Gibran Minta Mundur Dari Wapres RI

Diterbitkan Selasa, 10 November, 2026 by NKRIPOST

NKRIPOST JAKARTA – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

Niat tersebut disampaikan Gibran saat menemui Presiden Prabowo di Istana, Jakarta, pada Selasa pagi (10/11/2026).

Hal itu dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden, bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA),” kata Prasetyo.

Pertemuan 2,5 Jam

Prasetyo menjelaskan, pertemuan antara Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar 2,5 jam.

Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo disebut tidak menolak keinginan Gibran untuk mundur. Namun, Prabowo memberikan saran-saran kepada Gibran.

Setelah mendengar saran tersebut, Gibran kemudian meminta waktu untuk membuktikan kebenaran soal polemik ijazahnya.

“Namun dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wapres Gibran Rakabuming Raka memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki dalam proses peradilan di PTUN,” ujar Prasetyo.

Latar Belakang: Putusan MA

Polemik ijazah Gibran mencuat setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk pencalonan Wakil Presiden pada Pemilu 2024.

Penggugat dalam perkara itu, Subhan, membenarkan adanya kabar putusan tersebut. Subhan mengirimkan bukti putusan kasasi dari MA Nomor 742 K/TUN/2026.

Dalam amar putusan kasasi tersebut disebutkan:

“Kabul Kasasi, Batal Putusan Judex Facti, Adili Sendiri: Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya.”

Putusan kabul ini merupakan kelanjutan dari perkara Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT di tingkat pertama. Majelis Hakim yang mengabulkan adalah Yulius sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing Maftuh Effendi, Hari Sugiharto, dan Michael Renaldy sebagai hakim anggota.

Sebelumnya, gugatan tersebut disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan Nomor Perkara 62/G/2026/PTUN.JKT. Namun PTUN menyatakan tidak dapat menerima gugatan tersebut karena tidak berwenang terhadap objek yang disengketakan.

Putusan MK

Dokumen pendidikan Gibran yang digunakan saat mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024 juga sempat dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

MK sebelumnya menyatakan gugatan terkait syarat pendidikan Gibran dalam Pilpres 2024 tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Namun, dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat.

MK juga menegaskan bahwa penilaian mengenai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan calon wakil presiden merupakan kewenangan lembaga lain.

Sementara itu, di DPR, wacana Hak Menyatakan Pendapat terkait ijazah Gibran juga bergulir. Disebutkan hampir 50 anggota DPR telah menandatangani dan menyerahkan usulan tersebut ke Pimpinan DPR.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi mengenai kapan proses pembuktian dokumen di PTUN yang dimaksud Gibran akan dilakukan.**