Heboh Kipas Angin Koperasi Desa Triliunan Rupiah? Menkeu Purbaya: Bukan Urusan Kami
Diterbitkan Jumat, 24 Juli, 2026 by NKRIPOST
NKRIPOST JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui kabar mengenai anggaran pengadaan kipas angin untuk Koperasi Desa Merah Putih yang disebut-sebut mencapai triliunan rupiah.
Purbaya mengatakan akan terlebih dahulu memeriksa kebenaran informasi tersebut. Ia menegaskan Kementerian Keuangan tidak mengelola langsung kegiatan operasional maupun pengadaan di koperasi tersebut.
“Saya enggak tahu, nanti saya cek,” kata Purbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Menurut Purbaya, pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih berada di bawah tanggung jawab PT Agrinas Pangan Nusantara.
Peran Kementerian Keuangan, lanjutnya, hanya sebatas melakukan pembayaran cicilan utang koperasi kepada perbankan.
“Koperasi kan tanggung jawabnya si Agrinas. Kita hanya bayar cicilannya saja. Manajemen dan segala macam di sana,” ujarnya.
Purbaya juga meluruskan bahwa cicilan yang dibayar pemerintah bukan khusus untuk pengadaan kipas angin.
“Bukan. Itu cicilan utang ke bank setiap tahun,” tegasnya.
Purbaya datang ke Istana untuk mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto. Ia menduga pembahasan akan berkaitan dengan Koperasi Desa Merah Putih, tetapi belum mengetahui agenda secara terperinci.
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga ditanya mengenai sumber anggaran Universitas Republik Indonesia (URI).
Ia belum dapat memastikan secara pasti. Namun menurut analisisnya, pendanaan URI kemungkinan besar berkaitan dengan anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
“Nanti kita lihat dan cek dulu ke kementerian terkait,” ujarnya.
Saat ditanya apakah seluruh biaya URI akan berasal dari APBN, Purbaya belum memberikan kepastian.
“Nanti kita lihat,” ucapnya singkat.
BACA JUGA:
Debat Panas, PDIP Sebut Kades Bunuh Diri Akibat Kopdes Merah Putih Dibantah Gerindra: Itu Utang Pribadi
Koperasi Desa Merah Putih merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menguatkan ekonomi desa.
Program ini menjadi sorotan publik setelah muncul kabar soal rencana pengadaan barang, termasuk kipas angin, dengan nilai anggaran yang besar.
Hingga kini belum ada rincian resmi dari pihak pengelola terkait realisasi dan rincian anggaran pengadaan tersebut.**
