Rehab Jembatan Kelapa Sebatang Rp 2,4 Milyar, Warga Labuhanbatu Utara Terisolasi Karena Tak Ada Jembatan Alternatif
Diterbitkan Kamis, 12 November, 2026 by NKRIPOST
NKRIPOST.CO. LABUHANBATU UTARA-Rehabilitasi Jembatan Kelapa Sebatang di Desa Kelapa Sebatang, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dikeluhkan warga. Pasalnya, kontraktor tidak membuat jembatan alternatif, sehingga warga terisolasi. Padahal jembatan itu adalah satu-satunya penghubung ke kota kecamatan Kualuh Leidong.
Berdasarkan papan proyek yang terpasang di lokasi, pekerjaan tersebut adalah, Nama Pekerjaan, Rehab Jembatan Kelapa Sebatang (Tambahan TKD).Nama Perusahaan,CV. Global Nusantara.Sumber Dana, APBD.Nilai Proyek, Rp. 2.409.500.000.Tahun Anggaran 2026.Jadwal Pelaksanaan, Mulai Oktober 2026 – Selesai Desember 2026. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara
Dari pantauan wartawan, Selasa (10/11/2026) pukul 14.12 WIB, kondisi jembatan dalam keadaan dibongkar. Rangka baja jembatan terlihat terbuka, lantai kayu hanya tersisa sebagian, dan aktivitas pekerjaan sedang berlangsung di atas rangka jembatan.
Akibatnya, warga yang hendak ke kota kecamatan, mengangkut hasil pertanian, hingga warga yang sakit dan hendak berobat dengan menggunakan ambulan tidak bisa melintas dengan aman. Warga terpaksa mencari jalan memutar yang jauh.
“Jembatan ini satu-satunya jalan kami ke Kualuh Leidong bang. Kalau dibongkar begini tanpa ada jembatan darurat, kami terisolasi. Mobil pengangkut buah sawit tidak bisa melintas sawit”ujar salah seorang warga Desa Kelapa Sebatang kepada wartawan di lokasi.
Warga mempertanyakan, mengapa kontraktor tidak terlebih dahulu membuat jembatan alternatif atau jembatan darurat sebelum membongkar jembatan utama. Padahal, dalam praktik pekerjaan jembatan, pembuatan jembatan sementara adalah kewajiban untuk menjaga akses masyarakat tetap berjalan.
Yang lebih dipertanyakan, diduga di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek rehabilitasi jembatan tersebut ada anggaran untuk pembuatan jembatan alternatif.
Jika dugaan itu benar, maka ada dua kemungkinan yang harus dijelaskan oleh Dinas PUPR Labuhanbatu Utara dan CV. Global Nusantara:
1. Anggaran jembatan alternatif memang ada di RAB, tetapi tidak dilaksanakan maka ke mana anggaran tersebut?
2. Anggaran jembatan alternatif tidak ada di RAB – maka siapa yang menyetujui DED dan RAB yang mengisolasi warga selama 3 bulan (Oktober – Desember 2026)?
Sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 jo. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi, gambar, dan RAB yang tertuang dalam kontrak. Jika ada item pekerjaan yang dianggarkan tetapi tidak dilaksanakan, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pengurangan volume pekerjaan yang berpotensi merugikan keuangan negara.
BACA JUGA:
Redaksi menegaskan, berita ini tidak menuduh adanya penyelewengan. Namun Dinas PUPR dan PPK wajib membuka RAB dan DED proyek tersebut untuk membuktikan apakah item jembatan alternatif ada atau tidak, dan berapa nilainya.
Ironisnya, di lokasi proyek terpasang spanduk besar bertuliskan, UTAMAKAN KESELAMATAN KESEHATAN KERJA – K3 SAFETY FIRST, namun fakta dilapangan terlihat beberapa pekerja tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) secara lengkap. Ada pekerja yang hanya memakai helm tanpa rompi safety, ada yang tidak memakai sarung tangan dan sepatu pelindung saat bekerja di atas rangka baja yang licin dan berbahaya.
Padahal, kewajiban penggunaan APD diatur secara tegas dalam Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), setiap pekerjaan konstruksi wajib menerapkan SMKK, termasuk penyediaan dan pengawasan penggunaan APD. Konsultan pengawas wajib menegur dan menghentikan pekerjaan jika APD tidak digunakan.
Apakah di RAB proyek, tidak ada dianggarkan untuk pembelian APD untuk pekerja?
Diminta agar Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Utara memeriksa RAB, apakah ada item jembatan alternatif dan SMKK / K3 dan belanja APD lengkap sesuai dengan jumlah pekerja yang sudah dibayar tetapi tidak dilaksanakan.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu Utara, PPK proyek, dan Direktur CV. Global Nusantara belum memberikan keterangan resmi terkait tidak adanya jembatan alternatif dan dugaan pekerja tanpa APD.(ACD)
