NKRI POST

BERITA SEPUTAR NKRI

SELAMAT DATANG DI NKRI POST
TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI KAMI
SAMPAI JUMPA LAGI

PGSD Universitas Paramadina: Peran Indonesia Dalam Dinamika Proses Perdamaian Konflik Palestina – Israel

BAGIKAN :

NKRIPost, Jakarta – Universitas Paramadina menggelar Seminar dengan mengangkat Tema “Diplomacy’s Road in Palestine – Israel Peace Process” yang digelar secara virtual oleh Paramadina Graduate School of Diplomacy (PGSD) Universitas Paramadina pada hari Sabtu, (5 Juni 2021).

Pada seminar tersebut hadir sebagai pembicara, Rektor Universitas Paramadina, Prof. Dr. Didik J. Rachbini, Prof. Dr. Makarim Wibisono, MA-IS, MA, Dr. Shiskha Prabawaningtyas, dimoderatori oleh Dr. Atnike Sigiro, dan sebagai host Ariya Sudrajat.

Rektor Universitas Paramadina, Prof. Dr. Didik J. Rachbini

Rektor Universitas Paramadina, Prof. Dr. Didik J. Rachbini menyatakan pentingnya untuk menilik upaya proses perdamaian Palestina – Israel melalui perspektif politik ekonomi. Hal ini dikaitkan dengan kepentingan diplomasi ekonomi Indonesia dan posisi strategis Indonesia berkontribusi dalam upaya proses perdamaian konflik Palestina – Israel.

Menurut Prof. Didik “Pertama, pendekatan economic diplomacy sangat penting. Naik turunnya diplomasi, konsekwensi putus atau tidak diplomasi Indonesia dengan dalam isu Israel, tidak mempengaruhi kondisi kebijakan ekonomi atau magnitude ekonomi Indonesia. Tetapi diplomasi Indonesia dalam konteks konflik Palestina-Israel Indonesia dalam rangka menjalankan amanat UUD 1945 bahwa penjajahan di muka bumi harus dihapuskan.”

“Persepsi Indonesia untuk menyikapi ihwal Palestina-Israel sudah final, yaitu bagaimana Indonesia membela mereka yang didzolimi dan dijajah. Aktivis demokrasi di Indonesia yang membela minoritas Indonesia, memperjuangkan HAM, dan berasosiasi dengan kelompok minoritas di Indonesia justru membela Israel. Menurut Ulil Absar Abdalla ini adalah satu keanehan, dan menandakan bahwa masih ada elemen-elemen masyarakat yang tidak paham demokrasi, UUD 1945 dan kebijakan diplomasi Indonesia.”

“Kedua, ini konteks akademik internal Universitas Paramadina. Pada saat ini semua negara membongkar pendekatan dan mesin diplomasinya untuk ke arah economic diplomacy, sehingga diplomasinya dikaitkan dengan interest ekonomi, Karena itu adalah tujuan utama. “ imbuhnya

Prof. Didik juga menambahkan “Indonesia sudah memulai dan telah ada dorongan-dorongan ke arah itu dimana tugas untuk mengerahkan ekspor dan diplomasi ekonomi diserahkan kepada Wakil Menteri Luar Negeri. Tetapi sejauh ini hasil dari perombakan pendekatan diplomasi ekonomi dan upaya mendorong ekspor belum terlihat nyata signifikan. Presiden Jokowi juga sepertinya kurang konsisten untuk hal itu, penugasannya terhadap Wakil Menteri belum tuntas, belum dilaksanakan tetapi wakil menteri ditugasi untuk melaksanakan hal lain lain, yakni mengawal UU Cipta Kerja. Padahal ekspor adalah salah satu faktor penguatan ekonomi Indonesia belum bisa didorong dengan baik.”

Prof Dr. Makarim Wibisono

Prof Dr. Makarim Wibisono memaparkan secara komprehensif dan holistik tentang akar konflik dan perkembangan terkini dan tahapan perjalanan upaya proses perdamaian Palestina-Israel termasuk khususnya posisi dan peran Indonesia. “Bagi Indonesia isu Palestina memiliki keterikatan sejarah yang kuat di awal perjuangan pengakuan kedaulatan termasuk inisiatif Declaration Palestine dalam Konferensi Asia Afrika yang digagas oleh Indonesia tahun 1955. Upaya diplomasi Indonesia telah dilakukan baik melalui jalur mekanisme bilateral maupun multilateral.”

Prof. Makarim Wibisono mengarisbawahi pentingnya memahami masalah fragmentasi baik di pihak Palestina (Fatah – Hamas) dan Israel (Kelompok Kiri, Tengah, dan Kanan) sebagai kendala utama dalam memulai kembali proses perdamaian. Beliau mengusulkan Indonesia untuk berperan aktif dalam menginisiasi komunikasi antara kelompok Fatah dan Hamas. Keterlibatan dan peran aktif Indonesia melalui upaya diplomasi dalam proses perdamaian Palestina – Israel merupakan perwujudan amanat konstitusi sebagai kepentingan nasional “turut serta dalam menciptakan perdamaian dunia” melalui pelaksanaan prinsip kebijakan luar negeri “bebas aktif”.

Menurut Prof. Makarim “Indonesia harus berjuang untuk membantu penyelesaian masalah Palestina-Israel dengan cara-cara damai, dan bukan dengan dengan jalan kekerasan. Dalam konferensi OKI pada 16 Mei 2021 Indonesia telah mengajukan usul agar Pertama, Bagaimana agar negara-negara Islam bersatu menyikapi masalah Palestina. Ini merupakan masalah utama yang harus diatasi agar kekuatan diplomasi membela Palestina lebih efektif. Kedua, Bagaimana membantu menciptakan gencatan senjata, yang kemudian harus mengarahkan pada diplomasi secara terus-menerus. Ketiga, berusaha terus untuk memperjuangkan kemerdekaan Bangsa Palestina. “

Ia juga menyatakan “Ada masalah yang berat, inkonsistensi sikap Amerika Serikat sebagai negara yang mendukung penuh Israel di masa Trump. Tetapi perubahan kepemimpinan di AS di bawah Joe Biden diharapkan akan merubah kebijakan politik luar negeri AS terhadap masalah Palestina. Biden diharapkan mengoreksi kekeliruan langkah Trump, kembali ke two states solution.”

“Di samping itu pada saat ini masyarakat Internasional juga telah sangat mendukung Palestina dalam konflik Mei 2021. Masyarakat Internasional secara umum mengharapkan konflik berakhir. PBB, EU beserta negara-negara besar dan negara Arab tengah mencarai elemen dan pendekatan baru untuk penyelesaian konflik. Dukungan internasional yang kuat kepada Palestina saat ini bisa jadi momentum untuk menekan Israel yang serupa ketika rezim apartheid Piet Botha di Afrika Selatan. Jika Israel yang menjajah Palestina mendapat tekanan kuat dunia internasional, maka tekanan itu akan berpengaruh besar untuk mengakhiri politik kejam apartheid.“ pungkasnya.

Dr. Shiskha Prabawaningtyas (Direktur PGSD)

Menurut Dr. Shiskha Prabawaningtyas (Direktur PGSD) Kebijakan Luar Negeri Indonesia tentang Palestina merupakan salah contoh studi kasus isu yang menunjukkan adanya keterkaitan antara isu internasional dan nasional karena selalu menimbulkan dinamika dalam diskursi publik domestik terkait pilihan kebijakan yang akan dilaksanakan terkait peran Indonesia dalam keterlibatan menciptakan perdamaian dunia.

“Dengan kata lain, aspek opini publik turut mempengaruhi perumusan pilihan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap isu Palestina. Faktor sejarah dan jaringan sosial “trans-nasional” antara masyarakat Indonesia dan Palestina merupakan faktor utama yang dapat menjelaskan tingginya perhatian dan kerterlibatan masyarakat isu Palestina dan proses perdamaian konflik Palestina – Israel.”

Dr. Shiskha Prabawaningtyas juga menyatakan bahwa Indonesia mendukung penuh kemerdekan bangsa Palestina dan menginginkan “a two state solution” paska ekskalasi konflik kekerasan Palestina – Israel tahun 1967.

“Ekskalasi konflik Palestina – Israel khususnya aksi kekerasan di Masjid Aqsa, sebagai simbol keagamaan” pada upaya global berjuang mengatasi “ancaman keamanan Kesehatan” pandemi Covid-19 tentu segera memicu keprihatian, kecaman, kekhawatiran dan solidaritas dunia termasuk Indonesia terhadap kondisi warga sipil dan kemanusiaan.” Pungkasnya.(Red)

Diterbitkan Pada Juni 6, 2021 by NKRI POST

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami