TNI dan Menteri Perhutanan Sepakat Akan MoU Jaga Hutan Di Indonesia, Panglima: Kita Ada Babinsa
Diterbitkan Rabu, 6 November, 2024 by NKRIPOST
NKRIPOST JAKARTA – Menteri Perhutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyambangi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Selasa (5/11/2024).
Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Perhutanan (Kemhut) dan TNI sepakat membuat memorandum of understanding (MoU) dalam menjaga hutan di Indonesia.
“Tadi di dalam, kami sudah berbicara banyak. Intinya adalah kami dari Kementerian Kehutanan merasa amanah yang diberikan kepada kementerian ini sangat besar, sangat luas, dan sangat berat. Oleh karena itu, seperti yang disampaikan berkali-kali dan ditegaskan berulang kali oleh Pak Presiden, bahwa semua kementerian mesti bekerja sama, mesti berkolaborasi, mesti bersinergi, termasuk dengan TNI dan Polri,” kata Raja kepada wartawan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, dikutip detikcom, Selasa (5/11/2024).
Dia mengatakan dalam waktu dekat akan menandatangani MoU antara Kemhut dengan TNI. Hal ini merupakan upaya bersama menjaga kelestarian hutan-hutan di Indonesia.
“Tadi kami di dalam sudah berbicara, sudah berbincang, bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi akan ada penandatanganan Memorandum of Understanding, MoU, antara Kementerian Kehutanan dan TNI,” jelasnya.
“Yang kira-kira ruang lingkupnya pertama tentu adalah bagaimana kami bersama-sama menjaga hutan agar tidak dijarah oleh tangan-tangan pribadi, komunitas, maupun korporasi yang merusak hutan kita sebagai sumber, baik air maupun oksigen kita,” tambahnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan akan melakukan rehabilitasi terhadap lahan tandu. Kemhut juga akan melakukan reboisasi dan reforestasi terhadap hutan yang tak produktif lagi.
“Yang kedua, barangkali kami juga akan melakukan rehabilitasi terhadap lahan-lahan yang tandus, termasuk melakukan reboisasi atau reforestasi terhadap hutan-hutan yang tidak produktif lagi,” ucapnya.
Raja Juli mengatakan TNI memiliki peran penting dalam upaya menjaga hutan di Indonesia.
“Sekali lagi, dengan keterbatasan sumber daya manusia yang kami miliki, keberhasilan Kementerian Kehutanan sangat tergantung kepada kerja sama dan kolaborasi dengan Bapak-bapak TNI yang memang memiliki jaringan yang luas sampai ke pelosok luar desa,” jelasnya.
BACA JUGA:
Menhut Raja Juli Antoni Temui Kapolri Bahas Penegakan Hukum Kehutanan, Akan Ada MoU!
Dalam kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pihaknya bersama Menhut membahas mengenai usaha menjaga 125 juta hektare hutan RI dari tangan yang tak bertanggung jawab. Kerja sama itu dilakukan agar hutan tidak diubah menjadi lahan yang tak produktif sehingga menyebabkan bencana alam.
“Tujuannya yang pertama silaturahmi, kemudian yang kedua akan menjalin kerja sama. Tadi saya sampaikan oleh Kementerian Kehutanan, ada hutan sejumlah 125 juta hektare yang harus kita jaga agar tidak diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga diubah menjadi lahan-lahan yang tidak produktif sehingga akan mengakibatkan bencana alam dan sebagainya,” ucapnya.
Jenderal Agus mengatakan bakal mengerahkan Babinsa untuk berkoalisi dengan Kemhut menjaga hutan tersebut serta melakukan reboisasi hutan-hutan yang sudah gundul.
“Kita ada Babinsa di lapangan nanti akan bekerjasama dengan koalisi Kehutanan untuk menjaga hutan tersebut dan untuk reboisasi hutan-hutan yang sudah gundul,” tuturnya.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima kunjungan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di Mabes Polri, Senin (4/11/2024). Kunjungan Menhut bersama jajaran dalam rangka memperbaharui Nota Kesepahaman atau MoU terkait penanganan permasalahan hutan di Indonesia, salah satunya yang menjadi fokus Utama yaitu penegakkan hukum.
Kapolri mengapresiasi kedatangan Menhut Raja Juli yang bergerak cepat untuk melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. Sebagaimana perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat sinergitas, koordinasi dan kolaborasi antar instansi. Selain itu kata Jenderal Sigit, Polri akan mendukung program-program dari Kementerian Kehutanan.
“Tentunya betul yang tadi disampaikan oleh beliau bahwa kita selama ini telah melaksanakan berbagai macam kerjasama. Mulai dari menjaga hutan terkait dengan masalah karhutla (kebakaran hutan dan lahan), sampai dengan penegakan hukum terkait dengan permasalahan-permasalahan kehutanan,” kata Jenderal Sigit dalam konferensi pers di Lobi Gedung Utama Mabes Polri.
Oleh karena itu sambung Kapolri, dengan MoU yang akan dilanjutkan ini banyak hal yang perlu disesuaikan dan diperbaiki. Terkait dengan kerjasama dalam penegakan hukum permasalahan kehutanan, Polri akan menindak tegas para pelaku perambah kawasan hutan dan tindak pidana ilegal logging baik secara individu maupun korporasi.
“Sehingga apa yang tadi beliau sampaikan terkait bagaimana menjaga hutan kita khususnya dari para pelaku perambah, apakah itu yang sifatnya tradisionil maupun korporasi betul-betul bisa kita tegakkan untuk menjaga hutan kita antara lain itu peningkatan kualitas SDM, saya kira tadi sudah disampaikan pelatihan bersama untuk peningkatan kemampuan karena juga ada PPNS di kehutanan sehingga tentunya ada kerjasama didalam bidang pengawasan penyidikan dan tentunya karhutla yang menjadi PR tahunan, demikian juga tentu ada hal hal yang harus kita kerjasamakan dan itu nanti kita tuangkan di MoU,” tandas Kapolri.
BACA JUGA:
Respons Cepat Kapolri Laksanakan Arahan Presiden Prabowo
Aneh!! Polisi Tidak Bisa Temukan Lokasi Tambang Emas Ilegal Di Pasaman Barat, Diduga Ada Pembiaran
Sementara, Raja Juli menyampaikan banyak hal bersama Kapolri sebagaimana yang diperintahkan Presiden Prabowo agar hutan menjadi sumber paru-paru dunia dan sekaligus menjadi sumber kesejahteraan rakyat Indonesia. Tentunya, dikatakannya yaitu sinergi, koordinasi dan kolaborasi menjadi kata kunci dalam Kabinet Merah Putih. “Hari ini saya menghadap kepada bapak Kapolri meminta bantuan beliau untuk turut serta bersama-sama mengamankan hutan kita,” kata Raja Juli.
Beberapa yang dibahas untuk dilanjutkan dalam MoU yakni paling utama tindak kejahatan kehutanan seperti perambahan kawasan hutan baik secara individu, komunal maupun korporasi. Selain itu juga tindak pidana illegal logging dan juga pemburuan satwa liar atau dilndungi. Di sisi lain, kerjasama yang akan terus dilanjutkan yaitu peningkatan polisi kehutanan dan juga penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Dalam konteks itu kami akan menulis ulang MoU, sebenarnya sudah ada MoU dari Polri dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 5 tahun yang lalu, kebetulan sudah expired, yang kedua kebutuhan nomenklaturnya juga sekarang berubah, Kementrian Lingkungan Hidup dipisah dengan Kementrian Kehutanan, maka di jajaran staf akan segera ditulis MoU baru yang didalam MoU itu akan tertulis rangkaian yang mungkin dikerjasamakan dan dikoordinasikan antara Kementrian Kehutanan dan kepolisian diantaranya tentu tentang penertiban bisnis illegal di kawasan kehutanan, kemudian terkait dengan karhutla, dan juga pengembangan sumber daya kepolisian hutan yang saat ini juga sangat dibantu oleh pihak kepolisian,” bebernya.
“Sekali lagi atas nama Kementerian kami mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan MoU yang tadi kita bicarakan bisa ditandatangani dalam waktu yang tidak lama,” tambahnya.***
