Dugaan Korupsi Anggaran Covid-19 Bakarat di Meja Kejari Sula
Diterbitkan Senin, 4 April, 2022 by NKRIPOST
Nkripost, Sula – Eksekutif Kota, Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (EK- LMND) Sanana, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kepulauan Sula usut tuntas dugaan korupsi alokasi anggaran covid-19.
Pasalnya, pada tahun 2020 Pemkab Sula mengalokasikan anggaran penenganan covid 19 sebesar 46.330.729.500 miliar rupia, terrealisasi sebesar Rp 35 miliar yang tersebar di enam SKPD Sula.
Ketua LMND Sanana, Sury Fokatea menuturkan, anggaran penenganan Covid 19 pada tahun 2020 ini, terdapat banyak dugaan penyimpangan fiktik yang dikelola oleh beberapa SKPD Pemkab Sula.
“Seperti dugaan fiktif di Dinas Kesehatan dan RSUD Sanana dimana belanja pengadaan APD pada Dinas Kesehatan yang suda terdistribusikan ke 13 Puskesmas dengan nilai Rp 2.696 168 400 00, namun ada sebagian berita acara yang tidak di tandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyerahan APD tersebut.
BACA JUGA:
Dugaan Korupsi Dana Covid Menunggu Persetujuan Kajari Sula
2 Orang Oknum Pejabat Pemkab Sula Ditetapkan Tersangka Korupsi Pengadaan Lampu SSO
Kemudian belanja APD khusus untuk Dinas Kesehatan dengan nilai 700. 209. 200, yang realisasi sudah 100 persen namun tidak sesuai lapangan, belanja pengadaan masker pada Dinas Kesehatan dengan nilai 375.000.000, yang realisaainya 100 persen.
Selain itu, belanja perlengkapan ruang isolasi rawat inap pada Dinas Kesehatan seperti Springbet 94 buah, Dispenser 52 buah, Kipas angin 92 buah, Mesin cuci 2 buah, Parabola K Vision 2 buah dengan biaya pemasangan, Resifer parabola 8 buah, dan TV Led 22 inci 30 buah, di duga fiktif.
Sedangkan untuk RSUD Sanana terdapat pada kesediaan pemulasaran Jenasah dan pengurusan Jenasah dianggaran sebesar 55.000.000, realisasi sebesar 53.000.000, atau 96 persen tidak sesuai, belanja alat kesehatan penanganan covid-19 pada RSUD Sanana, dengan nilai anggaran sebesar 4.203.274.883, dengan realisasi 100 persen, Penyediaan obat-obatan pada RSUD dengan nilai anggaran sebesar 600.000.000,
“Sementara pada saat itu adanya kelangkaan obat diduga fiktif juga, kemudian penyediaan ruanga isolasi rawat inap sebesar 86.250.000 realisasinya 96.42 persen fiktif. Pembangunan laboratorium covid-19 pada RSUD dengan nilai anggaran sebesar 1.111.134.669 yang realisasinya sudah 100 persen, namun terdapat sebagian plafon yang sudah jatuh.
“Oleh karena itu, dia bilang dugaan pengelolaan anggaran Covid 19 tahun 2020 yang fiktif dikelolah oleh enam SKPD Sula. Maka pihak Kejari Sula telah menangani kasus tersebut hingga tuntas, jangan coba – coba main mata dengan pihak terduga.
“Sayangnya kasus ini masih berjalan di tempat seperti masi tahapan Pulbaket Puldata ini, terkesan pihak Kejari lambat menangani kasus dugaan korupsi di Sula, sebenarnya ada?,” pintanya dengan nada tanya.
BACA:
Kejari Kepulauan Aru Setor Uang 1 M Ke Kas Negara, Sitaan Kasus Korupsi PNPM Mandiri Pedesaan dan ADD
Kejahatan Pidana Libatkan Anak Di Kepulauan Sula Cukup Tinggi
Sementara itu terpisah Plh Kasi Intel Kejari Sula, Bagas Andy Setiyawan mengatakan proses masih terus berlangsung.
“Sementara masih di inventarisir bahan keterangan serta data untuk dibuat telaah sesuai ekspose hasil puldata pulbaket yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu guna ditindaklanjuti pada proses selanjutnya.”Jelasnya.
“Untu itu, kami masih telaah untuk menentukan arah mana yang mau ditindak lanjuti yang kuat dugaan pelanggarannya,” Ungkapnya saat dikonfirmasi wartawan.
Selanjutnya kata Bagas, belum dapat dipastikan waktu untuk menindaklanjuti ke proses selanjutnya.
“Belum ditentukan untuk ke tahapan selanjut karena masih telaah dan instansi mana saja yang akan ditindak lanjuti ke tahapan berikutnya kami belum bisa sampaikan,” Ucapnya mengakhiri. (Nofal).
