AHY: Saya Ketua Umum Partai Demokrat Yang Sah
Diterbitkan Senin, 8 Maret, 2021 by NKRIPOST
Nkripost, Jakarta – Kisruh Demokrat masih berlanjut. Kali ini, Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan sindirannya kepada Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, yang menjadi Ketum Demokrat versi KLB Deli Serdang.
“Saya salut dengan KSP Moeldoko dan siapapun yang seolah-olah legitimate dalam KLB ilegal Deli Serdang tersebut,” kata AHY dalam pidato di DPP Partai Demokrat, di lansir dari akun Instagram @agusyudhoyono Minggu, 7 Maret 2021.
AHY mengatakan tindakan Moeldoko itu tidak bisa masuk akal sehatnya. Sebabnya adalah Moeldoko dan sejumlah kader memakai jaket Partai Demokrat yang bukan haknya, dan bersuara seolah-olah mereka yang memiliki otoritas sekarang.
“Menggunakan jaket Demokrat yang tidak menjadi haknya kemudian menyuarakan bahwa merekalah yang memiliki otoritas sekarang. Saya tidak bisa masuk di akal sehat tetap itu lah mereka. Itu lah sikap dan perilaku mereka,” sambung AHY.
Suami Anissa Pohan tersebut juga mengatakan bahwa aksi Moeldoko mengambil alih kepemimpinan partainya lewat KLB Deli Serdang adalah suatu tindakan yang tidak terpuji dan memalukan.
“Ya sungguh sesuatu yang tidak terpuji, tidak ksatria, dan memalukan karena jauh dari moral etika serta keteladan di partai ini. Kami tentu punya hak dan kewajiban moral melawan GPK-PD yang tidak sah itu,” ujar AHY.
Lebih lanjut, AHY menjelaskan bahwa KLB Deli Serdang bukan merupakan persoalan internal saja. Sebab, ada keterlibatan Moeldoko sebagai pihak eksternal yang berusaha mengkudeta Partai Demokrat.
“Jadi ini bukan hanya masalah internal partai. Semua partai memiliki dinamikanya tersendiri,” tuturnya.
AHY juga menjelaskan, mungkin ada sebagian kader yang merasa kecewa dan sakit hati karena kepentingannya tidak dapat diwujudkan. Namun demikian, itu hal yang biasa menurut AHY.
“Para pimpinan DPD dan DPC kami solid, maka siapapun yang mengaku membawa surat kuasa mengatasnamakan DPD dan DPC, saya pastikan bahwa surat kuasa itu adalah palsu dan melanggar hukum.”Tegas AHY
AHY menuturkan, meski Partai Demokrat memiliki sejumlah instrumen untuk menyelesaikan permasalahan partai, namun pada kasus kali cukup berbeda karena ada keterlibatan orang luar yakni Moeldoko.
“Dan kami juga punya segala instrumen untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga partai. Tapi kali ini sungguh berbeda karena faktor eksternal, yaitu KSP saudara Moeldoko yang terlibat langsung dan dengan kesadaran penuh mengambil kepemimpinan PD secara tidak sah secara ilegal dan secara inkonstitusional,” terangnya.
Seperti diketahui, sebelumnya sejumlah kader Partai Demokrat menyelenggarakan KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat 5 Maret lalu. Dari KLB itu, nama KSP Moeldoko didapuk menjadi Ketua Umum baru Partai Demokrat menggantikan kepemimpinan AHY.
Namun demikian, kubu AHY merasa tak terima dan menganggap KLB Deli Serdang Tersebut adalah ilegal dan inkonstitusional karena tidak memenuhi syarat AD/ART Partai Demokrat. Tidak ada pemilik hak suara yang sah yang hadir dalam KLB tersebut.
Dijelaskan AHY sebelumnya telah di lakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi kegiatan KLB Deli Serdang tersebut.
“Kami telah berupaya mencegah terjadinya KLB ilegal ini, juga mengingatkan pemerintah melalui surat resmi yang telah kami kirimkan kepada sejumlah pejabat negara yaitu Menkopolhukam, MenkumHAM, dan Kapolri. Ini adalah komitmen kami dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional.”Jelasnya.
AHY juga menyampaikan dengan fakta kejadian tersebut terungkap menjadi terang benderang akan dugaan keterlibatan KSP Moeldoko dalam perencanaan terlaksananya KLB tersebut.
“Keterlibatan KSP Moeldoko dalam GPK-PD kini sudah terang benderang. Apa yang disampaikan oleh KSP Moeldoko kemarin, meruntuhkan seluruh pernyataan mengelak yang telah diucapkan sebelumnya.”Pungkasnya.
Ketua Umum Partai Demokrat AHY berharap kepada aparatur negara untuk tidak membiarkan gerakan-gerakan yang menurut nya mencederai independensi Partai Politik.
“Dalam negara demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi dan menghormati independensi dan kedaulatan Partai Politik, saya meminta negara dan aparat pemerintah untuk tidak melakukan pembiaran, atas kegiatan ilegal yang dilakukan KSP Moeldoko untuk memecah belah Partai Demokrat.”Ucap AHY.
Ketua Umum Partai Demokrat itupun kembali menegaskan bahwa tidak ada dualisme kepengurusan dalam kepengurusan Partai Demokrat.
“Saya tegaskan di sini, tidak ada dualisme kepemimpinan dan kepengurusan Partai Demokrat.”Tegasnya
AHY juga pada kesempatan tersebut kembali menegaskan dirinya adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi.
“Saya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah dan legitimate. Konstitusi kami, AD/ART, juga tidak ada yang berubah, berdasarkan Kongres V, 15 Maret 2020, yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.”Tegas AHY.
“Insya Allah kami akan terus berjuang untuk menjaga demokrasi dan menegakkan keadilan di negeri ini. Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia.”Harapnya.
Ketua Umum Partai Demokrat berdasarkan Kongres V, 15 Maret 2020 tersebut juga menginstruksikan kepada para kader partainya untuk terus rapatkan barisan.
“Akhirnya saya instruksikan kepada seluruh pengurus dan kader Partai Demokrat di manapun berada,
Mari rapatkan barisan. Selamatkan Demokrat, Selamatkan Demokrasi.” Ucap AHY.(Hops)
