Lumbung Padi Dunia, Indonesia Butuh Presiden Tani
Diterbitkan Selasa, 11 Mei, 2021 by NKRIPOST
Nkripost, Jakarta – Indonesia sebagai negara Agraris dengan cakupan luas daratan 30% dan 70%lautan dengan total cakupan luas sekitar 7 juta Km2, seharusnya dapat menjadi Mercusuar Pangan Dunia baik sektor pertanian maupun perikanan.
Tata kelola tanah/lahan pertanian yang tidak maksimal membuat Indonesia semakin terpuruk dalam peta pertahanan pangan dunia.
Indonesia pernah mengalami Surplus Pangan di era pemerintahan Presiden RI Ke 2 HM. Soeharto sehingga leading menjadi Negara BerSwasembada Pangan hingga beberapa negara tetangga di kawasan Asia Tenggara ikut merasakan bantuan pangan dari Indonesia.
Banyak faktor yang ikut mempengaruhi keterpurukan Indonesia dalam sektor pangan dan pertanian maupun kelautan dengan perikanan diantaranya, karena semakin sempitnya lahan tani produktif yang berubah fungsi, sebagaimana data BPS dari Kementerian Pertanian, dimana data luas lahan pertanian tahun 2016 adalah 8,1 hektare.
Sedangkan jumlah luas lahan pertanian dari Kementerian ATR dan BPS tahun 2018 telah menyusut menjadi 7,1 juta hektare, selain itu pengelolaan anggaran pertanian yang tidak maksimal padahal anggaran cukup besar sekitar Rp 21.8 Trilyun _(dikutip dari Okezone 30, Jan, 2019)_,
Sementara saat ini dalam memenuhi kebutuhan bibit hingga pupuk saja para petani mengalami kesulitan yang bukan main belum lagi masalah distribusi dan pemasaran hasil taninya yang saat ini tergerus oleh produk import dimana regulasinya dibuka secara besar-besaran oleh pemerintah tanpa pertimbangan perhatian terhadap petani lokal atau domestik, apa yang salah dalam pengelolaan sektor pangan dan pertanian ini sesungguhnya.
Posisi petani lokal seharusnya dapat menjadi skala prioritas oleh pemerintah melalui program tepat guna nya agar para petani lokal kita mampu bersaing dan berkiprah dikancah perdagangan dunia yang tentunya atas bantuan, bimbingan, dan fasilitas pemerintah pusat dimana pemerintah pusat seharusnya dapat menjadi pelindung sekaligus motivator dan fasilitator petani Indonesia.
Lantas pertanyaannya kemana dan bagaimana pengelolaan dana pertanian tahun anggaran yang 21,8 Trilyun tersebut.
Sepertinya Indonesia butuh sosok figur seorang Presiden yang mampu tampil sebagai Presiden Tani yang dapat mengakomodir dan memperhatikan serta melindungi para petani Nusantara sehingga Indonesia dapat kembali menjadi negara yang Swasembada sebagaimana kodrat nya sebagai Negara Agraris dan Kepulauan/Maritim.
Demikian disampaikan oleh Andy Boxer Sekjen GDC’98 dan dewan penasehat serta pendiri Baretz Komando saat ditemui dalam bincang santai di kediaman seorang _Tokoh Militer Jawa Barat Mayjend TNI (Purn) Tatang Zaenudin, yang memiliki kepekaan dan perhatian khusus terhadap pertanian dan pembangunan di Indonesia Minggu 9 Mei 2021 lalu. (RedCorps)
