Rehab Puskesmas Negeri Lama Rp 1,89 Miliar, TAPD Ditantang Buka Kajian Teknis Dan DED Penambahan 5 Ruang Rawat Inap
Diterbitkan Senin, 9 November, 2026 by NKRIPOST
NKRIPOST.CO, LABUHANBATU – Rehabilitasi Puskesmas Negeri Lama yang baru dibangun tiga tahun lalu dengan anggaran Rp 7,33 Miliar (DAK 2023) dan kini dibongkar lagi dengan anggaran Rp 1.897.840.260,- (APBD TA 2026) terus menjadi sorotan. Kini sorotan mengarah ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang seharusnya menjadi filter terakhir sebelum anggaran disahkan.
Dari pantauan wartawan di lokasi, rehabilitasi itu bukan sekadar penambahan ruang. Rehabilitasi Puskesmas itu terlihat merubah bentuk ruang pada bangunan Puskesmas lama. Beberapa dinding dibongkar, begitu juga dengan plafon. Ada pintu yang ditutup dan diganti dengan yang baru.
Fakta di lapangan itu menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ini benar-benar rehabilitasi untuk penambahan lima ruang rawat inap, atau pembongkaran total terhadap gedung yang baru berusia tiga tahun dan belum rusak?
Sebelum rancangan anggaran seperti KUA-PPAS atau Raperda APBD diserahkan ke DPRD, anggaran tersebut disusun dan dibahas secara internal oleh pihak eksekutif melalui TAPD.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 17 dan Pasal 18 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, TAPD memiliki tugas dan fungsi yang diantaranya, Menyusun dan membahas Rancangan KUA-PPAS.Menguji kelayakan dan menyinkronkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari setiap Dinas / SKPD agar sesuai dengan target pembangunan kepala daerah dan kemampuan keuangan daerah. Memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah tentang prioritas anggaran yang layak dibiayai.Menilai apakah usulan anggaran sudah efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab
Sedangkan fungsi TAPD yang paling krusial adalah penyaring. Jika ada usulan Dinas yang tidak efisien, tidak ada kajian teknis, atau berpotensi tumpang tindih dengan pekerjaan yang baru selesai, TAPD wajib mencoret atau mengembalikannya untuk diperbaiki. TAPD tidak boleh hanya menjadi stempel.
Dengan fungsi tersebut, muncul pertanyaan. Mengapa TAPD meloloskan anggaran rehab Rp 1,89 Miliar untuk gedung yang baru selesai direnovasi Rp 7,33 Miliar pada tahun 2023?
Pertanyaan kedua yang kini ditujukan kepada TAPD dan Dinas Kesehatan sebagai pemilik/penggunaan anggaran:
Apa yang menjadi kajian teknis sehingga dana yang berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara digunakan untuk merehab Puskesmas Negeri Lama yang baru dibangun tiga tahun lalu?
Alasan yang beredar adalah penyesuaian ruangan sesuai Permenkes Nomor 19 Tahun 2024 tentang Puskesmas untuk menambah lima kamar ruang rawat inap guna mengantisipasi membludaknya pasien rujukan.
Seperti yang dikatakan Kapuskesmas Negeri Lama, kepada wartawan melalui pesan WhatsAppnya, Kamis (5/11/2026),”2023,,,tapi ruangan tidak sesuai Permenkes 24, jadi di rehab & di tambah rawat inap 5 kamar lengkap dengan fasilitas, untuk mengurangi membludak nya pasien rujukan ke RS” ujarnya.
Namun alasan itu belum dibuktikan dengan dokumen. Hingga berita ini diturunkan, TAPD dan Dinas Kesehatan belum membuka:
1. Dokumen Kajian Teknis Kebutuhan.
Apakah gedung hasil renovasi 2023 benar-benar tidak layak fungsi? Di mana hasil asesmen kerusakan struktur, arsitektur, dan utilitasnya? Jika gedung tidak rusak, mengapa harus dibongkar dinding dan plafonnya?
2. Dokumen Detailed Engineering Design (DED) Rehabilitasi untuk Membangun Lima Ruang Rawat Inap.
DED wajib memuat gambar denah lama vs denah baru, spesifikasi teknis pembongkaran, volume bongkaran dinding, plafon, pintu, dan instalasi, serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang rinci per item. Tanpa DED, publik tidak bisa menilai apakah Rp 1,89 Miliar itu wajar atau tidak.
3. Dokumen Alternatif Lokasi,
Mengapa tidak membangun di areal kosong di sekitar Puskesmas, atau memperbaiki bangunan rawat inap lama yang sudah cukup lama belum mendapat perbaikan? Apakah TAPD pernah meminta kajian perbandingan biaya antara membangun baru di lahan kosong versus membongkar gedung baru?
Merujuk pada peraturan perundang-undangan, pembiaran anggaran yang tidak efisien bisa berpotensi merugikan keuangan negara.
1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara – Pasal 3 ayat (1),
“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
2. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah – Pasal 3,
“Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab”
3. UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi – Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara, atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, dapat dipidana”
BACA JUGA:
Anggaran PMT Penderita TNC Rp 80 JutabDi Dinkes Labuhanbatu Di Pertanyakan
Redaksi menegaskan, berita ini tidak menuduh TAPD melakukan korupsi. Namun jika TAPD meloloskan anggaran tanpa kajian teknis dan tanpa DED yang sah, maka TAPD patut diduga telah mengabaikan fungsi penyaringan anggaran sebagaimana diamanatkan PP 12/2019. Kelalaian administratif tersebut layak dijadikan objek penyelidikan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk memastikan apakah ada unsur kesengajaan atau penyalahgunaan kewenangan.
Masyarakat Labuhanbatu dan pemerhati anggaran kini menuntut TAPD Kabupaten Labuhanbatu dan TAPD Provinsi Sumatera Utara untuk membuka secara transparan:
1. Berita Acara Pembahasan TAPD atas usulan Rehab Puskesmas Negeri Lama Rp 1,89 Miliar
2. Kajian teknis Dinas Kesehatan yang menyatakan gedung 2023 tidak sesuai Permenkes 19/2024
3. DED lengkap penambahan 5 ruang rawat inap, termasuk gambar bongkaran dinding, plafon, dan pintu
4. Hasil audit BPK atas pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK) Rp 7,33 Miliar Tahun 2023 – Kode RUP 40572932
Hingga berita ini diturunkan, Ketua TAPD yang dijabat Sekretaris Daerah, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, dan PPK proyek tersebut belum memberikan keterangan resmi.
Media ini masih membuka ruang hak jawab kepada semua pihak, sesuai Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, yakni wartawan harus bersikap independen, akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.(ACD)
