Menko Yusril Sebut Dunia Kiamat Jika Rocky Gerung Jadi Camat: Pak Prabowo Saja Tertawa
Diterbitkan Rabu, 15 Juli, 2026 by NKRIPOST
NKRIPOST SUMEDANG – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan/Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, memberikan kuliah umum bertajuk “Penguatan Supremasi Hukum dan Integritas ASN dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkeadilan” di Kampus IPDN Sumedang, pada hari Senin (13/7/2026) lalu.
Dalam paparannya di hadapan para praja, Yusril menegaskan Indonesia telah sepakat menjadi negara hukum, bukan negara kekuasaan.
“Negara kita telah kita sepakati sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Hukum tanpa kekuasaan tidak ada artinya, tetapi kekuasaan tanpa hukum bisa berubah menjadi tirani dan kesewenang-wenangan,” tegas Yusril.
Menko Yusril mengingatkan, demokrasi dan pembangunan tidak akan berjalan optimal tanpa adanya rasa keadilan di masyarakat.
“Masyarakat kita, meskipun demokrasi berkembang tinggi, apalagi ekonominya berkembang, tetapi tanpa keadilan masyarakat akhirnya akan berontak juga,” ujarnya.
Menurutnya, aparatur negara wajib menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, etika, dan kepentingan publik dalam setiap kebijakan.
“Yang paling penting, mereka harus bijak dalam mengambil keputusan dengan menerapkan prinsip bahwa di atas norma hukum ada norma etika. Norma etika itu didasari oleh norma keadilan, dan itulah yang harus dilakukan,” kata dia.
Menko Yusril menekankan integritas sebagai fondasi utama dalam menjalankan kewenangan. Kewenangan yang dimiliki aparatur negara harus digunakan secara tepat dan tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum.
“Alumni IPDN harus menjunjung tinggi hukum dan menerapkan keputusan paling adil saat terjadi konflik antar norma hukum. Keadilan harus menjadi dasar dalam setiap perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan,” ucapnya.
BACA JUGA:
Menko Yusril Ihza Mahendra: Tak Ada Lagi Jalur Cepat Pengurusan Izin Tinggal Terbatas maupun Tetap Untuk WNA
Ia meminta pemahaman supremasi hukum ditanamkan sejak dini kepada para praja IPDN sebagai calon aparatur negara.
“Aparatur negara harus mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, etika, dan kepentingan publik agar demokrasi dan pembangunan berjalan optimal,” pungkas Yusril.
Dalam kesempatan itu, Yusril juga berbagi pengalaman saat mempertahankan disertasi filsafat. Ia mengaku sempat memberikan jawaban “akal-akalan” ketika penguji menanyakan operasionalisasi konsep filsafat yang diajukannya.
Yusril berdalih filsafat bersifat pemikiran mendalam dan bukan ranah praktis. Ia pun menyinggung pengamat politik Rocky Gerung sebagai contoh.
“Rocky Gerung disuruh jadi camat, iya kiamat dunia ini. Tapi ada gunanya. Pak Presiden Prabowo saja sering ketawa-ketawa. Kalau begini kita pusing jawabnya, kita panggil Rocky Gerung,” ujar Yusril disambut tawa para praja.(*)
