Anggota DPR RI Dini Rahmania: Keakuratan DTSEN Kunci Utama Keberhasilan 29 Kebijakan Presiden Prabowo Subianto
Diterbitkan Jumat, 24 Juli, 2026 by NKRIPOST
NKRIPOST JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, menegaskan bahwa keakuratan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi kunci utama keberhasilan 29 kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Hal itu disampaikannya saat membahas program perlindungan sosial bersama Kementerian Sosial dan mitra kerja di Jakarta, Kamis (24/7/2026).
Menurut Dini, tanpa data yang valid dan terbarui, program-program strategis pemerintah berisiko tidak tepat sasaran.
Dini mendorong Kementerian Sosial untuk segera melakukan pembaruan DTSEN secara berkala dengan memanfaatkan teknologi digital. Ia juga meminta penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga tingkat desa dan kelurahan.
“Dengan data yang akurat dan terus diperbarui, penyaluran bantuan akan lebih tepat sasaran, meminimalkan tumpang-tindih, serta memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan memperoleh haknya,” kata Dini.
Ia menekankan, keterlambatan pembaruan data selama ini menjadi salah satu penyebab bantuan sosial masih sering salah sasaran.
Dari 29 kebijakan Presiden Prabowo untuk penghapusan kemiskinan ekstrem, Dini menyebut beberapa program paling mendesak untuk segera dijalankan.
“Yang paling mendesak adalah program-program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti penguatan perlindungan sosial, peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan gizi, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, serta penciptaan lapangan kerja,” ujarnya.
Saat ini, Komisi VIII DPR berfokus memastikan seluruh program perlindungan sosial yang menjadi kewenangan Kementerian Sosial benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kami mendorong keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengawasi penyaluran bantuan. Dengan demikian, setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat nyata dan tepat sasaran,” tegas politikus PKB itu.
Lebih lanjut, Dini menyebut Komisi VIII DPR juga tengah membahas secara mendalam usulan anggaran Kementerian Sosial dan mitra kerja lainnya dalam RDP.
Tujuannya, kata dia, agar alokasi APBN benar-benar diarahkan pada program-program yang memiliki dampak langsung terhadap penurunan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kesejahteraan.
“Selain memastikan kecukupan anggaran, kami juga menekankan efisiensi. Setiap program harus memiliki indikator kinerja yang jelas, target yang terukur, serta evaluasi berkala agar pelaksanaannya efektif,” jelasnya.
BACA JUGA:
Wakil Ketua DPRD Belu Januaria Awalde Berek Geram, Pemberitaan Sepihak Soal Sengketa Lahan Mandeu
Dini juga meminta Badan Pusat Statistik (BPS) agar proses penyelarasan dan pemutakhiran data dilakukan segera tanpa birokrasi yang berbelit. Ia menekankan pentingnya verifikasi dan validasi yang transparan, termasuk membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan koreksi jika ada data yang tidak sesuai.
“Prinsipnya, anggaran negara harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, bukan sekadar terserap secara administratif,” pungkasnya.***
