NKRI POST

BERITA SEPUTAR NKRI

SELAMAT DATANG DI NKRI POST
TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI KAMI
SAMPAI JUMPA LAGI

PPKM DARURAT Dipandang Dari Sisi Hukum

BAGIKAN :

NKRIPOST.CO, JEPARA – Dalam masa Pandemi Covid-19 yang sangat populer kurang lebih 1 tahun terkahir ini merupakan pengalaman baru bagi Indonesia di era demokrasi modern. Maka, kali ini Tri Hutomo sebagai Ketua LBH Teguh Wicaksono Indonesia Cabang Jepara Jawa Tengah dengan legalitas Nomor AHU-0015598.AH.01.04 Tahun 2021 mencoba memberikan pandangan umum tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang saat ini sudah diberlakukan.

Dalam upayanya untuk menekan jumlah penderita yang terinfeksi, berbagai kebijakan yang tersedia dalam Undang-Undang telah dicoba secara selektif oleh Pemerintah Indonesia, di antaranya adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun penerapan PSBB dianggap tidak efektif dalam penanggulangan wabah, karena itulah Pemerintah menggagas penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang saat ini masih berlangsung sampai tanggal 20 Juli 2021, dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri disebut PPKM bertujuan untuk pengendalian penyebaran Covid-19.

Kebijakan tersebut pertama kali diberlakukan oleh Pemerintah melalui Inmendagri No. 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Kebijakan PPKM dianggap Pemerintah jauh lebih efektif dalam menanggulangi penyebaran virus Covid-19 dibandingkan dengan kebijakan PSBB. Indonesia hingga tahun 2021 masih berjibaku dengan masalah pandemi virus corona atau Covid-19.

Pemerintah Indonesia baik di pusat maupun daerah menurut Ketua LBH Teguh Wicaksono Indonesia Cabang Jepara Jawa Tengah justru kerap kali menggunakan berbagai macam istilah yang berbeda di setiap regulasi yang diterbitkan, variasi istilah tersebut memang disesuaikan dengan kondisi dan situasi diwilayah terdampak, berbagai macam istilah tersebut antara lain adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL), PSBB Transisi, hingga terbaru yakni Pemberlakuan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sebagai negara hukum rechstaat yang mana menurut Friedrich Julius Stahl salah satu karakteristiknya adalah Pemerintahan berdasarkan peraturan, sudah sepatutnya segala tindakan Pemerintah yang diwujudkan dalam produk hukum baik itu berbentuk regulasi atau keputusan harus disusun berdasarkan metode yang benar.

Hal tersebut ditegaskan Ketua LBH Teguh Wicaksono Indonesia Cabang Jepara Jawa Tengah sangatlah penting, agar dalam pelaksanaannya peraturan tersebut tidak cacat baik secara formil maupun materiil, karena menyangkut kepentingan hidup orang banyak, maka kebijakan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) harus benar-benar dikaji dari semua sisi, baik dari payung hukumnya, kepentingan hajat hidup orang banyak terkait kepentingan sosial maupun ekonomi , seberapa efektif pengendalian wabah Virus Covid19 dengan adanya penerapan PPKM atau hanya sekedar rem darurat saja.

Jangan sampai penerapan PPKM malah menimbulkan masalah-masalah baru yang bisa berdampak di semua sektor, maka teknis penerapan PPKM diharapkan bisa dijalankan dengan keseriusan dan ketegasan yang adil bagi semua lapisan masyarakat, yang ujung-ujungnya sangat berdampak serius bagi masyarakat di ekonomi tingkat bawah.

Kebijakan PPKM mungkin salah satu kebijakan penanggulangan wabah Pandemi Covid-19 yang berdasar dari UU 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular mendefiniskan bahwa wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. UU 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular menyebutkan tentang sumber penyakit.

Sumber penyakit adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda yang mengandung dan/atau tercemar bibit penyakit, serta yang dapat menimbulkan wabah., sementara frase Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Wabah tidak terdapat dalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. UU No. 6 Tahun 2018 ini hanya mengenal istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Karantina Rumah,

Karantina Wilayah dan Karantina Rumah Sakit. Dalam artian pemberlakukan PPKM mempunyai potensi untuk bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan. Akan tetapi untuk melihat apakah kebijakan PPKM cacat secara formil dalam pembentukannya atau cacat materill dalam substansinya, hipotesis tersebut harus diuji terlebih dahulu, jangan terburu buru dan harus lebih cermat.
Jika menilik pada dasar hukum penanggulangan wabah pandemi di Indonesia, maka Ketua LBH Teguh Wicaksono Indonesia Cabang Jepara Jawa Tengah memandang hal tersebut dapat mengacu pada UU 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Inilah yang menjadi dasar terbitnya berbagai macam aturan turunan seperti halnya penerapan PSBB, dan lain sebagainya. Sedangkan secara formil, pembentukan setiap peraturan perundang-undangan yang menjadi salah satu langkah dalam pencegahan terhadap penyebaran Covid-19 ini haruslah berdasar pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Hal tersebut penting, supaya dalam proses perancangan hingga pengesahan tiap peraturan tidak berlawanan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. UU 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan

Kesehatan pada dasarya sudah cukup jelas menerangkan tentang adanya pembatasan keluar masuknya individu ke suatu daerah yang telah dinyatakan sebagai sumber wabah, termasuk mengatur pula tentang adanya perintah untuk melakukan isolasi, karantina wilayah, vaksinasi dan lain sebagainya untuk menghentikan penyebaran wabah yang terjadi di Indonesia.

Namun, sekali lagi menurut Ketua LBH Teguh Wicaksono Indonesia Cabang Jepara Jawa Tengah ini adalah bentuk representasi dari upaya penanggulangan wabah pada kasus pandemi kali ini menciptakan paradigma baru di masyarakat luas, terutama dampak ekonomi, sosial, pembangunan sumber daya manusia akan mengalami masalah yang sangat serius. Seperti misalnya dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan di sejumlah kota besar di Indonesia ataupun penerapan PPKM di wilayah tertentu misalnya, tempat wisata ditutup, sekolah-sekolah masih belum efektif, kegiatan di pasar tradisional dibatasi, kegiatan perkantoran ada pembatasan, kegiatan hajatan masyarakat dibatasi pelaksanaanya, perijinan bagi acara hiburan belum mendapatkan ijin, sementara disatu sisi kegiatan pabrik yang memiliki karyawan ribuan masih tetap beroprasi dengan normal.

Maka contoh permasalahan tersebut bisa menimbulkan dampak-dampak kecemburuan sosial, jangan sampai Dalam pelaksanaan PPKM yang sudah jelas dasar hukum

pemberlakuannya yakni PP No. 1 Tahun 2020 Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tersebut bisa cacat baik secara formil maupun materiil. Ketua LBH Teguh Wicaksono Indonesia Cabang Jepara Jawa Tengah menekankan bahwa kedudukan hukum yang jelas semacam inilah yang saat ini perlu diperhatikan bagi setiap stakeholder ketatanegaraan Indonesia dalam menyusun ,menetapkan, melaksanakan dan melakukan pengawasan pelaksanaan suatu peraturan berkaitan dengan kekarantinaan kesehatan yang benar-benar serius dan berkeadilan sosial dengan memperhatikan dan mempersiapkan langkah dan tindakan lanjutan dari dampak yang bisa timbul bagi masyarakat luas dengan adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tersebut.

NkriPost – purnomo

Diterbitkan Pada Juli 8, 2021 by NKRI POST

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami