Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Diminta Audit Puskesmas Sigambal, Pastikan PMT Ibu Hamil Dan Balita Gizi Kurang Tidak Tumpang Tindih
Diterbitkan Rabu, 11 November, 2026 by NKRIPOST
NKRIPOST.CO, LABUHANBATU – Masyarakat dan pemerhati anggaran di Kecamatan Rantau Selatan mendesak Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu untuk segera melakukan audit dan turun langsung ke lapangan guna memastikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) ibu hamil dan anak gizi kurang di Puskesmas Sigambal sudah disalurkan kepada penerima manfaat.
Desakan itu muncul setelah Kepala Puskesmas Sigambal, dr. Ainun Zahra br Dalimunthe, dalam konfirmasi kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (3/11/2026), menyatakan bahwa pengelolaan PMT diserahkan kepada kader posyandu.
“Pengelolaan PMT ibu hamil dan anak gizi kurang diserahkan kepada kader posyandu,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan besar, karena selain Puskesmas dan Dinas kesehatan, pemerintah desa juga menyalurkan PMT yang sama di Posyandu.
Pasalnya, menurut Kapuskesmas Sigambal, pemberian PMT tersebut disalurkan melalui kader di Posyandu. Padahal, selain Puskesmas, desa juga ada menyalurkan PMT dimaksud di Posyandu.
Tujuannya, audit Inspektorat untuk memastikan apakah pemberian PMT tersebut tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.
Jika PMT Puskesmas dan PMT Desa disalurkan di Posyandu yang sama, kepada kader yang sama, dengan penerima yang diduga sama, tanpa pembeda fisik dan administrasi yang jelas, maka sangat berpotensi terjadi tumpang tindih penerima, dobel anggaran, dan tidak tepat sasaran
Saat ditanyakan wartawan, apa tanda-tanda khusus yang membedakan PMT Puskesmas dengan PMT program pusat dan PMT Desa, Kapuskesmas tidak menerangkan secara rinci. Padahal pembeda itu sangat penting agar masyarakat bisa membedakan mana PMT APBD Puskesmas, mana PMT Dana Desa, dan mana PMT program pusat.
Masyarakat meminta Inspektorat tidak hanya melakukan audit administrasi di atas meja, tetapi juga turun ke lapangan untuk:
1. Cek Penerima Manfaat By Name By Address.Apakah 63 ibu hamil, 60 balita, dan 72 anak gizi kurang itu benar-benar ada, benar-benar menerima, dan tidak menerima dobel dari program Desa?
2. Cek Menu dan Jadwal Penyaluran.
Menu apa yang diberikan kader? Apakah sesuai standar gizi PMT lokal? Berapa hari benar-benar disalurkan dari target 120 hari untuk ibu hamil, 28 hari dan 14 hari untuk balita?
3. Cek Bukti Penyaluran
Apakah ada daftar hadir penerima, foto dokumentasi penyaluran, dan Berita Acara Serah Terima dari Puskesmas ke kader, dan dari kader ke penerima? Jika pengelolaan diserahkan ke kader, siapa yang mengawasi dan siapa yang bertanggung jawab atas SPJ-nya?
4. Cek Tumpang Tindih dengan Desa.
Bandingkan daftar penerima PMT Puskesmas dengan daftar penerima PMT Desa di wilayah kerja Puskesmas Sigambal. Jika ada nama yang sama menerima dua sumber anggaran untuk jenis makanan yang sama, maka itu harus dijelaskan secara terbuka.
Selain PMT, Inspektorat juga diminta meneliti belanja barang laptop/komputer dan mebel, apakah sudah dibelanjakan sesuai dengan spesifikasi yang diminta.
Kapuskesmas sebelumnya menjelaskan, laptop yang dibeli hanya 1 unit dari rencana 2 unit. Prosesnya melalui e-purchasing, nego harga melalui PPBJ, merk ASUS, spesifikasi sesuai SIPD, dan anggaran 1 unit lagi direvisi ke kebutuhan Puskesmas lainnya.
“Yang pasti barang berupa laptop/komputer PC yang rusak yang ada di Puskesmas diperbaiki semua sesuai kebutuhannya”.
Inspektorat diminta memastikan,
apakah laptop ASUS yang dibeli benar-benar sesuai spesifikasi Core i5 / 8 GB / 512 GB / 14 Inch, dan di ruangan mana laptop itu berada sekarang?
– Apakah mebel yang ada di aula benar-benar sesuai spesifikasi kayu dan dimensi yang tertera di SIRUP?
– Berapa unit laptop/PC yang diperbaiki dengan anggaran Rp 10.950.000,-, dan apa bukti perbaikannya?
Redaksi menegaskan, berita ini tidak menuduh Kapuskesmas Sigambal melakukan penyimpangan. Berita ini adalah desakan agar Inspektorat melakukan fungsi pengawasan yang sudah menjadi tugasnya, agar tidak ada fitnah dan tidak ada prasangka, dan agar pengelolaan PMT serta belanja laptop dan mebel benar-benar terang benderang.
Hingga berita ini diturunkan, Inspektur Kabupaten Labuhanbatu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, dan Kepala Puskesmas Sigambal belum memberikan keterangan resmi terkait permintaan audit ini.(ACD)
