Dimarkas Semen Padang, Kontraktor Pilih Semen Merdeka? FARAK Desak Kejati Dan Menteri PU Audit Proyek Irigasi Inpres di Pessel
Diterbitkan Jumat, 7 Agustus, 2026 by NKRIPOST
NKRIPOST PADANG – Proyek Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Utama senilai Rp76,1 miliar di bawah SNVT PJPA WS Batang Hari BWS Sumatera V Padang disorot. Front Aliansi Rakyat Anti KKN (FARAK) mendesak Kejaksaan Tinggi Sumbar dan Kementerian PU turun langsung mengaudit kualitas material dan pekerjaan di lapangan.
Proyek dengan nama Inpres Tahap III ini menyasar 14 Kabupaten/Kota se-Sumbar untuk percepatan rehabilitasi jaringan irigasi bagi petani. Di Nagari Batu Panjang, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, pekerjaan pemasangan drainase irigasi diduga menggunakan campuran material yang tidak sesuai spesifikasi.
Hal itu disampaikan Almar Juan Pasaribu, SH, selaku Penggiat Anti Korupsi FARAK kepada wartawan, Rabu (6/8/2026).
Berdasarkan dokumentasi di lapangan, adukan semen pada pemasangan drainase dinilai lebih dominan pasir dibanding semen.
“Saat itu kami lihat oknum kontraktor menggunakan semen merek Merdeka. Padahal kita sudah memproduksi Semen Padang. Harganya lebih murah dan kualitasnya sudah teruji. Kenapa tidak dipakai?” ujar Almar Juan sambil menunjukkan foto dan dokumen proyek bertanggal.
Ia menduga kuat ada indikasi penghematan material yang merugikan kualitas bangunan dan negara.
Data Proyek
Berikut rincian proyek yang disorot FARAK:
– Nama Kegiatan: Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Utama Kewenangan Daerah DI BWS Sumatera V (Inpres Tahap III) Provinsi Sumatera Barat 14 Kab/Kota
– Nomor Kontrak: HK.02.01/05BWS.5.11.1/SNVT.PJPA.WS-BH.RA/2025
– Tanggal Kontrak: 06 November 2025 s.d 31 Maret 2026
– Sumber Dana: APBN
– Nilai Kontrak: Rp76.130.630.000,00
– Waktu Pelaksanaan: 146 Hari Kalender
– Kontraktor: PT. Brantas Abipraya (Persero)
– Satker: Satuan Kerja Pengelolaan Jaringan Perpipaan Air (PJPA) eks. PJ Balai BWSS V Padang
– Lokasi Sorotan: Nagari Batu Panjang, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan (Pesel).
FARAK menyatakan akan segera melayangkan surat resmi ke Kejati Sumbar dan Kementerian PU agar melakukan pengecekan langsung ke lapangan.
“Kita minta penyidik segera periksa oknum PPK dan Satker yang terkait proyek tersebut. Ini Inpres Tahap III untuk 14 Kab/Kota se-Sumbar. Ini percepatan irigasi untuk masyarakat petani. Jangan sampai uang negara habis tapi hasilnya rapuh,” beber Almar Juan.
Ia juga menyinggung komitmen Menteri PU Dody Hanggodo yang dikenal tegas terhadap bawahannya.
“Dengan bukti dokumentasi dan foto visual yang kami miliki, kita akan laporkan. Kita lihat background Pak Menteri orangnya sangat tegas kepada bawahannya,” tegasnya.
BACA JUGA:
Kejati Sumatera Barat Periksa Kepala OJK Sumbar, Ini Kasusnya!
Klarifikasi PPK
Saat dikonfirmasi awak media, PPK BWSS V Padang Eka Hendra Putra membantah. Melalui pesan WhatsApp, ia mengaku bukan penanggung jawab proyek tersebut.
“Itu bukan proyek saya, kami ada tiga PPK di situ (Pessel) dan itu proyek Inpres,” ujarnya.
Tuntutan FARAK:
1. Audit menyeluruh kualitas dan kuantitas material proyek Inpres Irigasi Tahap III oleh Kejati Sumbar dan Kementerian PU.
2. Memeriksa PPK, Satker, dan kontraktor pelaksana PT Brantas Abipraya terkait dugaan penyimpangan material.
3. Menggunakan produk lokal seperti Semen Padang untuk mendukung ekonomi daerah.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Brantas Abipraya dan BWSS V Padang belum memberikan keterangan resmi, awak media sedang berupaya melakukan konfirmasi langsung dan Redaksi terbuka seluas-luasnya untuk hak jawab dan hak koreksi.**
