Dr. Iswadi: Kabinet Bayangan Harus Berbasis Solusi, Bukan Sekadar Gimik Politik
Diterbitkan Sabtu, 8 Agustus, 2026 by NKRIPOST
NKRIPOST JAKARTA – Wacana pembentukan kabinet bayangan kembali menghangat di ruang publik. Namun akademisi dan pengamat pendidikan Dr. Iswadi, M.Pd. mengingatkan agar gagasan tersebut tidak berhenti sebagai panggung kritik dan gimik politik semata.
Menurutnya, untuk mendapatkan kepercayaan publik, kabinet bayangan wajib menghadirkan alternatif kebijakan yang konkret, terukur, realistis, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dr. Iswadi menegaskan, kritik adalah bagian penting dalam demokrasi. Tetapi jika hanya berhenti di kritik, maka fungsinya akan melemah.
“Kalau hanya pintar mengkritik, semua orang bisa. Tetapi kalau benar-benar ingin menjadi alternatif, tunjukkan solusinya. Jangan sampai kabinet bayangan hanya menjadi panggung politik untuk mencari perhatian publik,” tegas Dr. Iswadi dalam keterangannya kepada awak media, Jumat (8/8/2026).
Ia menilai kecenderungan menjadikan kritik sebagai komoditas popularitas sudah terlalu sering terjadi. Kalimat “pemerintah gagal” atau “pemerintah salah” mudah diucapkan, tapi tanpa diikuti penjelasan _apa yang harus diperbaiki, mengapa, dan bagaimana caranya_.
“Kritik itu mudah. Yang sulit adalah menawarkan kebijakan yang lebih baik. Jelaskan apa yang harus diperbaiki, mengapa harus diperbaiki, dan bagaimana cara memperbaikinya,” katanya.
Dr. Iswadi mendorong agar konsep kabinet bayangan dibangun secara serius. Bukan sekadar mengumpulkan tokoh-tokoh populer, tetapi menghadirkan figur dengan kompetensi, pengalaman, integritas, dan kapasitas sesuai bidangnya.
“Kabinet bayangan bukan sekadar daftar nama. Kalau mau serius, harus jelas siapa orangnya, apa kompetensinya, apa programnya, dan bagaimana solusi yang ditawarkan. Publik jangan hanya disuguhi kritik, tetapi harus diberikan alternatif,” ujarnya.
Lebih jauh, ia meminta agar ada 4 elemen wajib:
1. Agenda Kerja: Isu prioritas apa yang akan diselesaikan
2. Kajian Kebijakan: Data dan argumentasi ilmiah di balik program
3. Kebutuhan Anggaran: Perhitungan realistis berapa biaya yang dibutuhkan
4. Indikator Keberhasilan: Target yang bisa diukur dampaknya ke masyarakat
“Kalau memang ingin mengoreksi pemerintah, jangan hanya membuat konferensi pers. Buat kajian, susun program, hitung kebutuhan anggarannya, ukur dampaknya, kemudian tawarkan kepada publik. Dengan begitu, masyarakat bisa menilai mana yang lebih baik,” jelasnya.
Menurut Dr. Iswadi, masyarakat Indonesia saat ini sudah semakin kritis. Publik tidak lagi cukup diyakinkan dengan pernyataan politik yang sensasional.
Mereka butuh jawaban atas persoalan konkret: lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, harga kebutuhan pokok, pertumbuhan ekonomi, hingga kualitas pelayanan publik.
“Demokrasi yang sehat bukan tentang siapa yang paling keras berteriak, tetapi siapa yang paling mampu menawarkan solusi untuk rakyat,” tegasnya.
Meski menyoroti kabinet bayangan, Dr. Iswadi juga mengingatkan pemerintah agar tidak alergi terhadap kritik.
“Kritik yang objektif, berbasis data, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat justru dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan. Pemerintah juga harus terbuka. Jangan setiap kritik dianggap sebagai serangan politik,” ujarnya.
Ia menyebut hubungan ideal antara pemerintah dan kelompok luar pemerintah adalah check and balances. Perbedaan politik tidak boleh membuat kepentingan bangsa dikorbankan.
BACA JUGA:
Saatnya Memberi Ruang bagi Akademisi dalam Kabinet: Mengapa Dr. Iswadi Layak Dipertimbangkan?
Dr. Iswadi menegaskan ukuran keberhasilan kabinet bayangan bukan pada seberapa banyak tokoh yang bergabung atau seberapa sering tampil di media.
“Ukuran utamanya adalah kualitas gagasan, kompetensi para pengusungnya, serta relevansi solusi yang ditawarkan terhadap persoalan masyarakat. Jangan menjual kemarahan kepada publik. Jual gagasan. Jangan hanya menjual kritik. Tawarkan solusi,” pungkasnya.
Ia berharap wacana ini menjadi momentum meningkatkan kualitas diskursus politik nasional dari kompetisi pencitraan menjadi kompetisi program, kompetensi, dan keberpihakan pada rakyat.
Pada akhirnya, publik akan menjadi penilai. Kritik boleh tajam, tetapi seluruh dinamika harus bermuara pada satu tujuan: tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera.**
