Muncul Kabinet Bayangan, Ini Kata Wapres Gibran
Diterbitkan Kamis, 30 Juli, 2026 by NKRIPOST
NKRIPOST JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka buka suara terkait pembentukan Kabinet Bayangan Indonesia oleh koalisi masyarakat sipil. Gibran mengaku menghormati inisiatif tersebut sebagai bagian dari demokrasi.
“Saya menghormati setiap bentuk partisipasi masyarakat, termasuk pengamat, akademisi, awak media, serta inisiatif anak-anak muda dalam menyampaikan masukan maupun membentuk kabinet bayangan,” kata Gibran dalam keterangan tertulis, Rabu (29/7/2026).
APA ITU KABINET BAYANGAN?
Kabinet Bayangan adalah platform masyarakat sipil yang dibentuk untuk memperkuat pengawasan terhadap pemerintah sekaligus menghasilkan alternatif kebijakan berbasis riset dan data.
Konsep ini mengadaptasi _shadow cabinet_ dari Inggris, Australia, dan Kanada. Kehadirannya dilatarbelakangi melemahnya fungsi pengawasan parlemen dan terbatasnya peran oposisi formal.
Inisiatif ini dipimpin Feri Amsari dan Ahmad Jilul QF. Seluruh anggota bekerja sukarela tanpa gaji agar menjaga independensi dari kepentingan politik dan ekonomi.
Tugasnya: menyusun riset, _policy brief_, laporan publik, menggelar _Shadow Hearing_, membuat _Dashboard Publik_ untuk memantau janji pemerintah, hingga menerbitkan laporan _Alternative State of the Nation_.
“Ini sepenuhnya konstitusional. Bukan pemerintahan tandingan, tapi pelaksanaan hak warga negara untuk berserikat dan berpartisipasi,” tegas panitia.
Pendanaan awal dari kontribusi sukarela anggota. Ke depan akan dikembangkan skema _crowdfunding_.
Kabinet Bayangan menggelar rapat perdana pada Senin (27/7/2026). Panel independen Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Erry Riyana Hardjapamekas menyeleksi 15 tokoh berdasarkan kompetensi, integritas, dan rekam jejak.
Berbeda dengan Kabinet Merah Putih, formasi ini ramping dan hanya fokus pada sektor strategis yang menentukan kualitas demokrasi dan kesejahteraan.
Berikut 15 Menteri Kabinet Bayangan & yang “dibayangi”:
- Mensesneg: Feri Amsari
Bayangi: Prasetyo Hadi, Dudung Abdurachman, Muhammad Qodari - Sekretaris Kabinet: Ahmad Jilul QF
Bayangi: Teddy Indra Wijaya - Mendagri & Keamanan: Armand Suparman
Bayangi: Tito Karnavian, Djamari Chaniago, Listyo Sigit, Yandri Susanto - Menlu: Shofwan Al-Banna Choiruzzad
Bayangi: Sugiono - Menhan: Curie Maharani
Bayangi: Sjafrie Sjamsoeddin - Menteri Perempuan & Kelompok Marginal: Khoirunnisa Nur Agustyati
Bayangi: Arifatul Choiri Fauzi, Natalius Pigai - Menkum & Kebijakan Negara: Yance Arizona
Bayangi: Yusril Ihza Mahendra, Supratman Andi Agtas, Agus Andrianto, Rini Widyantini, ST Burhanuddin - Menteri Perekonomian & BUMN: Media Wahyudi Askar
Bayangi: Airlangga Hartarto, Agus Gumiwang, Budi Santoso, Rosan Roeslani, Dony Oskaria, dkk - Menkeu & Tata Kelola Anggaran: Bhima Yudhistira Adhinegara
Bayangi: Purbaya Yudhi Sadewa - Menteri Lingkungan & Pertambangan: Iqbal Damanik
Bayangi: Jumhur Hidayat, Bahlil Lahadalia, Raja Juli Antoni, Nusron Wahid - Mendikbud: Iman Zanatul Haeri
Bayangi: Abdul Mu’ti, Brian Yuliarto, Fadli Zon, Pratikno - Menristek & Digital: Nenden Sekar Arum
Bayangi: Brian Yuliarto, Meutya Hafid - Menkes: Irma Hidayana
Bayangi: Budi Gunadi Sadikin - Mensos & Layanan Dasar: Nabiyla Risfa Izzati
Bayangi: Saifullah Yusuf, Muhaimin Iskandar, Yassierli, Maruarar Sirait, dkk - Mentan & Kedaulatan Pangan: Isnawati Hidayah
Bayangi: Zulkifli Hasan, Amran Sulaiman, Sakti Wahyu Trenggono, Sudaryono
Setiap menteri bertugas menjadi _counterpart_ kementerian terkait: mengawasi, mengevaluasi, dan menyusun alternatif kebijakan berbasis bukti.
BACA JUGA:
Wapres Gibran Soal RUU Perampasan Aset: Berantas Korupsi, Maka Koruptor Harus Dimiskinkan
Gibran menegaskan dalam demokrasi setiap warga berhak kritik dan mengawal pemerintah.
“Selama pengawasan publik disampaikan secara objektif, berbasis data, dan berorientasi pada solusi, saya memandangnya sebagai bahan evaluasi yang baik bagi jalannya pemerintahan*,” ujarnya.
Menurutnya, tugas pemerintah adalah bekerja lebih baik, mendengar lebih banyak, dan memastikan kebijakan bermanfaat bagi masyarakat.
“Dengan semangat itulah tata kelola pemerintahan akan meningkat, demokrasi semakin matang, dan kepercayaan publik dijaga melalui kerja nyata, keterbukaan, serta akuntabilitas,” sambungnya.
Sebelumnya, Istana juga menyatakan akan mengevaluasi gaya komunikasi para menteri Kabinet Merah Putih sebagai respons atas dinamika publik.***
