membuat kompleksitas masalah intelijen ini semakin hari semakin bertambah. Tidak usah kita bicara ancaman eksternal kalau begitu. Wong ancaman internal aja tidak dapat terdeteksi apalagi yang dari luar.? Lucu kan dengarnya.?
AW : Jika ada anggapan bahwa hal ini karena faktor Human Error, siapa sesungguhnya yang harus bertanggungjawab.?
BR : Sebagai manusia dan dalam konteks personal tidak mungkin sempurna saya sepakat. Tetapi kerja BIN ini bukan personal dan tidak bisa alasannya manusiawi. Karena ini kerja kolektif yang dibiayai oleh rakyat dengan pertaruhan akhir adalah simbol negara atau kedaulatan sebuah bangsa. Anda mungkin pernah menonton film “Olympus Has Fallen”. Nah anda coba bayangkan, insting dari seorang Paspampres Amerika lebih tajam dari seorang Kepala Satuan Pengamanan Presiden dan Kepala Staf Angkatan terkait gangguan dan ancaman serta tingginya profesionalisme dalam mengamankan simbol negara. Seperti itulah seharusnya semangat yang harus dipelajari oleh Budi Gunawan dari cuplikan film tersebut, sehingga kita mampu mendeteksi ancaman dan gangguan itu baik secara internal maupun eksternal. Bukan Kepala BIN ikut ngurusin calon Kepala Daerah. Itu sudah diluar Tupoksi namanya. Anggarannya Trilyun-an kok, masa kinerjanya begitu.?. Soal tanggung jawab sudah pasti Kepala BIN harus tanggungjawab. Intelijen kita cukup hebat sebenarnya. Hanya saja memang komandannya yang tidak becus urus intelijen negara ini.
AW : Apa saran anda sebagai Sekjen KORPS NUSANTARA terkait BIN kedepannya.?
BR : Ya sederhana sebenarnya. Pertama, harapan kami adalah Presiden Joko Widodo mengevaluasi dan mengganti Kepala BIN Jendral Budi Gunawan dan dilakukan juga evaluasi secara menyeluruh oleh Komisi 1 DPR-RI agar semuanya bisa terbuka secara jelas dan transparan. Kepemimpinan Budi Gunawan gagal total dalam kontribusi akan kebijakan umum Pertahanan Negara yang sudah menjadi blue print Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Percuma kalau Komisi 1 kasih anggaran besar setiap tahun tetapi ujungnya adalah kegagalan untuk mendeteksi dini ancaman terhadap pertahanan negara. Tidak seimbang antara kinerja dengan anggaran yang diterima. Kalau mau jadi politisi jangan jadi Kepala BIN. Serahkan saja pada pihak yang lebih berkompeten. Kedua, Kepada Panglima TNI Jendral Andhika Perkasa dan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo untuk menarik setiap anggotanya yang terindikasi tidak professional dan tidak netral dari kelembagaan Badan Intelijen Negara (BIN). Ketiga, Meminta DPR-RI untuk membuka secara terang benderang penggunaan anggaran BIN yang patut diduga disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu di 2024.
AW : Terima kasih Bung Rogger atas waktunya. Semoga sehat dan sukses selalu.
BR : Baik, terima kasih kembali dan salam sukses untuk NKRIPOST. Semoga terus menghadirkan pemberitaan yang faktual, terpercaya, berimbang dan independent di ruang publik. Salam Satu Pena. MERDEKA….!!!!!
BACA JUGA:
Densus 88 Antiteror Polri Ringkus 24 Teroris Kelompok MIT dan ISIS
OC Kaligis Surati Pj Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan Berpotensi Jadi Tersangka Formula E di KPK
Kapolda Metro Jaya Imbau Masyarakat Jangan Khawatir, Situasi di depan Istana Merdeka Kondusif
Diberitakan sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol DR Mohammad Fadil Imran menyebut situasi di depan Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, kondusif setelah seorang wanita membawa senjata api berusaha menerobos istana. Kapolda mengimbau masyarakat untuk tidak khawatir karena petugas dengan sigap mengamankan wanita tersebut tanpa menimbulkan korban.
Irjen Fadil Imran mengatakan bahwa aksi wanita tak dikenal tersebut berhasil dicegah oleh petugas kepolisian yang berjaga di Istana Merdeka.
“Berhasil di cegah situasi kondusif,” kata Irjen Fadil Imran di Jakarta, Selasa (25/20/2022).
Irjen Fadil menambahkan bahwa saat ini perempuan tersebut juga sudah ditangkap dan dibawa ke Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya.
“Dibawa ke Polda,” ujar Irjen Fadil.
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol DR Mohammad Fadil Imran kemudian mengimbau masyarakat untuk tidak khawatir.
REPORTER : APUI
