RDP Polemik Dana PIP Di DPRD Asahan Bersama Kadis Dikjar, Kepsek SMP Negeri 1 Sei Dadap: Saya Bertanggungjawab

Diterbitkan Sabtu, 9 Oktober, 2021 by NKRIPOST

https://youtu.be/oBZ1Wo3-hUI

NKRI Post, Asahan – Terkait Dana PIP SMP Negeri 1 Sei Dadap Kabupaten Asahan yang sampai saat ini menjadi polemik dan simpang siur guna menyelesaikan masalah tersebut dan adanya laporan dan surat yang di tujukan ke komisi A, maka di adakan rapat dengar pendapat (RDP) di ruangan Komisi A DPRD Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, Jumat (08/10/2021).

Dalam RDP tersebut Sofian, Kadis pendidikan Kabupaten Asahan menerangkan bahwa Sejak dulu Program bantuan kepada siswa itu sudah ada, tepatnya sewaktu ia menjadi guru pada tahun 1985.

“Bantuan untuk siswa itu sejak dulu telah ada, ada namanya beasiswa itupun bermacam-macam ada beasiswa Supersemar, bantuan siswa miskin yang sekarang di sebut PIP namun sasarannya adalah sama untuk membantu siswa/masyarakat dalam hal pendidikan,” tuturnya.

Lebih lanjut menurut Kadis, berkat upaya pemerintah daerah kabupaten Asahan melalui DPR RI sehingga jumlah siswa penerima PIP akhirnya ditambahkan jumlahnya.

“Dulu penerima PIP sangat sedikit sekali yang mendapatkannya, saya berupaya mencari bagaimana supaya teman-teman atau masyarakat apalagi di masa pandemi covid ini saya berupaya melalui DPR RI kami berkoordinasi supaya bisa mendapatkan bantuan tambahan melalui pokok pikiran beliau di DPR RI dan Alhamdulillah kita mendapat sepuluh ribu tambahan, itu saya usahakan selama 2019-2020 sehingga Asahan jumlahnya luar biasa sampai saat ini sembilan belas ribu lebih dulu cuma ribuan,”terang Sofyan.

BACA JUGA:

Dugaan Dana Bantuan PIP Di Sunat Oknum Guru, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sei Dadap Angkat Bicara

“Itulah langkah-langkah yang saya lakukan pada tahun 2019 ketika saya di percayakan menjadi kepala dinas untuk membantu masyarakat, saya sedih saya orang miskin saya tahu betul, saya mendapatkan beasiswa kalau tidak ada beasiswa tidak jadi guru saya kuliah juga ikatan dinas,” tambah Sofyan.

“Miris saya mendengarnya, ketika itu saya mendapat panggilan dari Polres lalu saya perintahkan Kabid untuk turun ke lapangan namun tidak ketemu dengan kepala sekolah,”jelasnya .

Kadis pendidikan Sofyan dengan tegas menerangkan bahwa ada satu tugas yang tidak boleh di lakukan dalam dunia pendidikan.

“saya tegaskan bahwa ada dua yang tidak boleh di ganggu dalam pendidikan ini pertama Hak-hak guru dan kedua Hak-hak murid terutama murid miskin.” Tegasnya

“Selama saya menjadi Kadis sudah dua kali kejadian, yang pertama di SD Aek Songsongan dan ini yang kedua di Sei Dadap ini,” ucap Kadis.

“Itu adalah hak-hak murid, Guru atau pegawai fungsinya membantu memfasilitasi kalau orang tua murid tidak faham, serahkan buku tabungannya karena dulu juga begitu kenapa harus di campuri.”Jelasnya Menambahkan.

“Tugasnya memfasilitasi dan memediasi membantu supaya prosesnya,supaya orang tua murid bisa memanfaatkannya karena itulah mekanismenya.”Lanjutnya

“PIP itu SK nya langsung di tanda tangani oleh Menteri, langsung di serahkan ke sekolah, jumlah global sama itu secara kolektif ada melalui dinas pendidikan, SK Mentri pusat layanan bantuan pembiayaan pendidikan dan dari pokok pikiran DPR RI yang di serahkan secara simbolis.”Paparnya

“Proses ini sudah sampai ke hukum, Kadis menekankan kepada Mulkin selaku kepala sekolah SMP Negeri 1 agar segera di selesaikan, jangan lama-lama, liat buku tabungan nya berapa, uangnya berapa, berapa yang sudah di tarik sisanya serahkan karena itu bukan hak kita,” tegasnya .

“Saya hanya menginginkan agar dana itu tersalur kepada yang berhak menerimanya.”Harapnya.

TONTON JUGA:

 

Di tempat yang sama Mulkin, Kepala Sekolah SMPN 1 Sei Dadap menyampaikan akan mempertanggung jawabkan nya

“Akan segera saya tindak lanjuti, mencetakkan buku yang baru bagaimana uangnya nanti tetap akan saya kejar si Sandi,” ucap Kepsek Mulkin di ruangan pertemuan.

“Sebelumnya yang di tahun 2019 saya tidak tahu yang saya ketahui hanya di tahun 2021 di bulan April,” terang Mulkin.

Akhir RDP ini Ketua Komisi A menjelaskan kepada seluruh wali murid yang hadir untuk menyerahkan permasalahan ini kepada komisi dan kadis pendidikan untuk menyelesaikannya, sedang kepada Mulkin selaku kepala sekolah SMP Negeri 1 Sei Dadap juga telah di beri waktu dua Minggu untuk segera menuntaskan tentang dana PIP tersebut.

Dari pantauan media yang hadir dalam RDP ini Ketua Komisi A Drs.Syaddad Nasution Spd, Sekretaris Komisi A H.Ahmad Zulhanuddin SPdi.MA , kadis pendidikan Drs.Sofian,M.Pd, Kepala Sekolah SMP Negri 1 Mulkin Spd, dan para wali murid penerima dana bantuan PIP.

Kabiro: Nurlaili.