KSP Dudung Abdurachman Hadiri Dialog Terbuka Bertajuk “Ngopi Bareng Kepala Staf Kepresidenan”, Ini yang Disampaikan!
Diterbitkan Minggu, 14 Juni, 2026 by NKRIPOST
NKRIPOST JAKARTA – Kepala Staf (Kastaf) Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menyatakan pemerintah terus menggeser orientasi pembangunan ke arah ekonomi restoratif, dalam dialog terbuka dengan mahasiswa Universitas Brawijaya (UB).
Menurut keterangan Kantor Staf Presiden (KSP) yang diterima di Jakarta, Sabtu, (13/6) Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman dalam “Ngopi Bareng Kepala Staf Kepresidenan” dengan tema “Pertanian Pendukung Ketahanan Pangan” di Malang, Jawa Timur, pada Jumat (12/6), Dudung menyampaikan apresiasi atas pertanyaan dan perspektif komprehensif yang diajukan para mahasiswa UB tingkat sarjana mengenai krisis ekologi dan transformasi ekonomi, visi Indonesia Emas 2045 dan demografi petani, komersialisasi riset dan ekosistem perusahaan rintisan, agroklimat wilayah dan evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Pendekatan ekonomi restoratif dan pembangunan berbasis lingkungan harus ditingkatkan. Jika tidak, persoalan ekologis akan berbalik menjadi hambatan mutlak bagi ketahanan pangan kita di masa depan,” kata Kastaf.
Dudung menjelaskan secara teknis, kementerian terkait tengah mengeksekusi program adaptasi iklim yang fokus pada manajemen air, pembangunan serta rehabilitasi infrastruktur irigasi massal, dan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian jangka panjang.
Pernyataan itu merespons pertanyaan dari mahasiswa bernama Aldian Adam Faris dari Fakultas Bio-Industri Pertanian dan Kehutanan yang mempertanyakan regulasi dan komitmen pemerintah dalam memimpin transformasi struktural dari pola ekonomi ekstraktif menuju ekonomi berbasis ekologi.
BACA JUGA:
KSP Dudung ke Murid Sekolah Rakyat Di Malang: Jangan Takut Bersaing dengan Orang yang Mampu
Mahasiswa kedua, Naufal Syahfahlevie Samosir dari fakultas yang sama, juga secara kritis menguji reliabilitas visi swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Analisis mahasiswa tersebut menyoroti aspek fundamental durasi regenerasi manusia, secara khusus mencetak seorang petani mandiri, adaptif, dan tangguh memerlukan investasi waktu yang panjang, berkisar antara 10 hingga 12 tahun.
Pembangunan infrastruktur fisik dan teknologi pertanian akan berakhir sia-sia jika pemerintah tidak memiliki strategi makro jangka panjang untuk menarik minat generasi muda dan memotong stigma negatif profesi petani.
Menjawab kerangka berpikir tersebut, Kastaf Dudung mengawalinya dengan meluruskan dikotomi konseptual di ruang publik. Ia membedakan antara swasembada pangan dengan swasembada beras.
Dudung juga mengklarifikasi bahwa besarnya cadangan beras di gudang Bulog bukan indikator tunggal swasembada, melainkan instrumen intervensi darurat negara. Terkait regenerasi, Kastaf membenarkan data bahwa mayoritas petani Indonesia berumur di atas 40 tahun dan menegaskan bahwa modernisasi teknologi adalah kunci utama agar sektor agraria kembali memikat di mata generasi muda.
Mahasiswa ketiga, Muhammad Ziyad Husaini dari dan Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem, membawa perdebatan ke sektor hilirisasi teknologi. Ia melihat adanya jurang pemisah yang besar antara tingginya kualitas riset akademik di lingkungan kampus/diaspora dengan realitas komersialisasi di dunia industri.
Inovasi hebat seringkali berakhir menjadi dokumen ilmiah atau proposal usang karena ketiadaan ekosistem pendukung.
BACA JUGA:
KSP Dudung: Kritik Adalah Nafas Demokrasi Tapi yang Harus Membangun Bukan Meruntuhkan
Ia menuntut rencana strategis pemerintah dalam memfasilitasi permodalan, bimbingan kewirausahaan, serta pembentukan ekosistem agar inovasi mahasiswa dapat menjelma menjadi enterprise atau perusahaan rintisan.
Mendengar analisis tersebut, Kastaf Dudung memberikan analogi bahwa di dunia militer pun, ide taktis terbaik tidak akan bermakna jika hanya menjadi tumpukan dokumen tanpa eksekusi lapangan. Ia mengidentifikasi masalah utama nasional saat ini adalah hilirisasi sumber daya manusia.
Hasil diskusi ini berkomitmen dilaporkan langsung kepada Presiden demi merumuskan formula agar investasi pendidikan tinggi bertransformasi menjadi nilai ekonomi riil.
Adapun mahasiswa keempat, Farhan Fariz Rizqullah, menyodorkan argumentasi ilmiah mengenai penataan tata ruang komoditas berdasarkan kondisi agroklimat (ketinggian, jenis tanah, dan iklim). Ia menilai ketergantungan impor pada komoditas yang tidak cocok dengan iklim Indonesia seperti kedelai dapat dimaklumi, namun untuk komoditas yang adaptif, pemerintah harus memaksimalkan produksinya secara kluster zonasi daerah, termasuk memaksimalkan urban farming di kota besar.
Lebih lanjut, mahasiswa tersebut melayangkan kritik konstruktif berbasis data lapangan mengenai implementasi Program MBG yang dinilainya belum presisi sasarannya. Ia mengusulkan pemerintah melibatkan kalangan akademisi perguruan tinggi untuk memberikan pendampingan teknis.
Terkait hal itu, Kastaf secara terbuka membeberkan informasi strategis bahwa pemerintah dalam waktu dekat akan melakukan evaluasi menyeluruh dan penataan ulang terhadap MBG.
Dia mengonfirmasi adanya temuan disparitas kualitas implementasi antardaerah di lapangan, termasuk kasus makanan tidak habis dikonsumsi anak-anak.
“Hal-hal seperti ini akan ditata ulang agar program benar-benar mencapai tujuannya, yaitu memastikan penerima manfaat memperoleh makanan yang bergizi, layak, dan benar-benar dikonsumsi,” kata Dudung.
Pemerintah menetapkan tiga pilar penataan ulang MBG ke depan: standardisasi baku mutu gizi menu, kelayakan komoditas bahan pangan, dan ketepatan sasaran makro dengan memprioritaskan wilayah kerentanan gizi tinggi serta wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Mengakomodasi usulan mahasiswa tersebut, Dudung menyatakan pemerintah ke depan akan melibatkan mahasiswa dan perguruan tinggi secara resmi dalam aspek pengawasan distribusi logistik dan edukasi gizi di lapangan.***Antara
