Aktivis Besipae Desak DPRD dan APH Bongkar Dugaan Mafia Kuota Sapi di TTS
Diterbitkan Minggu, 5 April, 2026 by NKRIPOST
NKRI POST TTS – Gelombang kritik keras terhadap dugaan praktik mafia kuota sapi di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) kian membesar. Kali ini datang dari aktivis sekaligus Koordinator Masyarakat Adat Pubabu-Besipae, Nikodemus Mana’o, yang secara terbuka mengecam praktik tersebut sebagai bentuk ketidakadilan yang merugikan rakyat kecil.
Dalam pernyataannya yang tegas lewat pesan WhatsApp yang di terima NKRI POST, Minggu (4/4/2026), Nikodemus Mana’o menilai bahwa permainan kuota sapi di TTS bukan sekadar persoalan administratif, melainkan telah mengarah pada praktik terstruktur yang berpotensi memperkaya segelintir pihak.
“Saya mengecam tindakan yang dilakukan oleh pemain kuota sapi di TTS. Ini sangat merugikan rakyat kecil. DPRD jangan diam. Mereka harus buka suara dan bertindak tegas untuk membongkar mafia yang ada,” tegas Aktivis Besipa’e yang paling dikenal dengan panggilan Niko Mana’o.
Menurut Niko, sikap diam DPRD TTS justru memperkuat dugaan bahwa ada pembiaran terhadap praktik yang diduga sarat kepentingan. Ia menilai lembaga legislatif memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk mengawal kepentingan rakyat, bukan menjadi penonton.
Ia mendesak agar DPRD segera memanggil pihak-pihak terkait, membuka data distribusi kuota sapi secara transparan, serta memastikan tidak ada “pemain bayangan” yang mengendalikan alur distribusi.
“Kalau DPRD tidak bergerak, maka kepercayaan publik akan runtuh. Ini bukan sekadar soal sapi, ini soal keadilan ekonomi masyarakat TTS,” lanjutnya.
Tak hanya DPRD, Niko juga mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) di TTS untuk segera melakukan penelusuran menyeluruh terhadap dugaan praktik mafia tersebut. Ia menilai, berbagai informasi yang sudah beredar di media sosial harus dijadikan pintu masuk penyelidikan.
“Saya minta APH segera menelusuri kasus ini. Harus diungkap siapa saja yang bermain di balik persoalan ini. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas,” tegasnya lagi.
Isu mafia kuota sapi di TTS bukan tanpa dampak. Sejumlah pengusaha kecil dan peternak lokal disebut-sebut kesulitan mendapatkan kuota resmi, sementara pihak tertentu justru diduga menguasai distribusi dalam jumlah besar.
BACA JUGA:
Kuota Sapi TTS Memanas, Dua Pengusaha Bongkar Dugaan Main Belakang
Akibatnya, terjadi ketimpangan akses yang berujung pada kerugian ekonomi bagi masyarakat kecil. Dalam beberapa kasus, bahkan muncul dugaan penerima kuota fiktif dengan kandang kosong, yang semakin memperkuat indikasi adanya praktik manipulasi data.
Kasus ini kini menjadi ujian serius bagi integritas pemerintah daerah, DPRD, serta aparat penegak hukum di TTS. Publik menanti langkah konkret, bukan sekadar pernyataan normatif.
Jika tidak segera ditangani, praktik mafia kuota sapi berpotensi menjadi “penyakit kronis” yang menggerogoti sektor peternakan salah satu tulang punggung ekonomi masyarakat TTS.
Sebagai representasi masyarakat adat Pubabu-Besipae, Niko Mana’o menegaskan bahwa suara rakyat tidak boleh terus diabaikan. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawal kasus ini agar tidak berhenti di wacana.
“Ini perjuangan bersama. Kalau kita diam, maka ketidakadilan akan terus dipelihara,” pungkasnya.*****
